Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
BANYAKNYA kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak dan perempuan di Sumatra Utara mendorong perempuan-perempuan gereja di Sumatra Utara menyuarakan tentang pentingya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.
Ketua Umum Persatuan Gereja Indonesia (PGI) Gomar Gultom mengatakan memang tak dapat dipungkiri bahwa di lingkungan gereja sebagai tempat yang dianggap aman bagi siapa saja, berpotensi menjadi tempat untuk melakukan kekerasan seksual.
"Oleh karena itu gereja berperan untuk mengkampanyekan menghentikan kekerasan seksual ini. Misalnya melalui pendidikan sejak dini, membuat pedoman pencegahan kekerasan seksual saat konseling, melalui katekisasi tentang hal ini yang tujuannya untuk menjernihkan pikiran", kata GomarGultom dalam webinar memperingati Hari Perempuan Internasional yang diselenggarakan oleh Peruati Tanoh Simalungun, Peruati Pasti Sumut, PWKI dan Seksi Inang Sinode GKPS yang didukung oleh United Evangelical Mission Region Asia, Rabu (10/3).
Komisi Nasional Perempuan Veryanto Sitohang senada dengan Ketua Badan Pengurus Nasional Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologi di Indonesia (BPN PERUATI) Pdt Darwita Purba menyarankan serta mengusulkan pentingnya kampanye penghapusan kekerasan seksual.
"Karena keterbatasan informasi yang diperoleh masyarakat maka sangat penting digelar kampanye penghapusan kekerasan seksual sehingga dapat memecah kebisuan," terangnya.
Sedangkan aggota DPR RI Diah Pitaloka menyebutkan bahwa Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah masuk dalam daftar prolegnas prioritas tahun 2021.
"Namun harus berjuang lebih keras lagi dengan adanya upaya penolakan terhadap RUU ini terutama di ruang publik terutama pertarungan opini yang dihadapkan dengan perspektif agama", ujarnya.
baca juga: Saatnya RUU PKS Masuk Prolegnas 2021
Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun, Hormauli Purba menyebutkan bahwa setiap bulan mereka menerima rata rata 2 pengaduan kasus kekerasan seksual.
"Umumnya korban adalah anak dan remaja putri. Pelakunya adalah orang yang terdekat. Kerja sama semua pihak termasuk peran gereja sangat dibutuhkan untuk penghapusan kekerasan seksual", ujarnya. (OL-3)
Titik peluncuran, jelasnya lagi, akan dipusatkan di Kecamatan Binjai Barat, Kelurahan Suka Maju, dengan nama koperasi percontohan KMP Sukamaju.
Kebijakan ini menjadi yang pertama di Indonesia dan diharapkan mampu mengurangi beban awal masyarakat saat membeli rumah.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penggeledahan terkait kasus korupsi dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Sumut.
Budi mengaku belum bisa mempublikasikan berbagai lokasi yang menjadi tempat dilakukan penggeledahan, maupun hasil penggeledahan yang dimaksud.
Johanis menuturkan KPK telah menjalin nota kesepahaman bersama Pemerintahan Provinsi, Aceh, Riau, Sumatra Barat, Sumatera Utara, Jambi.
KPK melakukan dua operasi tangkap tangan (OTT) pengerjaan proyek berbeda di Sumatra Utara (Sumut). Hitungan kasar uang suap dalam perkara itu diduga menyentuh Rp46 miliar.
Aturan teknis sangat dibutuhkan agar menjadi landasan pembentukan unit pelaksana teknis daerah (UPDT).
Agar kehadiran beleid itu efektif mencegah dan menuntaskan kasus kekerasan seksual di Tanah Air
Sepanjang 2021 terdapat 3.838 kasus kekerasan berbasis gender dilaporkan langsung kepada Komnas Perempuan. Angka itu naik 80% dibandingkan tahun sebelumnya.
PKS merupakan satu-satunya pihak di DPR yang menolak pembahasan RUU PKS
RUU TPKS akan memuat aturan secara terperinci hingga ke aturan hukum beracara untuk melindungi korban kekerasan seksual.
Kemenag sedang menyusun regulasi dalam bentuk Peraturan Menteri Agama dengan mengikuti dinamika dalam penyusunan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved