Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
INSTRUKSI Menteri Dalam Negeri Nomor 35/2021 menempatkan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, berada pada PPKM level 4 bersama Kota dan Kabupaten Sukabumi serta Kota Cirebon. Sebelumnya, Cianjur berada pada PPKM level 3.
Bupati Cianjur Herman Suherman mengatakan kondisi tersebut tak terlepas terjadinya ketidakakuratan data antara pusat dan daerah. Misalnya jumlah pasien yang terkonfirmasi ternyata belum terlaporkan ke pemerintah pusat.
"Kemarin ada verifikasi data. Karena datanya belum terlaporkan ke pusat, sehingga saat ini terjadi penumpukan data," kata Herman, Selasa (24/8).
Padahal, kata Herman, kenyataan di lapangan kondisi pengendalian covid 19 di Kabupaten Cianjur relatif cukup bagus. Bahkan Herman meyakini Kabupaten Cianjur semestinya berada pada level 2.
"Indikatornya, tingkat keterisian rumah sakit sudah turun. Ruang isolasi juga turun. Pasien yang kena covid-19 juga kosong. Dibanding beberapa waktu lalu cukup jauh. Makanya ini karena ketidakakuratan data," sebutnya.
Herman berharap kondisi Kabupaten Cianjur tidak terlalu lama lagi kembali ke level 3. Menyangkut pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas yang bakal terdampak dengan status PPKM level 4, Herman mengimbau agar sekolah memaksimalkan dulu persiapan.
"Sekarang siapkan saja dulu infrastrukturnya, selesaikan vaksinasinya, simulasi silakan. Jadi nanti saat kita kembali lagi ke normal, silakan mulai. Kami mohon maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan ini," pungkasnya.
Di sisi lain, Wakil Bupati Cianjur, Tb Mulyana Syahrudin, menjelaskan saat digelar rakor mingguan penanganan covid-19 pekan lalu, Kabupaten Cianjur optimistis masih berada pada level 3 dengan pertimbangan berbagai indikator. Mulyana memprediksi kondisi Kabupaten Cianjur yang sekarang dinyatakan berada pada level 4 kemungkinan akibat tidak sinkronnya perbaruan data.
"Jadi, saat cleansing, datanya belum diperbaharui. Kemungkinan juga karena terlalu banyak aplikasi karena ada yang diambil dari NARS dan Pikobar," ungkapnya.
Ke depan, data pada Pikobar dan NARS akan disandingkan. Sehingga nanti data yang sudah di-cleansing menjadi satu. "Mungkin belum sinkron," pungkasnya. (OL-15)
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti kompleksitasnya persoalan tambang di Jawa Barat. Tidak hanya yang ilegal, menurutnya yang legal pun tidak luput dari berbagai masalah.
Data laporan perkembangan APBN terbaru, total pendapatan regional Jawa Barat tercapai sebesar Rp11,09 triliun atau sekitar 5,88% dari target tahunan.
Posko ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat istirahat dan fasilitas umum bagi pemudik, tetapi juga sebagai pusat informasi jalur alternatif dan rawan bencana.
Mereka memiliki komitmen bersama dalam mendorong transformasi ekonomi daerah yang berbasis tata kelola yang baik dan prinsip keberlanjutan.
Melalui aplikasi Sapawarga, masyarakat dapat mengetahui informasi terkini perihal mudik di Jabar hingga jalur mudik yang aman
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi beri pengecualian larangan motor bagi siswa di pelosok. Aturan resmi berlaku tahun ajaran 2026/2027 dengan syarat ketat. Cek rinciannya.
Sensus Ekonomi ini merupakan instrumen data yang dilakukan rutin lima tahunan.
Pasalnya, UA nekat mengambil dua buah labu siam di lahan yang bukan miliknya karena terdesak kebutuhan untuk berbuka puasa.
MINTA, seorang lelaki paruh baya warga Bayabang RT 001/006 Desa Talaga Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, meninggal dunia gara-gara labu siam.
Penanganan kasus terkait PJU Cianjur oleh Kejaksaan Negeri Cianjur dinilai sangat sarat kriminalisasi.
fluktuasi harga berbagai komoditas pangan dipengaruhi faktor pasokan dan permintaan.
Penanganan dinilai lebih menyerupai upaya kriminalisasi terhadap kesalahan administrasi daripada pembuktian tindak pidana murni.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved