Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
PENJABAT Gubernur Kalimantan Selatan Safrizal ZA meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk mengintegrasikan regulasi pengendalian inflasi kabupaten/kota. Hal ini agar memudahkan koordinasi dan sinergi dalam rangka mengendalikan inflasi daerah Kalsel.
“Semua regulasi terkait pengendalian inflasi harus terintegrasi untuk memudahkan koordinasi,” ungkap Safrizal di sela High Level Meeting dan Rakorda Tim Pengendali Inflasi Daerah di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Senin (12/4).
Contoh regulasi pengendalian inflasi terintergasi misalnya Tanah Laut punya apa, Tabalong punya apa lalu dipetakan. Kemudian sistemnya saling memenuhi. Kurangnya apa bisa dipasok kabupaten tetangganya. “Untuk pengendalian inflasi diperlukan inovasi terutama jika terjadi lonjakan permintaan barang dan jasa pada bulan Ramadhan,” tambahnya.
Pria kelahiran Banda Aceh tersebut mengatakan, penguatan supply chain juga harus dibarengi infrastruktur yang baik. "Kita memang terkendala arus distribusi karena banjir kemarin. Alhamdulillah beberapa jembatan mulai rampung dalam waktu dekat sehingga dapat memperlancar arus barang dan jasa yang berpengaruh terhadap inflasi," sebutnya.
Safrizal menekankan pentingnya menjalankan strategi 4K yakni keterjangkauan harga, ketersediaan stok, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendgari itu mengatakan, Maret 2021 Kalimantan Selatan mengalami inflasi 0,09% dengan indeks harga konsumen (IHK) 107,24.
Tiga daerah yang memengaruhi inflasi di Kalimantan Selatan yaitu Banjarmasin 0,59%, Tabalong sebesar 0,03% dan Kotabaru sebesar 0,09%.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalsel Amanlison Sembiring mengatakan, kerja sama antar daerah menjadi salah satu strategi untuk menekan laju inflasi. Selain itu, juga bisa dilakukan dengan peningkatan produksi, operasi pasar, dan pengawasan intensif bersama dengan pihak terkait terhadap ketersediaan stok.
Dikatakannya, peran TPID sangat penting dalam menjalankan program pengendalian inflasi. Keberhasilan TPID dapat terwujud melalui sinergi yang baik dengan mitra stategis serta satgas pangan.
Untuk ketersediaan pasokan dirinya menyarakan agar Pemda dapat meningkatkan perluasan lahan dan didukung dengan kelancaran jalur distribusi. (RO/OL-10)
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 mencapai 5,12% (yoy), meski dihadapkan pada ketidakpastian global
BPS Provinsi Maluku Utara mencatat inflasi bulan Juli 2025 sebesar 2,46 persen secara bulanan (month-to-month/mtm), dengan penyumbang inflasi tertinggi yakni cabai rawit.
BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Jakarta pada Juli 2025 sebesar 0,11% (mtm), lebih rendah dari bulan sebelumnya (0,13%; mtm).
penyumbang utama inflasi Juli 2025 secara year-on-year yakni kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 1,08%.
BPS melaporkan kenaikan harga beras pada Juli 2025, dengan inflasi mencapai 4,14%. Beras medium mengalami lonjakan tertinggi. Simak detail selengkapnya.
Hingga semester I 2025, pemerintah terus menjalankan peran counter cyclical untuk meredam tekanan ekonomi, serta tetap mendorong kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan.
POLDA Kalimantan Selatan (Kalsel) menerbitkan maklumat larangan membakar lahan bagi masyarakat dan korporasi, guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah tersebut.
Koperasi tersebut antara lain di Kota Banjarmasin yaitu Kelurahan Telawang, Basirih, dan Kuin Cerucuk dan satu koperasi dari Kabupaten Banjar, Kelurahan Indra Sari.
KELANGKAAN dan melambungnya harga gas elpiji 3 kg (gas melon) di sejumlah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Dalam arahannya Muhidin berharap pasangan Lisa-Wartono mampu mengemban amanah dan menjalankan tugas dengan baik, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Banjarbaru.
SEKOLAH Rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan segera beroperasi. Sebanyak 225 calon siswa berhasil lolos seleksi sekolah rakyat untuk jenjang SMP dan SMA
Data Kementerian UMKM mencatat hingga pertengahan Juni 2025 total penyaluran KUR di wilayah Kalimantan sebesar Rp7,64 trilliun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved