Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISIONER Bawaslu Nusa Tenggara Timur (NTT), Yemris Fointuna mengatakan sebagain besar warga tidak melakukan pengawasan tahapan pilkada atau pemilu. Yang terjadi adalah masyarakat beru berperan saat pencoblosan di tempat pemunggutan suara (TPS).
"Urgensi pengawasan partisipatif yang dilakukan masyarakat berfungsi untuk memperkuat kapasitas dan kualitas pengawasan di pilkada maupun pemilu sehingga mendorong perluasan wilayah pengawasan," kata Yemris Fointuna saat kegaitan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pilkada di Kupang, Jumat (12/11).
Peningkatan jumlah penduduk, daerah pemilihan, dan jumlah kursi, seharusnya juga berimbang pada peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan. "Pada prinsip pengawasan partisipatif yang digaungkan pengawas pemilu adalah masyarakat tidak hanya berperan pada peningkatan persentase kehadiran saat pencoblosan saja, tetapi lebih mengarah pada pengawalan proses pemilihan sejak awal," tambah Yemris.
Menurutnya, komisioner bawaslu masih menemukan pemilih yang bingung menentukan pilihan saat masuk ke dalam TPS karena tidak mengenal nama calon yang ada di surat suara. "Pemilih kemudian menuliskan nama calon lain di surat suara kemudian dicoblos. It artinya masyarakat tidak mengikuti proses kampanye," jelasnya.
Untuk itu jauh sebelum tahapan pilkada dan pemilu digelar, Bawaslu menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif pemilu kepada wartawan dan organisasi kepemudaan agar turut dalam pengawasan pemilu termasuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai
Menurutnya, pengawasan pemilu partisipatif untuk meningkatkan kualitas pemilu dengan cara terlibat dalam pengawasan tahapan pemilu serta melaporkan pelanggaran yang ditemukan kepada bawaslu
"Kami berupaya membangun sinergi dengan para stakeholder seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, ormas, mahasiswa, dan pemilih pemula, termasuk mendorong kesadaran masyarakat untuk bersama mengawasi segenap proses yang ada, minimal menjadi informan awal," ujarnya. (OL-15)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved