Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PENYERAPAN bantuan langsung tunai (BLT) dana desa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, bagi warga terdampak pandemi covid-19 hingga salur ke-9 mencapai sebesar Rp82.787.400.000. Penyerapannya hampir mencapai 98% dari total penyaluran hingga September sebesar Rp83.832.300.000.
Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur, Erwin Julfriansyah, mengatakan dibanding hingga Agustus 2021, memasuki salur ke-9 pada akhir September, penyerapan BLT dana desa mengalami peningkatan. Hingga Agustus 2021, penyerapan BLT dana desa sebesar Rp67.840.500.000.
"Penyaluran untuk BLT dana desa di Kabupaten Cianjur dialokasikan bagi 354 desa. Hingga penyaluran ke-9, nilainya sebesar Rp83.832.300.000. Dana yang sudah terserap sebesar Rp82.787.400.000. Sesuai aturan, penyaluran dana desa sebanyak 12 kali salur," terang Erwin, Selasa (5/10).
Tahun ini pagu dana desa di Kabupaten Cianjur sebesar 430.246.084.000. Pencairannya dibagi menjadi tiga termin dengan skema tahap pertama sebesar 40%, tahap kedua 40%, dan tahap ketiga 20%.
Hingga September, total dana desa yang sudah disalurkan mencapai Rp 299.333.939.000 atau sekitar 69,57%. Rinciannya, untuk penyaluran dana penanggulangan covid-19 sebesar Rp30.710.362.320 atau 8% dari total pagu, penyaluran tahap pertama sebesar Rp95.599.953.080, penyaluran tahap kedua sebesar Rp89.191.323.600, dan penyaluran BLT dana desa sebesar Rp83.832.300.000.
"Hingga saat ini, dana desa baru disalurkan dua tahap. Untuk tahap ketiga belum," jelasnya.
Dari besaran dana desa yang sudah disalurkan, realisasi penyerapannya sebesar Rp196.040.837.446 atau sekitar 65,49%. Rinciannya, penyerapan dana desa non-BLT sebesar Rp113.253.437.446 dan penyerapan BLT dana desa sebesar Rp82.787.400.000.
"Masih ada sisa pagu dana desa yang belum salur sebesar Rp130.912.145.000," pungkasnya. (OL-15)
Ketua Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito mengingatkan pentingnya menjaga otonomi desa yang merupakan buah dari reformasi.
Program pembangunan pedesaan di Jawa Tengah pada 2026 dipastikan terganggu lantaran dana desa yang bakal diterima anjlok dari Rp1 miliar per desa menjadi Rp300 juta-Rp400 juta.
Sistem pengawasan yang berjalan saat ini sudah maksimal dan sudah dilakukan secara berlapis melalui jejaring Kemendagri dan perangkat daerah.
Ia menjelaskan, dana yang mengalir ke desa berasal dari dua sumber, yakni dana desa dari APBN dan alokasi dana desa dari APBD yang porsinya mencapai 10% dari DAU dan DBH.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa
Seorang kepala desa nonaktif di Brebes, Jawa Tengah, akhirnya ditangkap polisi setelah dua tahun buron.
Dari 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat, tujuh wilayah diprakirakan akan diguyur hujan lebat hingga hujan sangat lebat. Sedangkan, 18 wilayah hujan sedang dan hujan lebat
Pendapatan normal Jawa Barat di angka Rp26,9 triliun.
BUPATI Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa kabar soal ratusan korban akibat adanya asap di area tambang emas PT Aneka Tambang (Antam) Pongkor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tidak benar.
Perluasan pelanggan ini didukung oleh ketersediaan sumber air baku yang semakin stabil, baik dari Sungai Ciliwung maupun Kali Angke.
Sementara itu, cuaca ekstrem berupa angin kencang merusak rumah warga di Bekasi dan Sukabumi.
Hampir Rp3 triliun ruang fiskal APBD 2026 tergerus.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved