Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sulawesi Tengah, Abdul Rachman Thaha (ART), mengungkap kasus penguasaan hak miliknya oleh oknum perwira Polwan di Polres Buol, Polda Sulteng.
"Saya sudah melayangkan surat ke Kapolri perihal oknum perwira Polwan berinisial YR tersebut. Semoga Kapolri cepat meresponnya," tegas ART dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (11/11).
Sambil menunggu jawaban Kapolri, ART berharap oknum Polwan tersebut menunjukkan itikad baik untuk mengembalikan hak miliknya yang dikuasai tanpa izin.
"Jka tidak, saya akan meminta alat kelengkapan Badan Akuntabilitas Publik membentuk tim investigasi oknum Polwan tersebut, jika perlu kita buka perilakunya. Kalau tidak ada itikad baik, apa boleh buat, kita lanjutkan ke investigasi," ancam ART.
ART menyayangkan, saat perilaku sejumlah oknum anggota Polri sedang menjadi sorotan publik, kini muncul lagi perbuatan tak terpuji yang melibatkan anggota korps Bhayangkara.
"Sudah tahu bukan haknya, malah mempertahankan diri seakan-akan itu haknya. Kita luruskan semua, agar ke depan institusi Polri menjadi lebih baik lagi," ujarnya.
Untuk menghadirkan efek jera, ART berharap surat yang ia kirim segera ditindaklanjuti Kapolri dengan memberikan sanksi sesuai perbuatan oknum tersebut.
"Jangan hanya sanksi administrasi, tapi sanksi yang tegas biar punya efek jera. Sehingga ke depan tidak ada oknum yang berani main-main lagi," pungkas ART. (OL-13)
Baca Juga: Ganjar Pranowo Dialog dengan Veteran dan Mahasiswa Rantau Papua
Gubernur menargetkan Desa Nupabomba sebagai pilot project.
Pada pelaksanaannya, program ini menetapkan tujuh daerah sebagai prioritas pembangunan.
Brimob tidak hanya menjalankan tugas pengamanan, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial
Operasi timpora juga digelar di Kecamatan Kulawi, Sigi, untuk mengantisipasi aktivitas pembangunan PLTA.
Penyitaan ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi penggunaan dana CSR beberapa perusahaan tambang di Desa Tamainusi, Kabupaten Morowali Utara
Remisi adalah hak bagi narapidana dan anak binaan yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif.
MANTAN Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla geram lahannya seluas 16 hektare di kawasan Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dicaplok orang.
KASUS sengketa lahan di Makassar yang menyeret nama mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali menguatkan persoalan serius mengenai praktik mafia tanah dan tumpang tindih administrasi pertanahan di Indonesia.
KUASA hukum NV Hadji Kalla, H. Hasman Usman, secara terang-terangan membantah pernyataan Bos Lippo James Riady yang disebutnya sebagai upaya cuci tangan dalam sengketa lahan 16 hektare.
KETUA Umum Barisan Pemuda Rakyat (Badar) Sumatra Selatan Hari Azwar meminta agar Komisi III DPR RI tidak terkecoh dan jernih dalam menilai mafia tanah yang seolah menjadi korban.
Aparat penegak hukum lainnya agar menindak tegas para mafia tanah tanpa harus menunggu desakan publik.
Badan Bank Tanah dan KPK teken MoU perkuat pengelolaan tanah negara transparan, berintegritas, dan lawan mafia tanah demi kesejahteraan rakyat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved