Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
FEDERASI Serikat Pekerja Metal Indonesia Sumatera Utara menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) untuk 2022 pada kisaran 7%-10%.
"Alasan kami meminta kenaikan adalah karena pada tahun kemarin Gubernur tidak menaikkan upah," ungkap Ketua DPW FSPMI Sumut Willy Agus Utomo, Selasa (2/11).
Dia menyesalkan hal itu sebab daerah lain banyak yang menaikkan upah walau di tengah pandemi. Bukan hanya pengusaha yang terdampak, buruh pun banyak yang mengalami perumahan dan bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi.
Willy mengatakan, bila Gubernur Sumut tidak menaikkan upah, maka organisasinya akan mengajukan protes dalam bentuk unjukrasa. Upaya itu akan dilaksanakan secara massif. Bahkan FSPMI Sumut juga memersiapkan opsi gugatan hukum.
"Hari ini buruh hidup susah, gajinya hanya cukup untuk makan sendiri, belum untuk anak dan istri. Mereka banyak yang terpaksa kerja ganda setelah pulang bekerja. Istilahnya, "gali lobang tutup lobang". Baru gajian langsung habis untuk bayar utang, kemudian ngutang lagi," tutur Willy.
Dia mengutarakan juga, upah minimum di Sumut dalam satu dekade terakhir tertinggal dari daerah lain. Sebagai contoh, upah minim Kota Medan yang paling tinggi dari daerah lain di Sumut saja memiliki selisih Rp1,1 juta lebih kecil dibanding DKI Jakarta.
UMK Kota Medan 2021 berada di angka Rp3.329.867 dan UMP DKI Jakarta 2021 sebesar Rp4.416.186, atau tetap berselisih sekitar Rp1,1 juta. (OL-15)
POLISI menggagalkan upaya pengiriman narkotika jenis sabu seberat delapan kilogram yang dikirim dari Sumatra Utara (Sumut) menggunakan bus angkutan umum dengan modus sebagai oleh-oleh.
BMKG beri peringatan dini potensi hujan lebat di Sumatra Utara pada Rabu (18/2). Cek wilayah terdampak mulai dari Medan hingga Simalungun di sini.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Transformasi teknologi dan ketidakstabilan geopolitik global kini menjadi ancaman nyata bagi tatanan dunia kerja.
Penetapan UMSK di 19 kabupaten/kota tidak mengacu pada rekomendasi resmi bupati dan wali kota sebagaimana diatur dalam Pasal 35I Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.
Hal itu disampaikan Indra dalam Talkshow Perburuhan Nasional bertema 'Babak Baru Ketenagakerjaan Indonesia' yang digelar di Kantor DPTP PKS, Jakarta, Jumat (30/1).
Masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas.
Hingga Senin (5/1), pemerintah belum mengeluarkan regulasi resmi terkait pengaktifan kembali BSU di tahun anggaran 2026.
Publik menunggu konsistensi dan komitmen seorang gubernur yang dinilai memiliki kredibilitas dan integritas
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved