Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KADER dan pengurus partai Ummat Kota Batam, Kepri mendeklarasikan pengunduran diri secara massal yang dilakukan di Lapangan WTB Batam. Penyebab ratusan orang tersebut mengundurkan diri karena adanya masalah internal.
Kader Ummat Batam, Jasnidar mengatakan, pengunduran diri dikarenakan adanya masalah internal di lingkungan partai. Walaupun sempat dicarikan solusi, namun sampai detik ini belum ada titik temu dari kedua belah pihak.
“Permasalahan ini sempat dicarikan solusi, namun tidak ada titik temu dari kedua belah pihak. Karena tidak ada titik temu akhirnya kami selaku pendiri di sini juga mengundurkan diri,” kata Jasnidar, dalam keterangan tertulisnya, yang dikutip Senin (18/10).
Jasnidar menuturkan, deklarasi pengunduran diri massal ini diikuti oleh sekitar seratusan kader dan anggota Partai Ummat. Senada, pengurus dan anggota yang mengundurkan diri massal dikarenakan permasalahan internal partai.
Sementara, Ketua DPW Partai Ummat Kepri, Nur Syafriadi menjelaskan sejauh ini dia tidak menerima surat pengunduran diri. Namun, dia mengaku tahu jika ada sejumlah kader yang bersebrangan dan ingin mengundurkan diri.
"Ada lima orang kemarin protes dan mereka ingin menundurkan diri. Tetapi sejauh ini saya belum menerima surat pengunduran dirinya," jelas Nur Syafriadi.
Tidak hanya di Batam saja pengunduran diri kader Partai Ummat dilakukan secara massal. Namun, dilakukan juga di Cianjur dan Depok, Jawa Barat.
Walaupun sejauh ini belum bisa dipastikan apa penyebab kader tersebut mengundurkan diri, berdasarkan informasi yang diperoleh adanya permasalahan penandatanganan Fakta Integritas tanpa sepengetahuan kader partai. Hal tersebut membuat kader partai tersinggung dan memilih mengundurkan diri.
Deklarasi pengguduran diri massal pengurus dan kader Partai Ummat ini berlangsung tertib, mengikuti protokol kesehatan, menjaga jarak dan menggunakan masker. (OL-13)
Baca Juga: Dunia Terbalik, Anak Korban KDRT Lapor Polisi di Sumut Malah Jadi Tersangka
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) se-Jawa Barat menangani 131 dugaan pelanggaran pemilu. Jumlah pelanggaran diduga akan terus meningkat menjelang pelaksanaan pemilu 2024.
Kesepakatan koalisi ditandai dengan pembacaan deklarasi dari masing-masing pimpinan parpol.
Tata kelola organisasi partai politik dibenahi melalui aturan dan standar modern. Kaderisasi harus berjalan melalui tahapan secara berkelanjutan, kontrol atas potensi penyimpangan
PRESIDEN Joko Widodo merespons pertanyaan awak media mengenai restu yang diberikan bagi putra bungsunya Kaesang Pangarep, yang disebut-sebut berpotensi maju dalam Pilkada 2024.
KOALISI Indonesia Maju (KIM) sejak awal telah berkomitmen untuk tetap bersatu dalam pilpres dan pilkada. Komitmen ini semakin kuat saat pilpres usai dan berhasil menjadikan Prabowo Subianto
TEMUAN terkait dugaan adanya ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi partai politik dinilai akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024.
Kekuatan jaringan mereka juga bertambah dengan adanya dukungan baru dari relawan Dedi Mizwar dan Partai Ummat.
KETUA Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) DIY, Suharwanta mengaku, PAN DIY tidak khawatir terhadap deklarasi Partai Ummat di DIY.
PARTAI Ummat telah menyelesaikan verfikasi faktual ulang di Nusa Tenggara Timur setelah sebelumnya tidak lolos pada verifikasi faktual sebelumnya.
Partai pengusung sepakat mengatur strategi pemenangan dalam persiapan kampanye, saksi, dan pengamanan pengamanan suara.
"Kami Partai Ummat bersama anak bangsa lainnya, Insya Allah, akan bekerja, berjuang, dan berkorban apa saja untuk melawan kezaliman dan menegakkan keadilan,"
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved