Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
ANGGOTA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sulawesi Tengah, Abdul Rachman Thaha (ART), mengungkap kasus penguasaan hak miliknya oleh oknum perwira Polwan di Polres Buol, Polda Sulteng.
"Saya sudah melayangkan surat ke Kapolri perihal oknum perwira Polwan berinisial YR tersebut. Semoga Kapolri cepat meresponnya," tegas ART dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (11/11).
Sambil menunggu jawaban Kapolri, ART berharap oknum Polwan tersebut menunjukkan itikad baik untuk mengembalikan hak miliknya yang dikuasai tanpa izin.
"Jka tidak, saya akan meminta alat kelengkapan Badan Akuntabilitas Publik membentuk tim investigasi oknum Polwan tersebut, jika perlu kita buka perilakunya. Kalau tidak ada itikad baik, apa boleh buat, kita lanjutkan ke investigasi," ancam ART.
ART menyayangkan, saat perilaku sejumlah oknum anggota Polri sedang menjadi sorotan publik, kini muncul lagi perbuatan tak terpuji yang melibatkan anggota korps Bhayangkara.
"Sudah tahu bukan haknya, malah mempertahankan diri seakan-akan itu haknya. Kita luruskan semua, agar ke depan institusi Polri menjadi lebih baik lagi," ujarnya.
Untuk menghadirkan efek jera, ART berharap surat yang ia kirim segera ditindaklanjuti Kapolri dengan memberikan sanksi sesuai perbuatan oknum tersebut.
"Jangan hanya sanksi administrasi, tapi sanksi yang tegas biar punya efek jera. Sehingga ke depan tidak ada oknum yang berani main-main lagi," pungkas ART. (OL-13)
Baca Juga: Ganjar Pranowo Dialog dengan Veteran dan Mahasiswa Rantau Papua
GUBERNUR Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid menegaskan komitmen pemerintah untuk memberantas tambang ilegal di provinsi itu.
Tahun ini juga istimewa karena adanya Remisi Dasawarsa. Di mana, 2.779 warga binaan menerima RD dan PMP RD I, sedangkan 17 orang langsung bebas dengan RD II.
Pemprov Sulteng berkomitmen menciptakan iklim usaha kondusif bagi pengembang melalui regulasi yang mendukung, kemudahan perizinan, dan kebijakan insentif.
Pengukuhan ini menandai keterlibatan Palu dalam jaringan nasional keamanan siber, bersama 43 TTIS dari pelbagai instansi pusat dan daerah.
KANTOR Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) menggelar tes urine massal pegawai.
Kedua, produksi beras naik 45.810 ton GKG atau setara 29.779 ton beras, sehingga surplus beras meningkat dari 137 ribu ton menjadi 150 ribu ton.
Badan Bank Tanah humanis tangani konflik lahan eks-HGU di Poso. Edukasi lapangan berhasil buat oknum serahkan tanah negara tanpa kriminalisasi.
Kasus ini terungkap setelah seorang warga berinisial SA mendatangi kantor BPN Tanjungpinang pada Februari 2025 untuk mengubah sertifikat analog ke versi digital.
KASUS dugaan penipuan tanah yang dialami Mbah Tupon di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), belakangan ini viral.
Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menyebut mafia tanah hingga saat ini masih bebas bermain di seluruh wilayah Indonesia.
MAFIA tanah di Bali semakin berani dan terang-terangan. Terbaru, tanah milik pria tua berusia 72 tahun bernama Made Gede Gnyadnya dipecah ke dalam bentuk 26 sertifikat HGB.
Edison menjelaskan bahwa fenomena ini telah berlangsung lama dan menjadi metode mafia tanah di wilayah pesisir.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved