Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
SISA Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) di Provinsi Kalteng tahun 2021 mencapai Rp 1,16 triliun. Kondisi menjadikan Kalteng menduduki peringkat 1 sisa DBH-DR di tahun 2021.
Hal itu dikatakan Kepala Dinas Kehutanan Kalteng Sri Suwanto saat Rapat Koordinasi Penggunaan DBH-DR Rehabilitasi Lahan di Provinsi Kalteng Tahun 2021, Rabu (3/11).
Kondisi ini kata dia selain menjadi potensi yang cukup menggembirakan tetapi juga menjadi tantangan di Dinas Kehutanan. Karena setiap ada evaluasi keproyekan Dinas Kehutanan selalu nomor terakhir, selalu berada di peringkat yang paling bawah realisasinya.
"Karena setiap kita evaluasi menjadi faktor pembagi. Kita tahun ini hampir Rp 160 miliar pengambilan DBH DR tidak habis sehingga itu terus menjadi faktor pembagi sehingga prosentasenya kecil," ucap Sri Suwanto seperti dikutip dalam keterangan tertulis Dikominfosantik Kalteng, Kamis (4/11).
Untuk itu dia berharap adanya Peraturan Menteri Keuangan atau PMK yang turunan dari Undang-Undang APBN 2022 bisa diterbitkan sebelum pengesahan APBD pada bulan desember 2021 yang disertai dengan maping nomenklatur kegiatan SIPD.
Sri Suwanto juga mendorong para peserta Rapat Koordinasi Penggunaan DBH-DR Rehabilitasi Lahan Provinsi Kalteng agar menyusun anggaran penggunaan DBH-DR tahun 2022 sesuai kebutuhan.
"Patut diingat Kalteng adalah Provinsi yang masih dikriteriakan rawan karhutla. Tetap waspadai bahaya karhutla tahun 2022. Semoga pada kesempatan rakor betul-betul nanti ada manfaat dan ada pencerahan sehingga betul-betul dan menjadi semangat baru Tahun 2022 dan tentu anggaran sesuai dengan yang kita inginkan," pungkasnya. (OL-13)
Baca Juga: Anak-anak di Sumsel Diperbolehkan Lagi Naik Kereta Api
Kegiatan yang dipadati ribuan warga ini disambut antusias oleh pelaku UMKM yang membuka lapak di sepanjang area bebas kendaraan tersebut.
langkah tegas ini mendapat dukungan luas dari masyarakat dan pelaku usaha yang taat aturan, mengingat kerusakan jalan akibat overtonase sering menyebabkan kerugian ekonomi.
Acara ini menampilkan beragam pertunjukan seni dan budaya yang memukau, sekaligus menjadi sarana hiburan bagi masyarakat.
Dalam upaya mengurangi ketimpangan dan tingkat kemiskinan antarwilayah, Zona Timur juga akan menjadi prioritas.
Dalam berbagai kesempatan, Gubernur kerap menyampaikan pentingnya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Sidak ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kalteng dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memastikan pelayanan pendidikan berjalan sesuai aturan.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan investasi di provinsi yang dipimpinnya
PEMERINTAH tengah berproses untuk menghentikan praktik open dumping di 343 TPA di seluruh Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyebutkan penutupan ini akan dilakukan bertahap
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp3,4 triliun dalam APBD 2025 untuk mendukung program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved