Aktivis 98 Dukung Moeldoko Soal Ivermectin

SEJUMLAH aktivis 98 yang tergabung dalam Barikade 98 dan Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis 98 (PPJNA 98) memberikan dukungan moral kepada Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko terkait tuduhan keterlibatan putrinya dalam bisnis Ivermectin.

Dukungan diberikan karena Moeldoko dinilai fokus dalam membantu penanganan covid-19, sehingga tidak mungkin mengambil keuntungan dalam momentum ini.

Ketua Barikade 98 Jawa Barat, Budi Hermansyah, mengatakan, tuduhan
tersebut tidak mendasar. Moeldoko juga telah membantahnya.

"Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membantah tudingan yang disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait kedekatan dengan PT Harsen, produsen obat Ivermectin. Moeldoko menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak benar," kata Budi, Minggu (25/7).

Sementara Abdul Salam Nur Ahmad, Sekjen PPJNA 98, mempertanyakan motif tuduhan tersebut. "Motif apa dan tujuan apa di balik fitnah terhadap Moeldoko yang tengah bekerja berjuang memperkuat langkah kebijakan Presiden Jokowi dalam menangani pandemi covid 19?" ujarnya.

Dia pun menilai, Ivermectin merupakan salah satu obat yang dibutuhkan
masyarakat dalam menghadapi covid-19. Karena itu, untuk menghindari
monopoli dan permainan, BUMN harus memproduksi Ivermectin tersebut.

"Sangat aneh dan ironis malah langkah Moeldoko tersebut diserang dan
difitnah oleh ICW," ujarnya.

ICW

Dia pun kembali mempertanyakan tuduhan tersebut. "Apakah suara ICW memfitnah Moeldoko untuk menggagalkan program penanganan covid-19, atau sengaja untuk menjatuhkan Moeldoko dengan melakukan pembunuhan karakter sebagai benteng utama Jokowi sebagai KSP. Ataukah suara mereka mewakili mafia obat yang gagal memonopoli Ivermectin karena
dengan dukungan Moeldoko Ivermectin diproduksi BUMN," ujarnya.

Menurut Abdul Salam, dukungan Moeldoko agar Ivermectin diproduksi BUMN
sejalan dengan langkah Meneg BUMN Erick Tohir. Dengan gerak cepat BUMN
terkait memproduksi Ivermectin.

"Jangan sampai langka di pasaran atau dipermainkan para mafia penimbun obat obatan. Ini merupakan langkah penyelamatan rakyat dari serangan virus korona," kata Abdul Salam Nur Ahmad.

Ketua Umum PPJNA 98, Anto Kusumayuda, menambahkan, tuduhan tersebut
menciptakan instabilitas sosial politik. "Bukannya dalam situasi pandemi ini ikut andil membantu pemerintah menuukseskan penanganan pandemi Covid 19," katanya.

Dia pun meminta ICW yang mengeluarkan tuduhan itu melakukan introspeksi. "Jangan-jangan ICW sudah jadi agen asing yang tugasnya menciptakan situasi yang kisruh untuk menggoyang pemerintahan Jokowi. Jangan sampai selama ini ICW jadi pengkhianat negeri, banyak menjual data informasi ke asing dan jadi pion asing untuk menghancurkan Indonesia, "pungkas Anto. (N-2)