Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
952.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Provinsi Sumatera Utara akan mendapat bantuan beras dari pemerintah untuk meringankan beban ekonomi dalam masa pandemi. Bantuan ini akan disalurkan Perum Bulog Divre Sumut.
Hal itu diungkapkan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Rabu (21/7). Edy menerangkan, PPKM Level 4 yang diberlakukan di Sumut sejak 12 Juli 2021 telah berdampak secara sosial dan ekonomi di tengah masyarakat. PPKM Level 4 juga di perpanjang hingga 25 Juli 2021 sehingga pemerintah menilai dampak sosial ekonomi akan lebih lama.
"Karena itu bantuan ini diberikan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat selama Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)," jelas Edy.
Bantuan beras. lanjut Edy, akan diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Terutama mereka yang terdata di program Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Tunai (BST).
"Saya meminta penyaluran bantuan ini dapat dilakukan dengan benar dan cepat. jangan sampai bantuan ini malah memicu kegaduhan, terutama pada masalah teknis penyaluran," pungkasnya. (OL-15)
Muzakir membeberkan dengan putusan ini maka tidak ada lagi pihak yang dirugikan. Muzakir mengatakan, Provinsi Aceh dan Sumut damai.
Nasir juga mengapresiasi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang legawa dengan putusan Presiden Prabowo.
Ia menyebutkan bahwa pertemuan akan berlangsung di Wisma Negara, Kompleks Istana Kepresidenan.
KETUA Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji menanggapi soal keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengambil alih sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Hasan juga sempat merespon saat ditanya soal isu empat pulau sebagai pemberian hadiah dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kepada Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
EMPAT pulau yang sebelumnya berada dalam wilayah Provinsi Aceh dan kini masuk Provinsi Sumatera Utara (Sumut), disebut mempunyai kandungan minyak dan gas (migas)
Rencana pemberian bantuan pangan tersebut merupakan instruksi dari bupati.
Presiden Jokowi telah menyetujui untuk melanjutkan pemberian bantuan pangan beras 10 kg per bulan bagi 22 juta lebih Kelompok Penerima Manfaat (KPM). Meski tidak akan sampai Desember 2024.
Bantuan diberikan untuk mengurangi beban keluarga miskin, mengentaskan kemiskinan, menanggulangi kekurangan pangan dan gizi, serta menurunkan angka stunting.
Di Kota Sukabumi terdapat sebanyak 26.244 keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan tersebut
Sebanyak 1.163 ton beras akan didistribusikan kepada 163.137 keluarga penerima manfaat (KPM) yang tersebar di 154 kelurahan di Surabaya.
Rentang waktu penyaluran bantuan dilakukan selama tiga bulan terhitung dari Maret hingga Mei 2023 .
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved