Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
DPD Partai Demokrat DIY mendatangi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY, Rabu (10/3). Mereka menyampaikan aspirasi agar Kemenkum dan HAM menolak hasil kongres luar biasa yang mengatasnamakan Partai Demokrat di Sibolangit.
DPD Partai Demokrat DIY datang ke Kanwil Kemenkum dan HAM DIY untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak dari pemerintah yang berhubungan dengan Parpol. "Kedatangan kami ke sini untuk meminta supaya Kemenkum dan HAM menolak hasil kongres di Sibolangit karena inkonstitusional," terang Heri Sebayang, Ketua DPD Partai Demokrat DIY.
Ia pun datang ke Kanwil Kemenkum dan HAM bersama pengurus DPD, DPC, anggota DPRD, dan kader Partai Demokrat se-DIY.
Dalam kedatangannya, Heri Sebayang menyerahkam buku AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres Kelima Partai Demokrat pada 2020. Menurut dia, AD ART yang diserahkan sah dan telah ditandatangani oleh Menkum dan HAM, bukan AD/ART yang tiba-tiba diubah di Sibolangit.
Menurut dia, sebagian besar peserta KLB di Sibolangit sudah dipecat. KLB tersebut juga diselenggarakan dengan keterlibatan pihak eksternal, yaitu Moeldoko. "Ketua Partai Demokrat yang sah adalah Agus Harimurti Yudhoyono yang merupakan hasil Kongres kelima Partai Demokrat," tegas dia.
Sementara itu, Kabag Program dan Humas Kanwil Kemenkum dan HAM DIY, Surya Kumara menjelaskan, pihaknya menerima dengan baik kedatangan rombongan Partai Demokrat di DIY. "Kami terima dengan baik. Kami siap menjadi penyabung lidah untuk menyampaikan ke pusat (Kementerian Hukum dan HAM," jelas dia.
Ia pun berharap, persoalan di Partai Demokrat dapat segera diselesaikan dengan baik. "Badai pasti berlalu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dapat diselesaikan dengan baik. Putusan ada di Jakarta, bukan kewenangan kami," tutup dia. (OL-13)
Baca Juga: Jokowi Tidak Terlibat dalam KLB Demokrat
PKS memberikan surat keputusan rekomendasi dukungan untuk pasangan Anwar Hafid dan Reny A Lamadjido maju dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah 2024, Kamis (4/7) malam.
PARTAI Demokrat resmi mengusung M Nasir-M Wardan sebagai calon gubernur (cagub) dan calon gubernur (cawagub) Pilkada Riau 2024.
PARTAI Demokrat resmi mengusung Anwar Hafid dan Renny Amiwati Lamajido sebagai calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Sulawesi Tengah 2024.
Ketua Umum DPP Demokrat AHY menilai keduanya juga punya rekam jejak di pemerintahan, masing-masing Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan dan Surya sebagai Bupati Asahan.
PARTAI Demokrat resmi mengusung Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2024.
Anggota Fraksi Partai Demokrat-PAN, Achmad Nawawi, mendorong agar pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta segera dilangsungkan.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) se-Jawa Barat menangani 131 dugaan pelanggaran pemilu. Jumlah pelanggaran diduga akan terus meningkat menjelang pelaksanaan pemilu 2024.
Kesepakatan koalisi ditandai dengan pembacaan deklarasi dari masing-masing pimpinan parpol.
Tata kelola organisasi partai politik dibenahi melalui aturan dan standar modern. Kaderisasi harus berjalan melalui tahapan secara berkelanjutan, kontrol atas potensi penyimpangan
PRESIDEN Joko Widodo merespons pertanyaan awak media mengenai restu yang diberikan bagi putra bungsunya Kaesang Pangarep, yang disebut-sebut berpotensi maju dalam Pilkada 2024.
KOALISI Indonesia Maju (KIM) sejak awal telah berkomitmen untuk tetap bersatu dalam pilpres dan pilkada. Komitmen ini semakin kuat saat pilpres usai dan berhasil menjadikan Prabowo Subianto
TEMUAN terkait dugaan adanya ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi partai politik dinilai akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved