Tuntut Pengusutan Kasus Korupsi, PMKRI Geruduk Kejari Sikka

PEMBERANTASAN kasus korupsi di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) disebut mandeg setiap kali pergantian kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sikka. Hal itu membuat gerakan mahasiswa dari PMKRI Cabang Maumere turun ke jalan di depan Kejari Sikka menuntut pengusutan kasus korupsi yang makin marak terjadi.

Salah satu yang disoroti oleh mahasiswa PMKRI Cabang Maumere saat menggeruduk Kantor Kejari Sikka, Jumat (21/5) yaitu pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan trafo senilai Rp1,8 miliar yang diduga janggal dan terindikasi ada kerugian negara.

Berdasarkan pantauan mediaindonesia.com, setiap orasi anggota PMKRI Cabang Maumere, yang sempat direkam mediaindonesia.com, menilai ada dugaan penyelewengan dana pengadaan trafo di RSUD dr TC Hillers Maumere.

Baca juga: Tebing Tinggi dan Kemenag Sepakat Serah Terima Aset Daerah

Namun, dugaan kasus korupsi itu seperti dibiarkan oleh Kejaksaan selama dua bulan lebih. Padahal, pihak Kejaksaan telah lama melakukan pulbaket proyek senilai Rp1,8 miliar ini. Sayangnya, pulbaket itu hanya hangat-hangat tai ayam.

"Kami tagih janji pak Kejari Sikka untuk membongkar kasus korupsi di Sikka. Kami tunggu kejelasan kasus dugaan penyelewengan pengadaan trafo senilai Rp 1,8 miliar ini yang sudah dilakukan pulbaket oleh Kejari Sikka. Tapi, sampai hari ini, tidak ada kejelasan pulbaket itu. Sudah dua bulan kami tunggu. Tetapi sayang sampai saat ini tanpa berita yang disampaikan oleh Kejari Sikka. Maka hari ini kami datang demo di Kantor Kejari Sikka," ujar salah satu orasi anggota PMKRI Maumere di depan Kantor Kejari Sikka.

Dalam orasi mereka, anggota PMKRI Cabang Maumere menantang keseriusan pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan trafo.

"Jangan sampai kasus pulbaket yang sudah dilakukan Kejari Sikka hanya pepesan kosong. Omong kosong apalagi Kejari Sikka. Kami tahu siapa Anda, dan hari ini kami demo ingin tahu bagaimana isi kepala Kejari Sikka dalam pemberantasan kasus korupsi terutama pengadaan travo ini," ujar salah satu peserta orasi.

Semenetara itu, Ketua Presedium PMKRI Maumere Flavianus Nong Raga mengatakan, PMKRI Maumere menduga kuat kasus pengadaan trafo senilai Rp1,8 miliar itu penuh dengan nepotisme dan ada dugaan korupsi di sana.

Kata dia, dalam proyek senilai Rp1,8 miliar itu, pihak pokja dan PPK melakukan penunjukkan langsung tanpa melalui proses tender sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010 yang menyebut proyek dengan nilai di atas Rp200 juta harus melalui proses tender.

"Dua bulan lalu, kami pernah audiens dengan pak Kajari dalam mendukung pengusutan dugaan korupsi pengadaan trafo. Jawaban Kejari Sikka ketika itu, pihaknya sementara melakukan pulbaket. Sayangnya, sampai hari ini belum ada hasil pulbaket yang dilaksanakan oleh Kejari Sikka. Jadi kita pertanyakan kinerja Kejari Sikka ini," ujar dia.

Dia mengaku PMKRI Cabang Maumere sangat mendukung langkah Kejari Sikka untuk melakukan pemberantasan kasus korupsi di Sikka.

"Jadi kita minta pihak Kejari Sikka untuk segera mengumumkan hasil pulbaket kepada masyarakat Kabupaten Sikka," tandas Ketua PMKRI Cabang Maumere itu.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Sikka, Fahmi mengklaim kasus travo saat ini dalam penyelidikan. Hasil penyelidikan akan ditingkatkan dalam penyidikan dengan menetapkan status para pihak yang diduga terlibat.

"Pulbaket sudah dilakukan kejaksaan dan para pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Saat ini kasus pengadaan trafo sudah naik ke penyelidikan. Kita tidak main-main dalam menangani kasus pengadaan trafo ini," klaim Kejari Sikka itu.

Ia pun meminta dukungan dari anggota PMKRI Cabang Maumere agar mengawal kasus ini.

"Kita minta dukungan adik-adik dalam memberantas kasus korupsi di Sikka. Jadi kita minta kawal kasus travo ini," pungkas Kejari Sikka. (OL-1)