Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
DPRD Kota Bandung, Jawa Barat meragukan kesiapan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dalam menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) normal atau 100 persen. Sebaiknya harus dilakukan kajian dulu karena penerapan kebijakan ini memiliki risiko dan harus penuh pertimbangan.
"Meski tren percepatan vaksinasi untuk pelajar di Kota Bandung cukup baik, namun kami belum menerima data riil terbaru mengenai pencapaian penyuntikan vaksin Covid-19 bagi siswa. Meski capaian vaksinasi pelajar bukan menjadi syarat wajib bagi izin PTM 100 persen, namun hal itu tetap harus menjadi salah satu pertimbangan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung," kata Sekretaris Komisi D DPRD Kota Bandung Heri Hermawan.
Politisi Partai NasDem ini menambahkan, partisipasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan instansi-instansi lainnya cukup tinggi dalam melaksanakan vaksinasi di kalangan pelajar karena target capaian 100 persen pelajar tetap menjadi prioritas dan ini memungkinkan jika PTM 100 persen direalisasikan di Kota Bandung.
Namun begitu, ia tetap waswas bila PTM 100 persen diterapkan saat ini. Sebab Disdik Kota Bandung maupun Satgas Covid-19 Kota Bandung, belum melakukan evaluasi terhadap kondisi terkini pandemi Covid-19 dan pencapaian vaksinasi pelajar, terlebih pasca-liburan nataru 2022," lanjutnya.
Heri mendorong agar Disdik Kota Bandung melakukan evaluasi, verifikasi dan validasi dari kesiapan penyelenggaraan PTM dari setiap satuan pendidikan, baru kita bisa disimpulkan. Ini harus segera dilakukan untuk menentukan seperti apa PTM ini. Karena PTM merupakan cara yang paling ideal dan paling baik dalam proses belajar mengajar.
Sementara itu Kepala Bidang Pembinaan Pengembangan Sekolah Dasar pada (Dikdis) Kota Bandung, Bambang Ariyanto mengatakan, pihaknya siap menggelar PTM 100 persen. Namun tidak semua sekolah bisa melakukan PTM 100 persen, harus dipilih terlebih dahulu berdasarkan tahapan yang telah ditetapkan.
Menurut Bambang, ada empat tahapan yang sudah dilaksanakan sejak 2021. Tahapan pertama yang telah dilaksanakan yakni tahap ujicoba yang kapasitas siswanya 10 sampai 25 persen. Lalu, tahap kedua transisi yang kapasitasnya 25-50 persen dan tahap ketiga adaptasi kebiasaan baru mulai 50-75 persen.
"Pada Januari 2022 masuk di semester dua yang dimulai 10 Januari dan muncul SKB 4 menteri ini sangat mendukung sekali tahapannya, artinya bersinergi sesuai rencana Kota Bandung lakukan PTM 100 persen," ucapnya.
Bambang menambahkan Disdik Kota Bandung sangat siap menyelenggarakan PTM 100 persen ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apalagi, Kota Bandung saat ini masuk di status level 2. Adapun aturan atau ketentuan di level dua ini ialah pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah dapatkan vaksinasi dua dosis lebih dari 80 persen dan lansia yang divaksin dua dosis capai lebih 50 persen. Sehingga, kapasitas PTM bisa 100 persen dengan durasi PTM maksimal enam jam.
"Namun jika vaksinasi dua dosis capai 50-79 persen serta lansia yang divaksin dua dosis mencapai 40-50 persen, maka kapasitas PTM hanya 50 persen dan durasinya maksimal enam jam," jelasnya. (OL-15)
favehotel Hyper Square Bandung menawarkan pengalaman menginap nyaman saat Lebaran dengan fasilitas modern, lokasi strategis, dan sajian kuliner di Lime Coffee Shop.
Meski antrean terlihat panjang, suasana terlihat tertib. Warga datang sesuai jadwal yang sudah mereka “rebutkan” sebelumnya melalui aplikasi PINTAR milik Bank Indonesia (BI).
de Braga by ARTOTEL menghadirkan program buka puasa “A Wishful Ramadan” dengan konsep all you can eat menu Nusantara di suasana heritage Jalan Braga, Bandung.
Program Bazar Murah dijadwalkan berlangsung mulai 2 hingga 6 Maret 2026 dan menyasar 15 kecamatan di Kota Bandung.
Kunjungan ini menjadi upaya memperkuat gerakan pilah sampah dari rumah sekaligus mendorong replikasi pengelolaan berbasis komunitas di tingkat RW.
Pemkot Bandung berencana menyiapkan program pembinaan khusus, termasuk dukungan teknis dalam pengelolaan sampah dan air limbah secara mandiri.
Data laporan perkembangan APBN terbaru, total pendapatan regional Jawa Barat tercapai sebesar Rp11,09 triliun atau sekitar 5,88% dari target tahunan.
Posko ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat istirahat dan fasilitas umum bagi pemudik, tetapi juga sebagai pusat informasi jalur alternatif dan rawan bencana.
Mereka memiliki komitmen bersama dalam mendorong transformasi ekonomi daerah yang berbasis tata kelola yang baik dan prinsip keberlanjutan.
Melalui aplikasi Sapawarga, masyarakat dapat mengetahui informasi terkini perihal mudik di Jabar hingga jalur mudik yang aman
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi beri pengecualian larangan motor bagi siswa di pelosok. Aturan resmi berlaku tahun ajaran 2026/2027 dengan syarat ketat. Cek rinciannya.
Apabila surat tersebut tidak ditanggapi dalam 21 hari kerja, maka pihaknya akan melanjutkan upaya hukum melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved