Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 1.677 sekolah berbagai jenjang di Kota Bandung, Jawa Barat lolos pada verifikasi tahap dua pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Jumlah sekolah yang lolos itu dilakukan verifikasi oleh tim satgas dari Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung, dan kewilayahan pada 6 September sampai dengan 9 September 2021.
Ketua Harian Satgas Covid-19 Kota Bandung, Ema Sumarna, Kamis (16/9) mengatakan sebelumnya terdapat sebanyak 1.682 sekolah yang siap untuk menggelar PTM terbatas tahap II. Namun, yang lolos hanyalah berjumlah 1.677 sekolah sudah termasuk dengan sekolah tahap I yang sebanyak 330 sekolah yang sudah lolos terlebih dahulu.
"Saya dapat laporan dari Disdik ada 1.677 sekolah yang lolos dan bisa langsung menggelar PTM terbatas. Sekolah yang tidak lolos karena tak memenuhi standar aturan yang ditetapkan, seperti tak adanya fasilitas cuci tangan hingga tak adanya pengaturan kedatangan juga kepulangan," katanya.
Terkait evaluasi pelaksanaan PTM terbatas tahap I yang dilakukan 330 sekolah, Ema mengaku sejauh ini belum ada pelanggaran protokol kesehatan. Namun, dia menekankan kepada Disdik untuk tak ragu memberikan tindakan tegas bagi yang melanggar.
"Saya sudah minta ke Kadisdik untuk tidak ragu berikan tindakan tegas ke sekolah yang langgar aturan agar jangan sampai aturan ini dianggap
formalitas semata," tegasnya.
Kepala Bidang Pembinaan Pengembangan pada Disdik Kota Bandung, Bambang Ariyanto, mengatakan, dari total sekolah yang lolos verifikasi tahap
satu dan dua untuk PTM mayoritasnya adalah jenjang sekolah dasar (SD). "Sekolah paling banyak di Kota Bandung itu ialah SD. Jadi, SD ini paling banyak yang lolos untuk PTMT. Kami juga tak berikan pembagian per wilayah, sehingga penyebaran wilayahnya bervariasi ada yang sekolahnya banyak juga sedikit," jelasnya. (OL-15)
Operasi ini bertujuan untuk memitigasi risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor.
Dari kuota 29.372 calon jemaah haji, tercatat 29.613 jemaah telah menyelesaikan pelunasan Bipih hingga tahap ketiga yang berlangsung pada 20 hingga 23 Januari 2026.
SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
BMKG memprakirakan potensi curah hujan dengan intensitas sedang- sangat lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada periode 23 - 29 Januari 2026 di Jawa Barat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
“Dalam situasi seperti ini, keselamatan adalah prioritas utama. Kewajiban kita memastikan seluruh masyarakat berada dalam kondisi aman,”
Unpad EdEx juga telah meresmikan kerja sama perdana dengan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney yang merupakan BUMN Holding Industri Aviasi dan Pariwisata Indonesia.
DINAS Pendidikan Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) mengabaikan Instruksi Wali Kota Nomor 12 Tahun 2023 tentang pengendalian pencemaran udara dengan tidak menerapkan PJJ.
SEKOLAH menengah atas terbuka (SMA-T) atau sekolah menengah swasta yang disiapkan pemerintah bagi siswa SMP yang dinyatakan tidak lolos PPDB
Melalui outing class diharapkan siswa dapat menemukan secara langsung pengetahuan yang selama ini mereka sudah pelajari secara teori di dalam kelas
Pertumbuhan mata minus yang tidak terkontrol dapat mengakibatkan risiko terjadinya komplikasi penyakit mata di kemudian hari.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved