Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
MENTERI Sosial Tri Rismaharini menyebutkan keluarga penerima manfaat (KPM) tahap satu dan dua yang belum tersalurkan di Sulawesi Selatan, yaitu di Kabupaten Maros tahap satu 578 KPM, dan tambahan tahap dua 18.225 KPM.
Selain itu, di Kabupaten Gowa, juga ada 2.400 KPM yang belum mendapatkan bantuan sosial. Dan jumlah itu disebutnya cukup besar.
"Data yang belum salur itulah yang tadi kita selesaikan. Ini jumlahnya besar kalo dibanding daerah lain. Sayang kalau gak terealisasi padahal orang itu butuh. Jadi kita meminta agar penyalurannya dilakukan secara tunai atau sekaligus," ujar Risma, usai Pemberian Bantuan Atensi di Balai Loka Rehabilitasi Sosial Orang dengan HIV (LRSODH) Pangurangi Takalar, Sulsel, Kamis (7/10).
Risma mengungkapkan sejumlah kendala yang menyebabkan bantuan belum tersalurkan, lantaran ada KPM yang belum terdistribusi kartunya.
"Ada juga lokasi KPM yang jauh, KPM lansia, sehingga realisasi penyaluran rendah sekali. Itu terjadi di Luwu," Risma mencontohkan.
Baca juga : Lanal Cirebon Gelar Vaksinasi Door To Door
Untuk uang lansia, pihak Kementerian pun meminta pihak bank untuk bisa memfasilitasi pemberian bantuannya dalam bentuk tunai.
"Kita meminta bantuan yang seharusnya cair pada Juli dan September, seluruhnya sudah dibayarkan cash pada bulan Oktober ini," tegas Risma.
Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI asal Sulsel, Samsu Niang mengapresiasi kedatangan Risma di Takalar, yang salah satunya untuk melalukan kroscek data di lapangan, agar kerumitan dalam pengelolaan bansos bisa selesai dalam satu pertemuan.
"Di kegiatan ini, kita lakukan pemadanan data bantuan sosial di wilayah Sulsel. Dan ternyata kita temukan banyak (bansos) yang belum tersalur. Dan hari ini clear. Kami apresiasi ke ibu menteri karena cepat dan tanggap selesaikan masalah. Termasuk PKM yang belum menerima bantuan ternyata bisa cepat menerima manfaat tanpa menunggu waktu lama," ujarnya. ((OL-7)
PEMERINTAH Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan (Sulsel), resmi memberlakukan jam malam bagi seluruh pelajar.
SEBANYAK 27 unit Bus Trans Sulsel (Sulawesi Selatan) dari DAMRI (Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia) akan dioperasikan oleh Pemprov Sulsel, pada Selasa 9 Juli 2025 mendatang
Jelajahi profil Sulawesi Selatan: daftar kabupaten, suku utama seperti Bugis dan Makassar, serta jumlah penduduk terbaru.
MENTERI Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, upaya pembangunan dan pelestarian alam bisa dijalankan dengan bersamaan dan bertanggung jawab.
Tanaman air invasif Lukut, meskipun bukan asli dari danau-danau ultra-oligotrofik di Sulawesi, telah menyebar dengan cepat dan berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem perairan.
Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Juni 2025 dan tertuang dalam surat resmi Sekretaris Daerah Sulsel, Jufri Rahman, yang ditujukan kepada seluruh kepala perangkat daerah.
Ketentuan itu tidak berlaku jika penyebab meninggal karena terlibat aksi kriminal, terkena HIV/AIDS, dan bunuh diri.
Mensos berharap pemerintah daerah dapat menaati seluruh peraturan yang ada agar distribusi bansos dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.
Gagal salur ini disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya adanya perubahan nama atau ada ketidakcocokan administrasi.
Masyarakat diharapkan mengecek status masing-masing secara berkala melalui website atau aplikasi milik kemensos yang resmi agar informasi akurat dan terpercaya.
Masyarakat diharapkan mengecek status masing-masing secara berkala.
Dengan perluasan ini, sebanyak 24.138 penerima manfaat baru dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur akan memperoleh dukungan sosial yang lebih merata dan inklusif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved