Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA umum Relawan Jokowi (ReJO) HM Darmizal MS menilai, pembantaian yang dilakukan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang berafiliasi dengan ISIS di Pegunungan Pohu, Desa Klimago, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Senin (11/5/2021) adalah perbuatan biadab dan tidak berprikemanusiaan.
Kadar biadabnya, lanjut Darmzial, mirip dengan kekejian Israel yang membantai warga Palestina. Oleh karena itu, kita jangan sampai lengah dan mengabaikan kejadian dalam negeri serta over reaktif terhadap konflik Israel-Palestina.
"Sejatinya, soal pembantaian di Poso ini juga harus menjadi perhatian utama kita," ujar Darmizal dalam keterangannya, kemarin.
Sebagaimana diberitakan, perbuatan yang dilakukan oleh Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang berafiliasi dengan ISIS ini mengakibatkan korban jiwa tewas sebanyak empat orang. Keempat jenazah ditemukan dalam keadaan kepala terpenggal.
Menurut Darmizal, alih-alih merasakan duka sebagai sesama anak bangsa, peristiwa pembantaian di Poso ini sangat sepi dari perhatian. Disisi lain banyak warga negara, politisi bahkan pemerintah berlomba-lomba bersuara dan mengulurkan bantuan untuk peristiwa yang sangat jauh terjadi di Palestina.
“Kejadian di Poso tersebut sangat mengerikan. Ini adalah tragedi kemanusiaan. Dimana empat warga yang tidak bersalah dipenggal kepalanya oleh kelompok teroris MIT. Namun nyaris tidak ada perhatian dari sesama anak bangsa. Bahkan suara untuk mengecam MIT juga tidak terdengar," ungkap Darmizal.
Darmizal prihatin, tindakan keji di Poso sepi perhatian. Padahal, perbuatan tersebut melukai rasa kemanusiaan juga.
“LIhatlah di negeri sendiri, peristiwa yang sangat keji terjadi, tidak ada yang menyerukan perlawanan terhadap MIT. Tidak ada yang menggalang dana untuk keluarga korban pembantaian. Rasa empati sudah hilang," jelasnya.
Pria asal Sumatera Barat ini meyakini pemerintah dan aparat terkait seperti polisi dan BNPT segera mengambil sikap tegas terhadap krisis kemanusiaan di Poso. Perbuatan semena-mena dan keji tak bisa dibiarkan dalam kondisi apapun. Presiden Jokowi pasti sangat geram terhadap peristiwa ini sebagaimana geramnya Presiden terhadap peristiwa yang terjadi di Israel dan Palestina.
“Saya sangat bersepakat bahwa pelanggaran HAM di Palestina harus dihentikan dan Palestina hidup merdeka di tanah mereka. Namun, tentu akan lebih lebih tepat, jika kita bereskan dulu urusan dalam negeri. Jangan sampai warga negara sendiri dibantai dengan keji dan tidak mendapat perhatian, tetapi justru memberikan bantuan kepada pihak lain yang sangat jauh," ujar Darmizal. (OL-13)
Baca Juga: Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal Tutup Usia
Korps Relawan Bencana di bawah Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) menyelenggarakan rangkaian Psychosocial Support Program bagi anak-anak dan guru terdampak gempa bumi di Kabupaten Poso.
KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan Kabupaten Poso sebagai kawasan Warisan Geologi (Geoheritage) melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 265.K/GL.01/MEM.G/2025.
Wakil residen RI Gibran Rakabuming Raka menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan korban gempa bumi yang melanda Kabupaten Poso.
Kegiatan ini melibatkan personel Pos Kamtibmas Tamanjeka, Tim Alfa 1, dan Tim Alfa 2. Mereka mengangkat reruntuhan, meja, dan kursi yang rusak akibat gempa.
Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kebutuhan dasar bagi para korban gempa bumi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, telah terpenuhi
SATGAS III Preventif Operasi Madago Raya Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah menggelar razia kendaraan di empat pos keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Minggu (10/8).
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved