Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
PEMERINTAH Provinsi Maluku Utara bersama Kantor Wilayah Bea Cukai Maluku meresmikan Kawasan Berikat di Kawasi, Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Rabu (2/3).
Kawasan berikat diperuntukkan kepada perusahaan tambang PT Megah Surya Pertiwi, PT Halmahera Persada Lygend dan PT Halmahera Jaya Feronikel, di bawah payung Harita Nickel yang beoperasi di Pulau Obi, Halmahera Selatan.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Bambang Hermawan mengatakan dengan hadirnya kawasan berikat di Maluku Utara diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah khususnya dari sisi ekspor.
"Kawasan Berikat Harita Nickel yang hadir di Maluku Utara ini diharapkan terus berlanjut ke kawasan berikat lainnya. Kehadiran kawasan berikat ini menunjukkan bahwa Provinsi Maluku Utara adalah tempat untuk investasi. Kami siap memberi kemudahan-kemudahan kepada investasi yang baik. Ini tidak boleh terhenti sampai di sini dan harus memicu investasi lainnya," kata Bambang saat meresmikan kawasan berikat, Selasa (2/3).
Perwakilan Manajemen Harita Nickel Donald Hermanus menyampaikan apresiasinya kepada Pemprov Maluku Utara dan Bea Cukai yang telah mendukung keberadaan kawasan berikat.
baca juga: Astra Group Bantu Penanganan Karhutla di Aceh Barat
"Kawasan berikat ini akan sangat bermanfaat bagi kami yang berinvestasi di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Malut. Semoga sumbangsih perusahaan semakin meningkat dan memberi manfaat positif kepada semua pihak, pemerintah, masyarakat dan juga perusahaan,," kata Donald
Semntara itu, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Maluku Erwin Situmorang menyebut kawasan berikat ini akan meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi berdampak pada kesejahteraan masyarakat Maluku Utara. (OL-3)
Transformasi industri pertambangan menjadi isu krusial dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot, mengatakan bahwa sejak 2020, Indonesia sudah memastikan diri untuk menjalankan program hilirisasi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
Mantan Menteri ESDM Arifin Tasrif diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk penyelidikan terkait pengelolaan mineral atau pertambangan di wilayah Indonesia bagian timur.
PADA 2024 pemerintah gagal membawa masuk investasi sebesar Rp1.500 triliun. Aturan yang tumpang tindih hingga bertumpuknya perizinan disebut menjadi faktor yang mempengaruhi.
Pertambangan terbuka (open-pit mining) di pulau kecil sangat berisiko, mengingat daya dukung lingkungannya yang rentan terhadap gangguan ekologis.
MENTERI Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, upaya pembangunan dan pelestarian alam bisa dijalankan dengan bersamaan dan bertanggung jawab.
SEJUMLAH anak berbakat dari Pulau Morotai, Maluku Utara, tiba di Kampus UI Depok. Ini menjadi babak baru dalam perjalanan Ekspedisi Patriot UI di Morotai.
Gubernur DKI Pramono Anung mengapresiasi proses konsolidasi yang dilakukan kedua bank sebagai bentuk nyata kepatuhan terhadap regulasi, sekaligus wujud kolaborasi antarwilayah.
PASANGAN Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda Laos dan Sarbin Sehe, menandai lembar baru dalam sejarah politik di Maluku Utara
GUBERNUR Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos menekankan pentingnya peningkatan kualitas mutu pendidikan di wilayahnya.
SEMBILAN lokasi fasilitas pendidikan dan kesehatan Provinsi Maluku Utara yang mengalami keterbatasan konektivitas memperoleh bantuan layanan internet satelit.
PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) menghadirkan layanan internet berbasis satelit di Puskesmas Mayau, Kecamatan Pulau Batang Dua, Kota Ternate, Maluku Utara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved