Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
SISA Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) di Provinsi Kalteng tahun 2021 mencapai Rp 1,16 triliun. Kondisi menjadikan Kalteng menduduki peringkat 1 sisa DBH-DR di tahun 2021.
Hal itu dikatakan Kepala Dinas Kehutanan Kalteng Sri Suwanto saat Rapat Koordinasi Penggunaan DBH-DR Rehabilitasi Lahan di Provinsi Kalteng Tahun 2021, Rabu (3/11).
Kondisi ini kata dia selain menjadi potensi yang cukup menggembirakan tetapi juga menjadi tantangan di Dinas Kehutanan. Karena setiap ada evaluasi keproyekan Dinas Kehutanan selalu nomor terakhir, selalu berada di peringkat yang paling bawah realisasinya.
"Karena setiap kita evaluasi menjadi faktor pembagi. Kita tahun ini hampir Rp 160 miliar pengambilan DBH DR tidak habis sehingga itu terus menjadi faktor pembagi sehingga prosentasenya kecil," ucap Sri Suwanto seperti dikutip dalam keterangan tertulis Dikominfosantik Kalteng, Kamis (4/11).
Untuk itu dia berharap adanya Peraturan Menteri Keuangan atau PMK yang turunan dari Undang-Undang APBN 2022 bisa diterbitkan sebelum pengesahan APBD pada bulan desember 2021 yang disertai dengan maping nomenklatur kegiatan SIPD.
Sri Suwanto juga mendorong para peserta Rapat Koordinasi Penggunaan DBH-DR Rehabilitasi Lahan Provinsi Kalteng agar menyusun anggaran penggunaan DBH-DR tahun 2022 sesuai kebutuhan.
"Patut diingat Kalteng adalah Provinsi yang masih dikriteriakan rawan karhutla. Tetap waspadai bahaya karhutla tahun 2022. Semoga pada kesempatan rakor betul-betul nanti ada manfaat dan ada pencerahan sehingga betul-betul dan menjadi semangat baru Tahun 2022 dan tentu anggaran sesuai dengan yang kita inginkan," pungkasnya. (OL-13)
Baca Juga: Anak-anak di Sumsel Diperbolehkan Lagi Naik Kereta Api
Karoops Polda Kalteng menyampaikan, bahwa kesiapan dalam mengamankan PSU di Kabupaten Barito Utara kali ini dilakukan dengan pengerahan personel pengamanan.
Namun, potensi ini hanya akan optimal jika didukung komitmen bersama dalam pengawasan, peningkatan kepatuhan, dan tata kelola yang transparan.
Kegiatan yang dipadati ribuan warga ini disambut antusias oleh pelaku UMKM yang membuka lapak di sepanjang area bebas kendaraan tersebut.
langkah tegas ini mendapat dukungan luas dari masyarakat dan pelaku usaha yang taat aturan, mengingat kerusakan jalan akibat overtonase sering menyebabkan kerugian ekonomi.
Acara ini menampilkan beragam pertunjukan seni dan budaya yang memukau, sekaligus menjadi sarana hiburan bagi masyarakat.
Dalam upaya mengurangi ketimpangan dan tingkat kemiskinan antarwilayah, Zona Timur juga akan menjadi prioritas.
Rencana pengalihan status PAM Jaya dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
DPRD DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI menyepakati besaran nilai Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara
Setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggung jawabkan dan tidak ada pemborosan atau program belanja simbolik hasil copy-paste yang tidak menyentuh masyarakat.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved