Headline
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
Kumpulan Berita DPR RI
SALAH satu sektor yang paling terpukul dengan PPKM Darurat di Kota Bandung yaitu sektor pariwisata. Perpanjangan PPKM hingga 9 Agustus 2021 semakin menambah terpuruknya dunia pariwisata di Bandung.
"Sejak pemberlakuan PSBB secara proporsional Juni 2020, tempat wisata dan tempat hiburan di Kota Bandung sudah tidak beroperasi karena mengikuti instruksi pemerintah. Ini terus berlanjut dengan keberadaan PPKM," kata Kepala Bidang Kepariwisataan Disbudpar Kota Bandung, Edward Parlindungan, di Bandung, kemarin.
Edward mencontohkan Kebun Binatang Bandung. "Selama ini kami terus berkomunikasi dengan beberapa donatur dan
berusaha menggugah masyarakat untuk bisa membantu kebun binatang melangsungkan kehidupannya," jelasnya.
Selain kebun binatang, sektor yang juga mengalami keterpurukan yakni hotel. Ini bisa dilihat dari tingkat keterisian kamar di hotel hingga di bawah 10%. Hal ini mengindikasikan terjadi penurunan angka wisatawan yang datang ke Bandung.
"Jelas ini sudah jauh dari kondisi tahun lalu pada Juni, Juli, dan Agustus. Sekarang dari Juni bisa dilihat bahwa keterisian hotel di bawah 10% dan beberapa tempat di tujuan wisata ditutup. Jelas memang wisatawan tidak bisa hadir ke Kota Bandung," imbuhnya.
Namun demikian, pihaknya meminta para pelaku ekonomi untuk bersabar dan menahan diri, karena sejatinya PPKM untuk kepentingan dan keselamatan bersama. Kalau kasus covid-19 terus meningkat ini akan semakin memperburuk perekonomian.
"Kalau nanti sudah semakin baik levelnya, aktivitas akan sedikit dilonggarkan. Beberapa kegiatan bisa direlaksasi sehingga bisa menghidupkan kembali perekonomian. Mari kita sama-sama menyikapi kondisi ini dengan seksama agar kita bisa lebih baik lagi ke depan," ujarnya.
Baca juga: Angka Covid-19 di Bali Melonjak, IDI Sarankan Penyitas Donor Plasma Konvalesen
Menyikapi kondisi itu, Ketua BPD PHRI Jawa Barat Herman Muchtar meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memberikan relaksasi terhadap pelaku usaha di bidang hotel, restoran, dan wisata di Kota Bandung. "Seperti pembebasan pajak. Memang saat ini hotel yang dipakai untuk tempat isolasi mandiri (isoman) diberi keringanan dengan pembebasan pajak. Tapi saya berharap pembebasan itu diberikan kepada semua hotel, restoran, dan tempat wisata," katanya. (OL-14)
Meski antrean terlihat panjang, suasana terlihat tertib. Warga datang sesuai jadwal yang sudah mereka “rebutkan” sebelumnya melalui aplikasi PINTAR milik Bank Indonesia (BI).
de Braga by ARTOTEL menghadirkan program buka puasa “A Wishful Ramadan” dengan konsep all you can eat menu Nusantara di suasana heritage Jalan Braga, Bandung.
Program Bazar Murah dijadwalkan berlangsung mulai 2 hingga 6 Maret 2026 dan menyasar 15 kecamatan di Kota Bandung.
Kunjungan ini menjadi upaya memperkuat gerakan pilah sampah dari rumah sekaligus mendorong replikasi pengelolaan berbasis komunitas di tingkat RW.
Pemkot Bandung berencana menyiapkan program pembinaan khusus, termasuk dukungan teknis dalam pengelolaan sampah dan air limbah secara mandiri.
Sebagai langkah perbaikan, Perhutani bersama pengelola legal mulai memperbaiki infrastruktur yang rusak secara bertahap.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan tidak ada kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk tahun 2026
SEBANYAK 60 Posko Piket Lebaran 2026 yang tersebar di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Posko itu bisa dijadikan tempat beristirahat, minum atau menggunakan toilet selama mudik lebaran 2026.
Tim yang telah dibentuk sejak 11 November 2025 ini dijadwalkan bertugas hingga 13 Januari 2026
Asep menekankan bahwa pencapaian target PAD tidak bisa dilakukan oleh Bapenda sendirian.
Langkah strategis ini bertujuan meminimalkan konflik agraria serta mencegah eskalasi bencana lingkungan di wilayah Jawa Barat.
Dedi menyatakan bahwa inventarisasi dan penetapan batas sempadan oleh Kementerian PU akan menjadi "senjata" bagi pemerintah daerah untuk melakukan penegakan hukum secara tegas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved