Headline
AS ikut campur, Iran menyatakan siap tutup Selat Hormuz.
Tren kebakaran di Jakarta menunjukkan dinamika yang cukup signifikan.
SELEKSI Calon Pegawai Negeri Sipil yang menerapkan tes dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) dinilai merugikan peserta yang ingin menjadi PPPK Guru. Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Afifi Lubis mengatakan pihaknya telah menyampaikan usulan ke pemerintah pusat untuk mengkaji penerapan CAT dalam proses seleksi CPNS untuk PPPK Guru.
"Proses seleksi yang menggunakan Computer Assisted Test (CAT) BKN untuk PPPK Guru perlu dikaji kembali," ungkapnya, Jumat (24/9).
Menurut Afifi, di provinsinya banyak guru yang masih berstatus sebagai tenaga honor, terutama di daerah pelosok. mereka sudah begitu lama mengabdi sehingga patut mengikuti seleksi CPNS untuk status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru. Namun banyak dari mereka terkendala pengetahuan teknologi sehingga tidak sedikit yang kesulitan mengikuti seleksi karena menerapkan sistem CAT.
"Ini perlu dipertimbangkan, guru honor yang tidak menguasai teknologi tentunya akan terkendala dengan sistem CAT. Namun jika dihitung dari lama pengabdian, mereka sudah layak mengikuti seleksi," tutur Afifi.
Sistem CAT sudah delapan tahun terakhir digunakan dalam seleksi CPNS. Sistem ini merupakan metode seleksi dengan alat bantu komputer untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar.
Sebelum sistem itu diterapkan, seleksi CPNS kerap diwarnai dugaan kongkalikong dan kecurangan. Namun dengan sistem ini penilaian dapat dimonitor langsung oleh siapa saja, baik saat peserta masih mengerjakan soal maupun setelah selesai tes.
Lebih lanjut Afifi mengungkapkan, Pemprov Sumut juga sudah mengusulkan ke pusat soal dukungan anggaran terkait rekrutmen pegawai. Hal itu diusulkan karena pada tahun ini Pemprov Sumut tidak melakukan rekrutmen karena terkendala anggaran.
Jika rekrutmen dilakukan, maka APBD Sumut tidak berkemampuan menyediakan alokasi anggaran untuk pembayaran gaji. Karena itu Pemprov Sumut berharap dukungan anggaran pusat agar tidak membebani APBD. (OL-15)
Kehadiran UU No 20 Tahun 2023 sebagai UU ASN baru mencabut UU ASN lama, yaitu No 5 Tahun 2014.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pemerintah akan mengumumkan keputusan percepatan pengangkatan CPNS dan CPPPK.
Merespons itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengeklaim bahwa sudah memiliki solusi terkait permasalahan tersebut.
PENGAMAT Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah mengemukakan tidak ada urgensi dari pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan CPNS 2024.
BKN membuka peluang untuk membantu calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 yang terlanjur mengundurkan diri atau resign agar kembali bekerja secara sementara di perusahaan lamanya.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf meminta pemerintah untuk mencari solusi untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 terlanjur resign
Harga cabai merah saat ini hanya berkisar Rp16 ribu per kilogram di sejumlah sentra pasar di Sumut.
Muzakir membeberkan dengan putusan ini maka tidak ada lagi pihak yang dirugikan. Muzakir mengatakan, Provinsi Aceh dan Sumut damai.
Nasir juga mengapresiasi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang legawa dengan putusan Presiden Prabowo.
Ia menyebutkan bahwa pertemuan akan berlangsung di Wisma Negara, Kompleks Istana Kepresidenan.
KETUA Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji menanggapi soal keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengambil alih sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Hasan juga sempat merespon saat ditanya soal isu empat pulau sebagai pemberian hadiah dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kepada Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved