Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
PANDEMI Covid-19 menyebabkan tingkat kemiskinan di Kota Cirebon, Jawa Barat naik 9 persen. Penguatan data diperlukan untuk tepatnya pengambilan kebijakan.
Kepala Bidang (kabid) Sosial Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) Kota Cirebon, Aria Dipahandi, menjelaskan berdasarkan pendataan yang dilakukan 2021, warga miskin di Kota Cirebon mengalami kenaikan sekitar 9 persen dari sebelumnya 27 ribu menjadi 36.841 tahun ini. "Seperti kata pak Gubernur, pandemi Covid-19 memunculkan warga miskin baru," ungkap Aria, Rabu (25/8).
Sehingga terjadi pergeseran terhadap sejumlah indikator warga miskin. Jika sebelumnya warga disebut miskin karena dilihat dari rumahnya, namun pandemi Covid-19 membuat banyak orang kehilangan pekerjaan. Sehingga sekalipun memiliki rumah layak, namun mereka sudah tidak mampu mencukupi kebutuhannya sendiri.
Untuk itu, lanjut Aria, dibutuhkan updating data warga miskin. "Ke depannya data ini harus diperkuat,"ungkap Aria.
Data yang akurat dan kompeten diyakini akan membuat kebijakan yang diambil pemerintah daerah juga tepat. Hanya saja mereka memiliki keterbatasan data dan sumber daya manusia untuk melakukan updating data warga miskin.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kota Cirebon, Iing Daiman, menjelaskan pandemi Covid-19 memang telah menyebabkan naiknya angka kemiskinan di Kota Cirebon. "Naik 9,52 persen dari tahun sebelumnya," ungkap Iing.
Iing juga menekankan updating data kemiskinan perlu diperkuat. Sehingga saat ada masalah sosial, penyajian data yang bagus dan tepat dapat mempercepat penyaluran bantuan untuk masyarakat yang memang membutuhkan. (OL-15)
Andra Soni mengawali pemaparan dengan letak wilayah yang dekat dengan Jakarta sehingga menguntungkan dalam pembangunan Provinsi Banten.
PRESIDEN Prabowo Subianto menekankan pentingnya integrasi program-program strategis pemerintah sebagai langkah percepatan pengentasan kemiskinan.
Sektor perumahan menjadi salah satu instrumen strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Capaian tersebut menunjukkan tren pemulihan pascapandemi yang berkelanjutan. Meski demikian, tingkat kemiskinan Jakarta saat ini masih belum sepenuhnya kembali ke posisi sebelum pandemi.
Pemberdayaan masyarakat merupakan kunci utama untuk memutus mata rantai kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial di Indonesia.
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti kompleksitasnya persoalan tambang di Jawa Barat. Tidak hanya yang ilegal, menurutnya yang legal pun tidak luput dari berbagai masalah.
Data laporan perkembangan APBN terbaru, total pendapatan regional Jawa Barat tercapai sebesar Rp11,09 triliun atau sekitar 5,88% dari target tahunan.
Posko ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat istirahat dan fasilitas umum bagi pemudik, tetapi juga sebagai pusat informasi jalur alternatif dan rawan bencana.
Mereka memiliki komitmen bersama dalam mendorong transformasi ekonomi daerah yang berbasis tata kelola yang baik dan prinsip keberlanjutan.
Melalui aplikasi Sapawarga, masyarakat dapat mengetahui informasi terkini perihal mudik di Jabar hingga jalur mudik yang aman
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved