Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PENYERAPAN bantuan langsung tunai (BLT) dana desa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, bagi warga terdampak pandemi covid-19 hingga salur ke-9 mencapai sebesar Rp82.787.400.000. Penyerapannya hampir mencapai 98% dari total penyaluran hingga September sebesar Rp83.832.300.000.
Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur, Erwin Julfriansyah, mengatakan dibanding hingga Agustus 2021, memasuki salur ke-9 pada akhir September, penyerapan BLT dana desa mengalami peningkatan. Hingga Agustus 2021, penyerapan BLT dana desa sebesar Rp67.840.500.000.
"Penyaluran untuk BLT dana desa di Kabupaten Cianjur dialokasikan bagi 354 desa. Hingga penyaluran ke-9, nilainya sebesar Rp83.832.300.000. Dana yang sudah terserap sebesar Rp82.787.400.000. Sesuai aturan, penyaluran dana desa sebanyak 12 kali salur," terang Erwin, Selasa (5/10).
Tahun ini pagu dana desa di Kabupaten Cianjur sebesar 430.246.084.000. Pencairannya dibagi menjadi tiga termin dengan skema tahap pertama sebesar 40%, tahap kedua 40%, dan tahap ketiga 20%.
Hingga September, total dana desa yang sudah disalurkan mencapai Rp 299.333.939.000 atau sekitar 69,57%. Rinciannya, untuk penyaluran dana penanggulangan covid-19 sebesar Rp30.710.362.320 atau 8% dari total pagu, penyaluran tahap pertama sebesar Rp95.599.953.080, penyaluran tahap kedua sebesar Rp89.191.323.600, dan penyaluran BLT dana desa sebesar Rp83.832.300.000.
"Hingga saat ini, dana desa baru disalurkan dua tahap. Untuk tahap ketiga belum," jelasnya.
Dari besaran dana desa yang sudah disalurkan, realisasi penyerapannya sebesar Rp196.040.837.446 atau sekitar 65,49%. Rinciannya, penyerapan dana desa non-BLT sebesar Rp113.253.437.446 dan penyerapan BLT dana desa sebesar Rp82.787.400.000.
"Masih ada sisa pagu dana desa yang belum salur sebesar Rp130.912.145.000," pungkasnya. (OL-15)
Apabila kopdes tidak dikelola dengan baik, hal tersebut akan berdampak terhadap dana desa yang menjadi opsi jaminan apabila kopdes mengalami gagal bayar.
Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta memanfaatkan media sosial untuk menyiarkan rapat-rapat resminya secara langsung.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penyaluran Dana Desa telah mencapai Rp40,34 triliun per 14 Juli 2025. Jumlah itu setara 58,46% dari pagu Rp69 triliun.
Aksi tersebut, memanas lantaran kepala desa tidak bertanggung jawab berkaitan dengan anggaran dana desa (DD), dana langsung tunai (DLT) tahun 2023.
penggunaan dana desa, untuk menjamin koperasi desa gagal bayar, memicu kekhawatiran sejumlah kepala desa.
Dia sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan keuangan dana desa tahun anggaran 2025.
MPLS tahun akademik 2025/2026 di sekolah rakyat tersebut diikuti oleh 100 siswa jenjang SMP dan SMA. Mereka akan mengikuti MPLS selama dua minggu ke depan.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat (Jabar) menerbitkan imbauan kepada bupati dan wali kota di wilayahnya untuk membebaskan tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) perorangan
FORUM masyarakat makan bergizi gratis (FMMBG) Jawa Barat (Jabar) menemukan adanya dapur fiktif dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG)
Diterbitkannya kebijakan pencegahan anak putus sekolah ke jenjang pendidikan menengah merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah sesuai konstitusi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan, tidak membangun sekolah baru
FORUM Sekolah Swasta menggugat Pemerintah Provinsi dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke soal rimbongan belajar (rombel). Dedi Mulyadi menjawab gugatan tersebut
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved