Tahanan Polda NTT Jalani Vaksinasi Covid-19

DELAPAN tahanan Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menjalani vaksinasi covid-19, Selasa (30/11). Vaksinasi mulai menyasar tahanan untuk mencegah masuknya virus covid-19 ke area Polda NTT.

Dirhati Polda NTT, Kompol Gede Joni Mahardika mengatakan beberapa  tahanan baru menjalani vaksinasi dosis pertama. Namun ada yang menjalani vaksinasi dosis kedua.

Sebelum disuntik vaksin, para tahanan menjalani pengecekan suhu tubuh  dan pemeriksaan tekanan darah. Setelah dilakukan skrining, dilanjutkan dengan penyuntikan dan observasi selama 10 menit. "Walaupun mereka bermasalah dengan hukum, tapi kita tetap memperhatikan kesehatan mereka guna menghadapi penyebaran covid-19 ini," katanya.

Vaksinasi bagi seluruh tahanan di Polda NTT diharapkan akan meningkatkan imunitas tubuh mereka. "Setidaknya setelah divaksin bisa meminimalisasi risiko saat ada tahanan yang terpapar Covid-19", tandasnya.

Sebelumnya, puluhan tananan dan sipir di Lapas Kelas II Kabupaten Rote Ndao, terpapar covid-19 dan saat ini masih menjalani isolasi mandiri di Lapas serta dirawat di rumah sakit. Tahanan terjangkit covid-19 diduga akibat sipir maupun tahanan abai terhadap protokol kesehatan.

Di Kota Kupang, vaksinasi covid-19 dosis pertama telah mencapai 85,5% atau 283,747 orang dan dosis kedua mencapai 62,42% atau 208.621 orang. Pemerintah Kota Kupang terus mempercepat vaksinasi bagi warga terutama kelompok remaja dan lansia untuk mencapai sekitar 90 persen pada akhir Desember 2021.

Adapun pada Selasa, bertambah lagi satu kasus covid-19 di Kota Kupang sehingga menambah jumlah kasus yang ada menjadi 27 orang. Total kasus covid-19 di Kota Kupang sempat menurun sekitar dua bulan terakhir, dan mulai bertambah akibat warga mulai abai terhadap protokol kesehatan.

Wakil Wali Kota Kupang, Hermanus Man kembali mengimbau warga agar tetap mengenakan masker, menjaga jarak aman dan mencuci tangan untuk mencegah kasus covid-19. Namun, di lapangan masih banyak warga yang tidak taat prokes terutama di pasar tradisional, lokasi wisata dan fasilitas umum lainnya. "Jika masyarakat tidak taat prokes, kasus bisa naik," ujarnya. (OL-15)