Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
DPRD Provinsi Maluku yakin Pemerintah Daerah (Pemda) baik provinsi maupun kabupaten/kota bisa mengatasi penyebaran Covid-19.
Demikian disampaikan Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury dalam pidatonya, saat rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Maluku ke-76, yang berlangsung di ruang rapat paripurna, Kamis (19/8/2021).
"Soal penanganan Covid-19 di Maluku, DPRD berkeyakinan jika Pemerintah Provinsi Maluku akan melakukan yang terbaik untuk masyarakat di daerah ini," kata dia.
Pihaknya bersyukur, lantaran pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19 semakin menurun, begitu pula pasien sembuh semakin bertambah, dan yang meninggal dunia terus berkurang.
"Itu bukti, jika kebijakan yang dibuat sudah tepat, dan didukung dengan kesadaran masyarakat yang sudah semakin membaik. DPRD berharap, Pemda melalui Satgas Penanganan Covid-19 selalu berkoordinasi dengan pemerintah dan satgas kabupaten/kota, sehingga penanganannya bisa dilakukan secara baik," pinta Wattimury.
Baca juga : Flores The Singing Island Virtual Festival 2021 Jadi Panggung Budaya NTT
Terkait dengan biaya Swab PCR, lanjut Wattimury, Presiden RI Joko Widodo telah mengeluarkan surat yang berisi kebijakan, jika harga Swab PCR berkisar antara Rp450 ribu-Rp550 ribu.
"DPRD berharap, Pak Gubernur bisa segera memberlakukannya secara cepat. Langkah ini penting untuk menolong masyarakat, dalam menjalankan berbagai aktivitasnya," harap dia.
Sementara itu, Gubernur Maluku Murad Ismail mengatakan, pemerintah terus meningkatkan jumlah penerima vaksinasi melalui rumah sakit, puskesmas, dan dibantu TNI-POLRI, serta pemangku kepentingan lainnya.
"Vaksinasi ini dilakukan, sebagai sarana untuk menciptakan kekebalan kelompok di Indonesia," tandas Gubernur. (R)/OL-7)
Kecelakaan yang melibatkan dua armada bus Transjakarta di jalur layang Koridor 13, ruas Swadarma arah Cipulir, pada Senin (23/2), mengakibatkan 23 penumpang mengalami luka ringan.
Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti penting, mulai dari proyektil peluru hingga rekaman CCTV guna mengidentifikasi pelaku penembakan di rumah anggota DPRD Jateng.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
Sarah Nuraini Siregar dari BRIN menyoroti penggunaan istilah "oknum" untuk anggota polisi, menegaskan tindakan individu mencerminkan institusi.
Penanganan kasus dipastikan berjalan paralel, baik dari sisi tindak pidana umum maupun pelanggaran kode etik profesi Polri.
Kapolri menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat yang mencoreng nama baik Korps Brimob Polri.
Proses hukum terhadap tersangka, yang merupakan oknum anggota Brimob berinisial Bripda MS, harus dilakukan secara terbuka tanpa ada upaya menutupi fakta.
Kementerian PPPA tengah melakukan koordinasi dengan dinas setempat terkait kasus anak berinisial AT (14) yang dianiaya oleh anggota Brimob di Tual, Maluku, hingga meninggal dunia.
Kementerian PPPA memastikan koordinasi dengan dinas setempat dan kepolisian terkait kasus anak meninggal dunia diduga akibat kekerasan oknum Brimob di Kota Tual, Maluku.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved