Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
GUBERNUR Lampung Arinal Djunaidi menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2020 Kategori Utama dan Penghargaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) untuk Provinsi Lampung atas terbentuknya UPTD di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.
Selain itu 14 kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang mendapat penghargaan APE dan Kota Layak Anak (KLA).
Penghargaan diserahkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, di Rumah Dinas Gubernur Mahan Agung, pada Sabtu (27/11).
Gubernur Arinal dalam sambutannya menyatakan Pemprov Lampung terus mengupayakan pemberdayaan perempuan agar dapat berkontribusi positif dalam pembangunan. PIhaknya juga mengupayakan perlindungan dan pemenuhan hak anak untuk menjadikan generasi penerus yang berkualitas.
"Hal tersebut menjadi komitmen saya dalam agenda kerja sampai dengan 2024 yaitu mewujudkan Perempuan Berjaya dan Lampung Ramah Perempuan dan Anak," kata Arinal.
Ia mengucapkan terima kasih kepada Menteri Bintang Puspayoga atas dukungannya, sehingga pada 2022 seluruh Kabupaten/Kota mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik untuk pencegahan maupun penanganan korban kekerasan perempuan dan anak.
Pada kesempatan itu, Kementerian PPPA menetapkan dua kabupaten sebagai percontohan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, yaitu Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Tulang Bawang
"Khusus untuk Bupati Tulang Bawang Barat dan Mesuji, Saya minta pada 2022 harus bekerja keras agar pelaksanaan pengarusutamaan gender dan mewujudkan Kota Layak Anak menuju Provinsi Layak Anak dapat kita wujudkan bersama," tegas Gubernur.
Arinal juga menekankan sinergi dan kolaborasi yang baik antarunsur pentahelix agar pembangunan di bidang perempuan dan anak di Provinsi Lampung dapat berhasil.
Sementara Menteri Bintang Puspayoga berharap dengan pemberian penghargaan itu, gubernur, bupati, wali kota dan pemangku kepentingan lainnya dapat termotivasi untuk menghasilkan kebijakan yang responsif gender dan ramah anak yang diwujudkan dalam bentuk perda, pergub, perbup maupun perwali.
"Karena pencegahan dan penanganan terhadap kasus-kasus kekerasan dan pemberdayaan perempuan tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi," ujar Bintang.
Menteri PPPA mengapresiasi Gubernur Lampung terkait dengan telah terbentuknya UPTD PPA yang tidak hanya di tingkat Provinsi, tapi juga di seluruh 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
"Kami dari Kementerian PPPA mengapresiasi Gubernur yang telah mendorong para bupati dan wali kota dalam pembentukan UPTD," ujarnya.
Ia juga menitip perempuan-perempuan prasejahtera kepada Dekranasda Provinsi Lampung dan kabupaten/kota serta meminta kepada para bupati dan wali kota untuk mendampingi perempuan kepala keluarga agar berdaya secara ekonomi.
Selain itu, ia juga meminta Kadis PPPA Provinsi Lampung untuk memaksimalkan DAK nonfisik yang dapat digunakan untuk penjangkauan dan pendampingan korban kekerasan, juga berkoordinasi dengan Dinas PPPA di 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
Di akhir acara, Gubernur Arinal bersama Menteri Bintang Puspayoga dan Ketua DPRD Provinsi beserta seluruh Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung melakukan penandatanganan Komitmen Bersama untuk melaksanakan dan mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender (PUG), Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Provinsi Lampung serta mewujudkan Provinsi Lampung menjadi Provinsi Layak Anak (Provila) tahun 2024 melalui terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) se-Provinsi Lampung. (N-2)
Sejak 8 Agustus 2025, ribuan kilogram beras telah disalurkan kepada masyarakat di berbagai kabupaten/kota di Lampung.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin langsung Misi Dagang dan Investasi yang digelar di Lampung
Lampung menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki pergub tentang pedoman penguatan ikatan sosial dalam pencegahan konflik sosial.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyebut kehadiran Bhayangkara FC sebagai wujud mimpi yang telah lama diidamkan masyarakat Lampung.
Peningkatan pelayanan publik di Polresta Bandar Lampung merupakan wujud nyata implementasi kebijakan Kapolri untuk menjadikan Polri lebih dekat dengan masyarakat.
Selama dua hari pelaksanaan, Festival Pesenggiri menampilkan beragam pertunjukan seni tradisional yang dikemas dalam format berbeda, dan mengundang banyak pengunjung ke lokasi acara.
Pemkot Bandung akan terus memperkuat dan memperluas program perlindungan anak, mulai dari memastikan pemenuhan hak-hak anak dan menyediakan ruang bermain yang aman dan inklusif.
"Kita sangat berharap kepada semua stakeholder yang terlibat, agar saat penilaian nanti dapat benar-benar meyakinkan verifikator bahwa Kota Pekanbaru sudah memenuhi standar KLA,"
Sistem Informasi Kota Layak Anak Surabaya (SITALAS) yang telah dikembangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sejak dua tahun terakhir menjadi model rujukan tingkat nasional.
Sebagai ibu kota Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang berkomitmen menjadi kota layak anak dengan mendukung kebijakan perlindungan anak melalui regulasi daerah yang kuat dan berkesinambungan.
Kota Layak Anak adalah kabupaten atau kota yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dalam sistem pembangunan daerah.
Hasil analisis BRIN dan Kemen PPPA, pemerintah daerah yang mencantumkan indikator perlindungan anak dalam indikator pimpinan daerah, dinilai relatif bagus.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved