Inflasi Februari Naik, BI Perkuat Sinergi Pengendalian Harga di Kepri

INDEKS Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kepulauan Riau pada Februari 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,44% secara bulanan (month-to-month/mtm). Angka ini berbalik arah dibandingkan Januari 2026 yang mencatat deflasi 0,09% (mtm).

Secara tahunan (year-on-year/yoy), inflasi Kepri tercatat sebesar 3,5%, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 2,94 persen (yoy). Meski meningkat, angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 4,76% (yoy).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepri, Rony Widijarto P., menyampaikan bahwa tekanan inflasi pada Februari juga tercatat di tiga daerah penghitungan IHK di wilayah Kepri.

Baca juga : Pemprov Jatim Gelar Operasi Pasar di Lamongan, Ini Daftar Sembako Murahnya

“Secara bulanan, inflasi di Batam tercatat sebesar 0,40% atau 3,13% secara tahunan. Sementara itu, Tanjungpinang mengalami inflasi 0,99% (mtm) atau 5,83% (yoy), dan Karimun sebesar 0,01% (mtm) atau 4,13% (yoy),” katanya, Kamis (5/3).

Emas dan Pangan Jadi Pendorong

Untuk itu, dia menjelaskan, berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi Februari terutama didorong oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami inflasi 2,10% (mtm) dengan andil 0,16 persen. Kenaikan ini dipicu meningkatnya harga emas seiring berlanjutnya ketidakpastian geopolitik global.

Selain itu, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran mencatat inflasi 0,87% (mtm) dengan andil 0,08%. Kenaikan harga nasi dengan lauk, sejalan dengan meningkatnya harga bahan baku pangan, menjadi faktor utama.

Baca juga : Minyakita Stabil di Tiga Pasar Tradisional Batam, Konsumen Nilai Masih Terjangkau

Adapun kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga mengalami inflasi sebesar 0,40% (mtm) dengan andil 0,11 persen. Kenaikan harga beras dan cabai merah, terutama menjelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), turut mendorong tekanan harga.

Merespons meningkatnya tekanan inflasi, Bank Indonesia (BI) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota kian mengintensifkan koordinasi dalam upaya pengendalian harga.

“BI terus memperkuat kolaborasi dengan TPID se-Kepri melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) untuk memastikan stabilitas harga tetap terjaga serta pasokan pangan tetap aman,” ujarnya.

Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) dihadirkan sebagai jawaban atas tantangan ketahanan pangan yang kian kompleks. Program ini menitikberatkan pada penguatan sektor hulu guna memastikan ketersediaan pasokan, pengendalian inflasi yang lebih terpadu dalam jangka pendek, serta peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung program prioritas nasional.

Selama Februari 2026, berbagai upaya stabilisasi telah ditempuh, di antaranya pelaksanaan High Level Meeting (HLM) TPID di Kabupaten Lingga dan Kabupaten Bintan, penyebarluasan iklan layanan masyarakat untuk menjaga ekspektasi inflasi, edukasi kepada masyarakat melalui sosialisasi, hingga operasi pasar atau pasar murah yang digelar serentak di wilayah Kepri.

Memasuki Maret 2026, Bank Indonesia memetakan sejumlah potensi pemicu inflasi, seperti tren kenaikan harga emas dunia dan meningkatnya permintaan pangan serta angkutan udara menjelang Ramadan dan Idulfitri.

Di sisi lain, terdapat faktor yang berpotensi meredam tekanan inflasi, antara lain memasuki masa panen beberapa komoditas hortikultura seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah, serta peluang bertambahnya pasokan hasil laut seiring meredanya puncak musim angin utara.

“Ke depan, BI bersama TPID akan terus mempererat koordinasi agar tekanan inflasi tetap berada dalam sasaran 2,5±1% sepanjang 2026,” tambahnya. (HK/E-4)