Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPOLISIAN Resor Cianjur, Jawa Barat, segera menggelar rapat koordinasi menyangkut kebijakan larangan mudik pada Idul Fitri 1442 Hijriyah. Rapat koordinasi akan melibatkan unsur forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) menyangkut teknis larangannya.
"Kami nanti akan berkoordinasi dengan Forkopimda. Rencananya rapat koordinasi akan dilaksanakan pada Senin. Nanti akan kami sampaikan tentang langkah-langkahnya," kata Kapolres Cianjur Ajun Komisaris Besar Mochammad Rifai dihubungi Media Indonesia melalui aplikasi perpesanan WhatsApp, Sabtu (17/4).
Sebelumnya, Plt Bupati Cianjur Herman Suherman, mengaku telah membahas intensif kebijakan mudik Lebaran dengan semua unsur Forkopimda. Hasilnya disepakati bahwa masyarakat dilarang mudik saat libur Lebaran nanti.
"Hasil rapat, Cianjur mendukung pemerintah pusat dan provinsi tentang pelarangan mudik. Kami khawatir di saat kondisi penyebaran covid-19 saat ini sudah mulai terkendali, tapi nanti setelah mereka mudik, jadi bermasalah lagi," tegas Herman kepada Media Indonesia, belum lama ini.
Agar informasi larangan mudik yang menjadi tradisi masyarakat setiap kali Lebaran bisa tersosialisasikan, kata Herman, Pemkab Cianjur dan unsur Forkopimda akan menyebar surat edaran hingga ke semua wilayah. Teknisnya, setiap kegiatan Jumat keliling (Jumling) surat edaran itu akan disampaikan ke masyarakat di setiap masjid melalui pihak kecamatan.
"Sementara ini bagi masyarakat yang hendak mudik, ada baiknya menahan dulu diri tidak bepergian. Ini untuk kebaikan kita semua sebagai upaya mencegah dan mengendalikan penyebaran covid-19," ucapnya.
Larangan mudik juga berlaku bagi kalangan aparatur sipil negara (ASN). Menurut Herman, bentuk sanksi yang akan diterapkan bagi ASN yang tidak disiplin akan disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya. (OL-14)
BMKG peringatkan potensi hujan lebat, kilat, dan angin kencang di Jawa Barat pada 4-10 Maret 2026. Waspada bencana hidrometeorologi di wilayah Jabar.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan tidak ada kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk tahun 2026
SEBANYAK 60 Posko Piket Lebaran 2026 yang tersebar di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Posko itu bisa dijadikan tempat beristirahat, minum atau menggunakan toilet selama mudik lebaran 2026.
Tim yang telah dibentuk sejak 11 November 2025 ini dijadwalkan bertugas hingga 13 Januari 2026
Asep menekankan bahwa pencapaian target PAD tidak bisa dilakukan oleh Bapenda sendirian.
Langkah strategis ini bertujuan meminimalkan konflik agraria serta mencegah eskalasi bencana lingkungan di wilayah Jawa Barat.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti kompleksitasnya persoalan tambang di Jawa Barat. Tidak hanya yang ilegal, menurutnya yang legal pun tidak luput dari berbagai masalah.
Data laporan perkembangan APBN terbaru, total pendapatan regional Jawa Barat tercapai sebesar Rp11,09 triliun atau sekitar 5,88% dari target tahunan.
Posko ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat istirahat dan fasilitas umum bagi pemudik, tetapi juga sebagai pusat informasi jalur alternatif dan rawan bencana.
Mereka memiliki komitmen bersama dalam mendorong transformasi ekonomi daerah yang berbasis tata kelola yang baik dan prinsip keberlanjutan.
Melalui aplikasi Sapawarga, masyarakat dapat mengetahui informasi terkini perihal mudik di Jabar hingga jalur mudik yang aman
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi beri pengecualian larangan motor bagi siswa di pelosok. Aturan resmi berlaku tahun ajaran 2026/2027 dengan syarat ketat. Cek rinciannya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved