PEMERINTAH Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengantisipasi potensi adanya Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dideportasi maupun habis masa kontrak pada Juni-Juli tahun ini. Antisipasi dilakukan sebagai upaya mencegah penyebaran covid-19 yang kemungkinan terbawa dari para PMI yang sebelumnya bekerja di luar negeri.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Cianjur, Yusman Faisal mengaku sudah mendapatkan informasi rencana kepulangan PMI pada periode Juni-Juli tahun ini baik yang dideportasi maupun habis masa kontrak. Namun, lanjut Yusman, sejauh ini belum tercatat ada PMI asal Kabupaten Cianjur.
"Sejauh ini (dari) Cianjur tidak ada. Tapi upaya antisipasi tetap kita laksanakan," tegas Yusman kepada Media Indonesia, Rabu (9/6).
Yusman juga mengaku sudah berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi setempat. Namun sejauh ini belum muncul identitas PMI yang berdomisili di Cianjur. "Kita pantau terus perkembangannya," jelas Yusman.
Ia menyakini, kedatangan para PMI sudah bakal diantisipasi pemerintah pusat saat mereka tiba di bandara. Informasi yang diterimannya, setiap PMI yang datang harus menjalani karantina terlebih dulu.
"Untungnya pemerintah pusat maupun provinsi sudah bersiap ketika nanti ada PMI yang datang. Juga dilakukan pengambilan sampel untuk disequensing atau diteliti apakah mereka membawa virus dengan strain baru atau tidak," tegas Yusman.
Sementara itu belum ada keterangan lebih detail dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi setempat menyangkut kesiapan antisipasi seandainya terdapat warga Cianjur ikut pada rombongan PMI yang dideportasi ataupun habis masa kontrak pada Juni-Juli. Kepala Disnakertrans saat dihubungi melalui telepon selulernya tidak aktif.
Demikian juga Sekretaris Disnakertrans dihubungi melalui aplikasi perpesanan WhatsApp tidak membalas dan ditelepon melalui telepon genggamnya tidak diangkat. Pun anak buahnya dikonfirmasi melalui aplikasi perpesanan WhatsApp tidak membalas. (OL-15)
