PARTAI Demokrat sudah memecat dua Ketua DPC di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengikuti Kongres Luar Biasa di Sibolangit. Ketua DPC yang dipecat tersebut memimpin Bantul dan Sleman.
Ketua DPD Partai Demokrat DIY Heri Sebayang menegaskan hal itu di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY, Rabu (10/3). Pihaknya terus melakukan penyelidikan. Jika nanti ditemukan ada pengurus atau kader lain yang ketahuan membelot, pihaknya tidak akan segan-segan memecatnya.
Heri menegaskan, atas pemecatan dua Ketua DPC tersebut, Partai Demokrat di DIY tetap kompak. DPD Partai Demokrat di DIY tetap mendukung Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah.
Pimpinan, pengurus, dan kader Partai Demokrat di DIY, Rabu (10/3), datang ke Kanwil Kemenkum dan HAM DIY guna menyampaikan aspirasi mereka. Mereka menginginkan Kemenkum dan HAM menolak hasil kongres luar biasa yang mengatasnamakan Partai Demokrat di Sibolangit.
"Kedatangan kami ke sini untuk meminta supaya Kemenkum dan HAM menolak hasil kongres di Sibolangit karena inkonstitusional," terang Heri Sebayang, Ketua DPD Partai Demokrat DIY. Ia datang ke Kanwil Kemenkum dan HAM bersama pengurus DPD, DPC, anggota DPRD, dan kader Partai Demokrat se-DIY.
Dalam kedatangannya, Heri Sebayang menyerahkan buku AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres Kelima Partai Demokrat pada 2020. Menurut dia, AD/ART yang diserahkan sah dan telah ditandatangani oleh Menkum dan HAM, bukan AD/ART yang tiba-tiba diubah di Sibolangit.
Menurut dia, sebagian besar peserta KLB di Sibolangit sudah dipecat. KLB tersebut juga diselenggarakan dengan keterlibatan pihak eksternal, yaitu Moeldoko.
Kabag Program dan Humas Kanwil Kemenkum dan HAM DIY Surya Kumara yang menerima pengurus DPD Partai Demokrat DIY menjelaskan pihaknya menerima dengan baik kedatangan rombongan Partai Demokrat di DIY. "Kami menerima dengan baik. Kami siap menjadi penyambung lidah untuk menyampaikan ke pusat (Kementerian Hukum dan HAM," jelas dia.
Ia pun berharap, persoalan di Partai Demokrat dapat segera diselesaikan dengan baik. "Badai pasti berlalu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dapat diselesaikan dengan baik. Putusan ada di Jakarta, bukan kewenangan kami," tutup dia. (OL-14)
