Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
Kumpulan Berita DPR RI
Pemkot Cimahi melarang acara resepsi pernikahan dan kegiatan lainnya yang dikhawatirkan bisa mengumpulkan banyak orang demi mengantisipasi lonjakan kasus covid-19.
Aturan itu berlaku selama Pemberlakuan Pembatasan Sosial Masyarakat (PPKM) Mikro yang diterapkan hingga 5 Juli mendatang sesuai instruksi Kementerian Dalam Negeri (Mendagri).
"Jadi yang boleh dilaksanakan hanya akad nikah saja, tetapi resepsi tidak boleh ada," kata Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, Minggu (27/6).
Baca juga: Pemkot Yogyakarta Belum Keluarkan Izin PTM
Bahkan, akad nikah pun hanya boleh dihadiri maksimal 30 orang. Sebanyak 15 orang dari pihak mempelai pria dan sisanya dari mempelai wanita.
"Larangan ini semata-mata untuk mencegah penularan Covid-19. Apalagi Cimahi saat ini masih berada di zona oranye lantaran kasusnya masih cukup tinggi," ujarnya.
Kasus covid-19 di Cimahi sampai saat ini telah mencapai 7.415 orang, sebanyak 829 orang di antaranya masih terkonfirmasi aktif. Sekitar 6.434 orang sudah dinyatakan sembuh dan 152 meninggal dunia.
Ngatiyana mengatakan, dalam penerapan PPKM Mikro, pihaknya akan lebih memperketat lagi pengawasan bersama unsur TNI dan Polri. Terutama di titik-titik yang biasanya kerap menimbulkan kerumunan seperti kafe, pasar hingga pusat perbelanjaan.
"Kita perketat lagi pengawasan selama PPKM Mikro untuk mencegah penularan," tuturnya. (H-3)
DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
Persentase perekaman KTP-el telah mencapai 97,47 persen, yakni 206.467.957 jiwa dari total wajib KTP sebsar 211.826.747 jiwa.
Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merilis data unik nama terpanjang di Indonesia. Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi mengungkap nama itu ada 79 karakter
Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menyebut maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat sejumlah kepala daerah belakangan ini sebagai sebuah bencana.
Menurut Mendagri, perpanjangan masa jabatan kepala daerah hingga pelantikan pejabat baru bisa dilakukan melalui revisi undang-undang tanpa harus menyentuh UUD 1945.
Ditjen Polpum Kemendagri menggandeng sekolah di Kota Cirebon untuk memperkuat ekosistem pendidikan dan mencegah ekstremisme berbasis kekerasan di kalangan pelajar.
Operasi pasar ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, khususnya menjelang hari raya
Selain rumah warga, dua masjid dan satu kantor rukun warga (RW) di wilayah tersebut juga dilaporkan mengalami kerusakan akibat terjangan angin kencang.
Pengawasan akan diperketat, terlebih pada bulan Ramadan ketika jeda antara waktu produksi dan konsumsi berpotensi mempengaruhi kualitas makanan
Para pelajar mulai merasakan gejala mual dan pusing setelah menyantap menu MBG yang dibagikan pada Rabu (25/2).
TPST Utama ditargetkan bisa mengolah sampah 10-15 ton setiap harinya dengan sistem teknologi Refuse Derived Fuel (RDF).
Polisi juga mengimbau masyarakat untuk tidak menggelar konvoi kendaraan demi menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan pada malam pergantian tahun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved