Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PENJABAT Gubernur Kalimantan Selatan Safrizal ZA meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk mengintegrasikan regulasi pengendalian inflasi kabupaten/kota. Hal ini agar memudahkan koordinasi dan sinergi dalam rangka mengendalikan inflasi daerah Kalsel.
“Semua regulasi terkait pengendalian inflasi harus terintegrasi untuk memudahkan koordinasi,” ungkap Safrizal di sela High Level Meeting dan Rakorda Tim Pengendali Inflasi Daerah di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Senin (12/4).
Contoh regulasi pengendalian inflasi terintergasi misalnya Tanah Laut punya apa, Tabalong punya apa lalu dipetakan. Kemudian sistemnya saling memenuhi. Kurangnya apa bisa dipasok kabupaten tetangganya. “Untuk pengendalian inflasi diperlukan inovasi terutama jika terjadi lonjakan permintaan barang dan jasa pada bulan Ramadhan,” tambahnya.
Pria kelahiran Banda Aceh tersebut mengatakan, penguatan supply chain juga harus dibarengi infrastruktur yang baik. "Kita memang terkendala arus distribusi karena banjir kemarin. Alhamdulillah beberapa jembatan mulai rampung dalam waktu dekat sehingga dapat memperlancar arus barang dan jasa yang berpengaruh terhadap inflasi," sebutnya.
Safrizal menekankan pentingnya menjalankan strategi 4K yakni keterjangkauan harga, ketersediaan stok, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendgari itu mengatakan, Maret 2021 Kalimantan Selatan mengalami inflasi 0,09% dengan indeks harga konsumen (IHK) 107,24.
Tiga daerah yang memengaruhi inflasi di Kalimantan Selatan yaitu Banjarmasin 0,59%, Tabalong sebesar 0,03% dan Kotabaru sebesar 0,09%.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalsel Amanlison Sembiring mengatakan, kerja sama antar daerah menjadi salah satu strategi untuk menekan laju inflasi. Selain itu, juga bisa dilakukan dengan peningkatan produksi, operasi pasar, dan pengawasan intensif bersama dengan pihak terkait terhadap ketersediaan stok.
Dikatakannya, peran TPID sangat penting dalam menjalankan program pengendalian inflasi. Keberhasilan TPID dapat terwujud melalui sinergi yang baik dengan mitra stategis serta satgas pangan.
Untuk ketersediaan pasokan dirinya menyarakan agar Pemda dapat meningkatkan perluasan lahan dan didukung dengan kelancaran jalur distribusi. (RO/OL-10)
Federal Reserve resmi menahan suku bunga di level 3,5%-3,75%. Jerome Powell soroti dampak ketidakpastian perang terhadap inflasi dan tegaskan tak akan mundur.
Perdana Menteri Kanada Mark Carney meminta G7 melepas cadangan minyak strategis untuk meredam lonjakan harga akibat perang Iran dan penutupan Selat Hormuz.
Program Gerakan Pangan Murah digelar Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat Ramadan untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok sekaligus mengendalikan inflasi.
Harga minyak mentah melonjak melewati US$100 per barel untuk pertama kalinya sejak 2022.
UNTUK mengendalikan inflasi menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN) pada bulan suci Ramadan, Pemerintah Kabupaten Toba kembali menggelar gerakan pasar murah (GPM) di Kecamatan Uluan.
INDEKS Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kepulauan Riau pada Februari 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,44% secara bulanan (month-to-month/mtm).
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) akan membentuk dan merekrut 50 orang relawan Komando Cadangan (Komcad) guna memperbesar dan memperkuat kemampuan TNI.
Inovasi ini bertujuan mempercepat distribusi bahan pokok ke wilayah yang mengalami kendala pasokan atau lonjakan harga signifikan.
Peristiwa terbakarnya batubara di kawasan tambang KM 171, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu menjadi bukti buruknya tata kelola pertambangan di Provinsi Kalimantan Selatan.
BNPB menyebur memasuki awal Maret, bencana hidrometeorologi masih mendominasi di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Jawa Timur (Jatim).
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa paparan dan usulan yang disampaikan oleh Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah menjadi catatan dan atensi bagi kementerian.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup akan melakukan audit lingkungan terhadap 182 perusahaan tambang dan sawit yang dinilai menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan bencana banjir
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved