Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
PENYERAPAN bantuan langsung tunai (BLT) dana desa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, bagi warga terdampak pandemi covid-19 hingga salur ke-9 mencapai sebesar Rp82.787.400.000. Penyerapannya hampir mencapai 98% dari total penyaluran hingga September sebesar Rp83.832.300.000.
Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur, Erwin Julfriansyah, mengatakan dibanding hingga Agustus 2021, memasuki salur ke-9 pada akhir September, penyerapan BLT dana desa mengalami peningkatan. Hingga Agustus 2021, penyerapan BLT dana desa sebesar Rp67.840.500.000.
"Penyaluran untuk BLT dana desa di Kabupaten Cianjur dialokasikan bagi 354 desa. Hingga penyaluran ke-9, nilainya sebesar Rp83.832.300.000. Dana yang sudah terserap sebesar Rp82.787.400.000. Sesuai aturan, penyaluran dana desa sebanyak 12 kali salur," terang Erwin, Selasa (5/10).
Tahun ini pagu dana desa di Kabupaten Cianjur sebesar 430.246.084.000. Pencairannya dibagi menjadi tiga termin dengan skema tahap pertama sebesar 40%, tahap kedua 40%, dan tahap ketiga 20%.
Hingga September, total dana desa yang sudah disalurkan mencapai Rp 299.333.939.000 atau sekitar 69,57%. Rinciannya, untuk penyaluran dana penanggulangan covid-19 sebesar Rp30.710.362.320 atau 8% dari total pagu, penyaluran tahap pertama sebesar Rp95.599.953.080, penyaluran tahap kedua sebesar Rp89.191.323.600, dan penyaluran BLT dana desa sebesar Rp83.832.300.000.
"Hingga saat ini, dana desa baru disalurkan dua tahap. Untuk tahap ketiga belum," jelasnya.
Dari besaran dana desa yang sudah disalurkan, realisasi penyerapannya sebesar Rp196.040.837.446 atau sekitar 65,49%. Rinciannya, penyerapan dana desa non-BLT sebesar Rp113.253.437.446 dan penyerapan BLT dana desa sebesar Rp82.787.400.000.
"Masih ada sisa pagu dana desa yang belum salur sebesar Rp130.912.145.000," pungkasnya. (OL-15)
KPK mendalami dugaan pemerasan dalam rekrutmen perangkat desa di Pati, termasuk perencanaan anggaran dan dugaan mahar jabatan. Empat tersangka ditetapkan.
EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai keputusan memotong alokasi dana desa untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mencederai rasa keadilan masyarakat desa
KPK mengungkapkan, dugaan pemerasan ini berkaitan dengan rencana pengisian 600 lebih formasi perangkat desa yang tersebar di 21 kecamatan.
Ketua Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito mengingatkan pentingnya menjaga otonomi desa yang merupakan buah dari reformasi.
Program pembangunan pedesaan di Jawa Tengah pada 2026 dipastikan terganggu lantaran dana desa yang bakal diterima anjlok dari Rp1 miliar per desa menjadi Rp300 juta-Rp400 juta.
Sistem pengawasan yang berjalan saat ini sudah maksimal dan sudah dilakukan secara berlapis melalui jejaring Kemendagri dan perangkat daerah.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti kompleksitasnya persoalan tambang di Jawa Barat. Tidak hanya yang ilegal, menurutnya yang legal pun tidak luput dari berbagai masalah.
Data laporan perkembangan APBN terbaru, total pendapatan regional Jawa Barat tercapai sebesar Rp11,09 triliun atau sekitar 5,88% dari target tahunan.
Posko ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat istirahat dan fasilitas umum bagi pemudik, tetapi juga sebagai pusat informasi jalur alternatif dan rawan bencana.
Mereka memiliki komitmen bersama dalam mendorong transformasi ekonomi daerah yang berbasis tata kelola yang baik dan prinsip keberlanjutan.
Melalui aplikasi Sapawarga, masyarakat dapat mengetahui informasi terkini perihal mudik di Jabar hingga jalur mudik yang aman
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi beri pengecualian larangan motor bagi siswa di pelosok. Aturan resmi berlaku tahun ajaran 2026/2027 dengan syarat ketat. Cek rinciannya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved