Tolak KLB, Pengurus Demokrat DIY Datangi Kanwil KemenkumHAM

DPD Partai Demokrat DIY mendatangi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY, Rabu (10/3). Mereka menyampaikan aspirasi agar Kemenkum dan HAM menolak hasil kongres luar biasa yang mengatasnamakan Partai Demokrat di Sibolangit.

DPD Partai Demokrat DIY datang ke Kanwil Kemenkum dan HAM DIY untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak dari pemerintah yang berhubungan dengan Parpol. "Kedatangan kami ke sini untuk meminta supaya Kemenkum dan HAM menolak hasil kongres di Sibolangit karena inkonstitusional," terang Heri Sebayang, Ketua DPD Partai Demokrat DIY.

Ia pun datang ke Kanwil Kemenkum dan HAM bersama pengurus DPD, DPC, anggota DPRD, dan kader Partai Demokrat se-DIY.

Dalam kedatangannya, Heri Sebayang menyerahkam buku AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres Kelima Partai Demokrat pada 2020. Menurut dia, AD ART yang diserahkan sah dan telah ditandatangani oleh Menkum dan HAM, bukan AD/ART yang tiba-tiba diubah di Sibolangit.

Menurut dia, sebagian besar peserta KLB di Sibolangit sudah dipecat. KLB tersebut juga diselenggarakan dengan keterlibatan pihak eksternal, yaitu Moeldoko. "Ketua Partai Demokrat yang sah adalah Agus Harimurti Yudhoyono yang merupakan hasil Kongres kelima Partai Demokrat," tegas dia.

Sementara itu, Kabag Program dan Humas Kanwil Kemenkum dan HAM DIY, Surya Kumara menjelaskan, pihaknya menerima dengan baik kedatangan rombongan Partai Demokrat di DIY. "Kami terima dengan baik. Kami siap menjadi penyabung lidah untuk menyampaikan ke pusat (Kementerian Hukum dan HAM," jelas dia.

Ia pun berharap, persoalan di Partai Demokrat dapat segera diselesaikan dengan baik. "Badai pasti berlalu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dapat diselesaikan dengan baik. Putusan ada di Jakarta, bukan kewenangan kami," tutup dia. (OL-13)

Baca Juga: Jokowi Tidak Terlibat dalam KLB Demokrat