Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
TARGET percepatan vaksinasi covid-19 di Yogyakarta didukung oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem Yogyakarta. Pada Jumat (20/8), DPW NasDem DIY menggelar vaksinasi massal dengan 500 dosis tahap pertama bagi masyarakat Kulonprogo. Sentra vaksinasi ini dipusatkan di RSUD Wates dan NasDem bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo.
Program yang diinisiasi oleh Ketua DPW NasDem DIY, Subardi, memang fokus menyisir kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah. Para pelaku UMKM merupakan penggerak ekonomi kerakyatan yang selama ini terpukul imbas pandemi. Subardi berharap dengan sasaran pelaku UMKM, pemulihan ekonomi di masyarakat lebih cepat tercapai.
"Kami mengawali program ini dari pelaku UMKM. Kalau pelaku usaha kecil sudah divaksinasi, mereka akan kembali produktif dan ekonomi masyarakat akan cepat pulih," imbuh Anggota Komisi VI DPR itu dalam keterangan resmi, Jumat (20/8).
Program vaksinasi bertajuk NasDem Peduli akan menjangkau masyarakat di lima kabupaten/kota se-DIY. Saat ini Kabupaten Kulonprogo menjadi yang pertama. Selanjutnya sentra vaksinasi NasDem akan digelar di Kabupaten Sleman kemudian bergeser ke Kota Yogyakarta, Gunungkidul, dan Bantul. Lebih dari 5.000 dosis vaksin jenis Sinovac akan disuntikkan pada gelombang pertama di bulan ini.
Koordinator program NasDem Peduli, Aulia Reza, mengajak masyarakat untuk tidak ragu divaksinasi. Menurutnya, dengan strategi jemput bola ke lima kabupaten/kota, masyarakat tidak kesulitan mengakses vaksinasi. "Dengan jemput bola seperti ini, program NasDem Peduli akan menjangkau lebih banyak vaksinasi untuk masyarakat di berbagai pelosok," kata Anggota Dewan Pakar NasDem DIY itu.
Salah satu peserta, Mely Septiani, mengaku antusias mengikuti vaksinasi. Ia datang bersama 60 anggota PNM (Permodalan Nasional Madani). Para anggota PNM itu merupakan penerima bantuan modal yang difasilitasi Subardi. Mereka terdiri dari kelompok ibu-ibu dan bergerak di bidang usaha ultra mikro.
Baca juga: Turun Jadi Zona Oranye Covid-19, Palembang Tidak Longgarkan Aturan PPKM
"Saya datang bersama kelompok ibu-ibu yang difasilitasi Pak Subardi menerima bantuan dari PNM. Ini baru selesai divaksinasi langsung dapat sertifikat. Prosesnya mudah tinggal daftar dengan KTP," kata Mely. (OL-14)
Penguatan UMKM harus dimulai dari komitmen pemerintah daerah sendiri melalui kebijakan belanja yang berpihak kepada pelaku usaha lokal.
Indonesia resmi jadi negara dengan kedai kopi terbanyak di dunia. Hampir 462 ribu coffee shop tumbuh dari budaya nongkrong, UMKM, dan ekosistem digital.
Suryo menjelaskan, motivasi utamanya membangun pabrik di Lampung Timur adalah untuk menekan angka pengangguran yang tinggi di daerah asalnya.
Kasi Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Tanah Datar, Jack Maradona, menyampaikan pada kegiatan tersebut tercatat sebanyak 196 pelaku UMKM berjualan.
Sebagai agency terkemuka, HDA GO memposisikan diri sebagai solusi end-to-end bagi pemilik restoran, coffee shop, tempat makan, hingga penginapan.
Berawal dari usaha rumahan, Finetrus sukses menjadi UMKM perlengkapan tidur favorit di Shopee. Fokus pada kualitas bedding, Finetrus tumbuh pesat lewat inovasi dan digitalisasi.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved