Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PEMERINTAH Kota (Pemko) Pekanbaru menargetkan Predikat Utama sebagai Kota Layak Anak (KLA) pada 2025. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru Chairani mengatakan penilaian akan digelar pada Selasa (22/4) mendatang.
Ia meminta semua OPD di Pemko Pekanbaru segera bersiap dan mengoptimalkan unsur-unsur yang diperlukan sebagai standar penilaian KLA oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). "Kita sudah melakukan briefing bersama OPD-OPD yang ada dalam lima klaster, satu kelembagaan dan 1 Dekelana. Kita sudah menginput data-data sesuai realitanya untuk menghadapi Verifikasi Lapangan Hybrid KLA 2025. Mudah-mudahan kita bisa meraih Predikat Utama KLA pada saat penilaian nanti," kata Chairani, Rabu (16/4).
Ia menjelaskan, dalam proses penginputan data, bukan hanya OPD di Pemko Pekanbaru yang terlibat, melainkan juga instansi vertikal seperti Polresta Pekanbaru, Kejati, Lapas Anak, sekolah-sekolah, Puskesmas dan forum-forum perlindungan anak.
"Kita sangat berharap kepada semua stakeholder yang terlibat, agar saat penilaian nanti dapat benar-benar meyakinkan verifikator bahwa Kota Pekanbaru sudah memenuhi standar KLA," jelasnya.
Chairani mengatakan penilaian KLA pada tahun ini memang akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran dan alasan lainnya. Dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan, Pemko Pekanbaru optimis akan meraih Predikat Utama KLA Tahun 2025.
"Biasanya tim penilai akan datang langsung ke kabupaten/kota yang akan dinilai, tetapi tahun ini akan dilakukan melalui zoom meeting. Jadi nanti Pj Sekda yang akan memaparkan materi kepada para verifikator/penilai melalui zoom, kemudian sesi tanya jawab dan untuk turnya, akan kita buatkan video vlog," pungkasnya.(M-2)
Sistem Informasi Kota Layak Anak Surabaya (SITALAS) yang telah dikembangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sejak dua tahun terakhir menjadi model rujukan tingkat nasional.
Sebagai ibu kota Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang berkomitmen menjadi kota layak anak dengan mendukung kebijakan perlindungan anak melalui regulasi daerah yang kuat dan berkesinambungan.
Kota Layak Anak adalah kabupaten atau kota yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dalam sistem pembangunan daerah.
Hasil analisis BRIN dan Kemen PPPA, pemerintah daerah yang mencantumkan indikator perlindungan anak dalam indikator pimpinan daerah, dinilai relatif bagus.
Predikat Kota Bekasi sebagai Kota Layak Anak mulai diragukan. Hal ini terkait dengan meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak yang semakin mengkhawatirkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved