Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
DPD Partai Demokrat DIY mendatangi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY, Rabu (10/3). Mereka menyampaikan aspirasi agar Kemenkum dan HAM menolak hasil kongres luar biasa yang mengatasnamakan Partai Demokrat di Sibolangit.
DPD Partai Demokrat DIY datang ke Kanwil Kemenkum dan HAM DIY untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak dari pemerintah yang berhubungan dengan Parpol. "Kedatangan kami ke sini untuk meminta supaya Kemenkum dan HAM menolak hasil kongres di Sibolangit karena inkonstitusional," terang Heri Sebayang, Ketua DPD Partai Demokrat DIY.
Ia pun datang ke Kanwil Kemenkum dan HAM bersama pengurus DPD, DPC, anggota DPRD, dan kader Partai Demokrat se-DIY.
Dalam kedatangannya, Heri Sebayang menyerahkam buku AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres Kelima Partai Demokrat pada 2020. Menurut dia, AD ART yang diserahkan sah dan telah ditandatangani oleh Menkum dan HAM, bukan AD/ART yang tiba-tiba diubah di Sibolangit.
Menurut dia, sebagian besar peserta KLB di Sibolangit sudah dipecat. KLB tersebut juga diselenggarakan dengan keterlibatan pihak eksternal, yaitu Moeldoko. "Ketua Partai Demokrat yang sah adalah Agus Harimurti Yudhoyono yang merupakan hasil Kongres kelima Partai Demokrat," tegas dia.
Sementara itu, Kabag Program dan Humas Kanwil Kemenkum dan HAM DIY, Surya Kumara menjelaskan, pihaknya menerima dengan baik kedatangan rombongan Partai Demokrat di DIY. "Kami terima dengan baik. Kami siap menjadi penyabung lidah untuk menyampaikan ke pusat (Kementerian Hukum dan HAM," jelas dia.
Ia pun berharap, persoalan di Partai Demokrat dapat segera diselesaikan dengan baik. "Badai pasti berlalu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dapat diselesaikan dengan baik. Putusan ada di Jakarta, bukan kewenangan kami," tutup dia. (OL-13)
Baca Juga: Jokowi Tidak Terlibat dalam KLB Demokrat
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
AKSI protes besar-besaran terkait penggerebekan imigrasi di Los Angeles menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Gubernur California Gavin Newsom.
GUBERNUR California Gavin Newsom menuntut Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth membatalkan pengerahan Garda Nasional di Los Angeles.
Kegiatan pembinaan dari Demokrat mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk UMKM, yang terlihat dari tingginya peminat program tersebut.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta kadernya untuk bergerak membuat program kreatif demi memperkuat dan memajukan UMKM.
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketum PSI Kaesang Pangarep berkomitmen partainya terus bertransformasi menjadi partai yang inklusif dan terbuka. Ia mengajak kader PSI untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu Raya
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved