Sabtu 09 Oktober 2021, 19:51 WIB

KPPA Aceh: Vonis Bebas Pemerkosa Anak Keputusan yang Tidak Adil

Mediaindonesia | Nusantara
KPPA Aceh: Vonis Bebas Pemerkosa Anak Keputusan yang Tidak Adil

ANTARA
Ilustrasi - Pemerkosaan

 

KOMISI Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh (KPPAA) Firdaus Nyak Idin menilai vonis bebas terdakwa pemerkosa anak oleh Mahkamah Syar'iyah (MS) Aceh merupakan keputusan yang tidak adil dan terkesan mengabaikan hasil visum.

"Benar-benar keputusan yang tidak adil, alih-alih berpihak pada anak, hasil visum pun terkesan diabaikan," kata Firdaus Nyak Idin, di Banda Aceh, Sabtu.

Sebelumnya, Mahkamah Syar'iyah Aceh memvonis bebas terdakwa pemerkosa anak di Aceh Besar berinisial SUR (45), terdakwa merupakan ayah kandung dari korban.

Putusan bebas tersebut dibacakan hakim dalam sidang banding yang berlangsung di Mahkamah Syar’iyah Aceh, Selasa (28/9.

Firdaus menyampaikan sejauh ini keluarga korban telah membuat laporan kepada Komisi I DPR Aceh perihal putusan bebas tersebut dan KPPAA mendukung langkah itu agar harapan revisi qanun semakin terbuka.

"Bahkan dalam putusan ini, terkesan malah ibu kandung korban yang dianggap melaporkan kasus karena benci dan dendam," ujarnya.

Firdaus mengatakan putusan tersebut memperkuat asumsi adanya masalah sistemik dalam penerapan qanun jinayat terhadap pelaku kekerasan seksual anak.

Menurutnya, unsur pendukung sistem terkait qanun jinayat seperti kapasitas SDM hakim dinilai kurang memadai dalam memutuskan perkara yang berpihak pada anak.

Firdaus menilai puncak permasalahan ini ada pada qanun jinayat, karena itu seharusnya kasus tersebut dapat menyadarkan semua pihak bahwa qanun ini benar-benar harus direvisi.

"Pasal terkait kekerasan seksual terhadap anak harus dicabut, dan hakim MS tidak punya kapasitas menyidangkan kasus kekerasan seksual anak," katanya.

Firdaus menambahkan mengenai perkembangan revisi qanun hukum jinayat sejauh ini pihaknya telah melakukan konsolidasi keempat regional, yakni Regional Lhokseumawe, Aceh Utara, dan Bireuen.

Kemudian, Regional Aceh Tengah, Bener Meriah. Selanjutnya Regional Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Jaya, dan terakhir Regional Banda Aceh, Aceh Besar.

"Sementara ini semua mendukung revisi (qanun hukum jinayat) minor terkait kasus kekerasan seksual anak," demikian Firdaus. (Ant/OL-4)

Baca Juga

ANTARA

Deteksi Omicron, Pemkab Cianjur Perbanyak Test Covid-19

👤Benny Basdiandy 🕔Jumat 03 Desember 2021, 19:23 WIB
KABUPATEN Cianjur, Jawa Barat, meningkatkan kewaspadaan potensi penyebaran covid-19 varian omicron. Satu di antara caranya dengan...
DOK MI

Kabupaten Kupang Terus Kejar Target Vaksinasi Covid-19

👤Palce Amalo 🕔Jumat 03 Desember 2021, 19:17 WIB
DINAS Kesehatan Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) gencar melakukan vaksinasi covid-19 untuk mengejar target dosis pertama yakni...
MI/Mohammad Ghazi.

Empat Desa di Bangkalan Tergenang Banjir

👤Mohammad Ghazi 🕔Jumat 03 Desember 2021, 19:09 WIB
Luapan air mulai terjadi sejak Jumat pagi dan menggenangi jalan utama yang menghubungkan Kabupaten Bangkalan dengan Sampang hingga mencapai...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya