Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PENYIDIKAN kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 terus dikembangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah menyisir sejumlah kantor dinas serta pemilik perusahaan selama satu pekan ke belakang, tim penyidik KPK pada Rabu (24/3) memanggil pihak terkait untuk dimintai keterangan di Polres Cimahi.
Sejumlah pejabat yang diperiksa di antaranya eks Kepala Dinas Sosial Heri Partomo, Bendahara Pengeluaran Dinsos Priyo Nugroho, dan Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin Dinsos Dian Suhartini. Selain itu, dari pihak perusahaan antara lain Direktur Utama PT Jagat Dirgantara Asep Cahyadinata, Direktur CV Sentral Sayuran Garden City Yusup Sumarna, Direktur CV Jayakusuma Cipta Mandiri Mochamad Yasin Akbar, serta sejumlah nama lain.
"Hari ini pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi (TPK) terkait pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi covid-19. Pemeriksaan dilakukan di Polres CImahi," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri.
Tidak hanya Dinas Sosial, penggeledahan untuk mencari barang bukti sudah dilakukan di sejumlah kantor dinas lain. Namun, Ali Fikri belum bersedia membeberkan lebih jauh detail kasus yang tengah didalami KPK. Meski demikian, dirinya tak menampik pihaknya sudah menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.
Sehari sebelumnya, tim penyidik KPK menggeledah dua instansi yakni Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) serta Kantor Badan Kepengawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Bandung Barat. "Dari dua lokasi ini ditemukan dan diamankan berbagai bukti di antaranya dokumen dan barang elekronik yang berkaitan dengan perkara," ungkap Ali Fikri.
Sementara itu, pascadimulai penggeledahan pada Selasa (16/3), Bupati Aa Umbara nyaris tak pernah hadir dalam agenda Pemkab Bandung Barat. Diketahui, Aa Umbara termasuk salah satu nama yang disebutkan dalam surat perintah penyidikan (sprindik) KPK yang tersebar melalui dunia maya.
Kassubag Pemberitaan pada Setda Kabupaten Bandung Barat Efhi Effendi mengakui sebelumnya Bupati Aa Umbara pernah mengikuti kegiatan pemerintahan dan paripurna yang diadakan secara virtual. "Terakhir, beliau menghadiri suatu acara di Dusun Bambu pada Selasa (16/3) atau ketika pertama kali dilakukan penggeledahan KPK," ucap Effi.
Setelah itu, hingga saat ini dirinya belum menerima agenda Aa Umbara lain. Walaupun sejumlah kantor dinas pernah digeledah KPK, dia memastikan pelayanan di kantor dinas masih tetap berjalan seperti biasa. "Untuk seminggu ini memang tidak ada agenda bupati," jelasnya. (OL-14)
PAKAR hukum pidana Universitas Trisaksi Abdul Fickar Hadjar menyoroti diskon hukuman terhadap Setya Novanto dan tuntutan ringan atau tak maksimal kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Aktivis antikorupsi menyoroti diskon hukuman terhadap Setya Novanto dan tuntutan ringan atau tak maksimal kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Selain Reynanda, seorang warga bernama Muhammad Safari Siregar, 41, juga ditemukan meninggal lantaran terseret arus.
Penyidik mendalami bagaimana proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kesetjenan MPR RI, bagaimana pembayarannya, serta permintaan komitmen fee-nya.
KPK menghormati putusan hakim dalam memberikan hukuman untuk terpidana kasus korupsi. Namun, jika vonisnya ringan, dikhawatirkan efek jera menjadi hilang.
Dalam kasusnya, Nasri dinyatakan merugikan negara Rp10,26 miliar. Dalam putusan perkara, terpidana itu diwajibkan membayar uang pengganti Rp10,07 miliar.
KPK diminta segera melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk audit kebijakan dan transparansi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
Budi menerangkan OTT tersebut berlangsung pada Kamis (26/6) malam di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Kemudian satu orang lainnya, yang dibawa ke Jakarta pada Sabtu (28/6) pagi, yaitu TOP selaku Kepala Dinas PUPR Prov Sumut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada Kapolres yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Utara pada 26 Juni 2025.
KPK belum memeriksa saksi terkait kasus dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut). Penyidik fokus melakukan penggeledahan untuk mencari bukti.
Budi mengatakan bahwa KPK akan secara proaktif menjalankan kerja pemberantasan korupsi, termasuk mempelajari dokumen dari Menteri UMKM tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved