Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
SELEKSI Calon Pegawai Negeri Sipil yang menerapkan tes dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) dinilai merugikan peserta yang ingin menjadi PPPK Guru. Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Afifi Lubis mengatakan pihaknya telah menyampaikan usulan ke pemerintah pusat untuk mengkaji penerapan CAT dalam proses seleksi CPNS untuk PPPK Guru.
"Proses seleksi yang menggunakan Computer Assisted Test (CAT) BKN untuk PPPK Guru perlu dikaji kembali," ungkapnya, Jumat (24/9).
Menurut Afifi, di provinsinya banyak guru yang masih berstatus sebagai tenaga honor, terutama di daerah pelosok. mereka sudah begitu lama mengabdi sehingga patut mengikuti seleksi CPNS untuk status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru. Namun banyak dari mereka terkendala pengetahuan teknologi sehingga tidak sedikit yang kesulitan mengikuti seleksi karena menerapkan sistem CAT.
"Ini perlu dipertimbangkan, guru honor yang tidak menguasai teknologi tentunya akan terkendala dengan sistem CAT. Namun jika dihitung dari lama pengabdian, mereka sudah layak mengikuti seleksi," tutur Afifi.
Sistem CAT sudah delapan tahun terakhir digunakan dalam seleksi CPNS. Sistem ini merupakan metode seleksi dengan alat bantu komputer untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar.
Sebelum sistem itu diterapkan, seleksi CPNS kerap diwarnai dugaan kongkalikong dan kecurangan. Namun dengan sistem ini penilaian dapat dimonitor langsung oleh siapa saja, baik saat peserta masih mengerjakan soal maupun setelah selesai tes.
Lebih lanjut Afifi mengungkapkan, Pemprov Sumut juga sudah mengusulkan ke pusat soal dukungan anggaran terkait rekrutmen pegawai. Hal itu diusulkan karena pada tahun ini Pemprov Sumut tidak melakukan rekrutmen karena terkendala anggaran.
Jika rekrutmen dilakukan, maka APBD Sumut tidak berkemampuan menyediakan alokasi anggaran untuk pembayaran gaji. Karena itu Pemprov Sumut berharap dukungan anggaran pusat agar tidak membebani APBD. (OL-15)
CPNS di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN mengikuti Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara.
ANGGOTA Ombudsman Robert Na Endi Jaweng meminta laporan masalah dalam seleksi CPNS dapat ditangani oleh inspektorat atau pengawas internal instansi terkait.
KETUA Ombudsman Mohammad Najih mengungkapkan pihaknya menerima laporan terkait sederet masalah dalam seleksi CPNS 2024-2025.
Ketentuan pas foto CPNS 2025: ukuran, latar, pakaian, dan tips agar foto Anda sesuai standar. Pelajari cara membuat pas foto CPNS yang benar!
Peruri dipercaya sebagai pelaksana GovTech Indonesia karena rekam jejaknya dalam digital security dan pengelolaan layanan elektronik yang aman dan andal.
Kehadiran UU No 20 Tahun 2023 sebagai UU ASN baru mencabut UU ASN lama, yaitu No 5 Tahun 2014.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Suhu udara rata-rata 11 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 56-99 persen dan angin bertiup dari Selatan hingga Barat dengan kecepatan 3 hingga 7 km per jam.
Merujuk dari terakhir pemerintah, bencana banjir dan longsor akhir November 2025 lalu menyebabkan 208.693 unit rumah di Aceh rusak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved