Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota.
PELAKSANA tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman akan memangkas sejumlah program strategis yang pernah dicanangkan Nurdin Abdullah saat masih menjabat dan belum bermasalah dengan hukum seperti saat ini.
Hal itu disampaikan Andi Sudirman Sulaiman, usai menggelar coffee morning pada hari pertamanya bekerja sebagai Plt gubernur, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, yang dihadiri sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP), Senin (1/3), menjawab pertanyaan jurnalis.
Menurutnya, program prioritas Gubernur Sulsel nonaktif, Nurdin Abdullah akan dievaluasi kembali, karena akan ada lagi refocusing anggaran.
"Salah satu syarat refocusing kan harus meng-cancel beberala program, dengan mengalihkan 8 persen ke wilayah lain," menurut Andi Sudirman.
Termasuk juga pembangunan Kawasan Wisata di Bira, Kabupaten Bulukumba, Sulsel yang menjadi perhatian KPK yang melibatkan Nurdin Abdullah, apakah akan dilanjutkan atau tidak? Andi Sudirman mengatakan dia akan memverifikasi dulu semuanya.
Selain itu, pada coffee morning yang digelar tersebut, adik mantan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman itu mengungkapkan membahas empat hal. Pertama membahas masalah rencana-rencana strategis terutama penangan covid-19, minta laporan harian untuk progres vaksinasi sudah sampai dimana. Kedua, masalah pemulihan ekonomi.
"Itu kita rencana intervensi program-progran tahun 2021. Kita minta BPS (Badan Pusat Statistik) secepatnya menjabarkan kontraksi pertumbuhan ekonomi dimana dan sektor mana yanh terlibat sehingga intervensinya nanti ke sana. Biar konek, link and mach antara data BPS dengan kebijakan kita," lanjut Andi Sudirman.
Yang ketiga, dia meminta data kemiskinan by name by address.
"Wilayahnya dimana, kemudian dimana terjadi peningkatan signifikan, dan dimana yang lumayan tidak bertambah. Kita intervensi nanti wilayah-wilayah yang kita sesuaikan dengan program strategis kita," lanjut Andi Sudirman.
Terakhir, membahas tentang penyelesaian sistem administrasi di internal.
baca juga: Plt Gubernur Sulsel Sebut Akan Evaluasi Semua Proyek
"Bagaimana progres dan evaluasi perkembangan pengadaan barang dan jasa. Saya minta tadi supaya ada transparansi yang kuat dengan memanfaatkan sistem digitalisasi dan minta fungsi dari assiten diperkuat, semua OPD masuk lewat asisten dan melaporkan ke sekda," tambah Andi Sudirman.
"Fungsi-fungsi tenaga ahli senua yang membidangi kan punya taget masing-masing, itu harus fokus melakukan pendampingan ke OPD," tutup Andi Sudirman. (OL-3)
STATUS Kejadian Luar Biasa (KLB) leptospirosis resmi ditetapkan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, setelah seorang warga dilaporkan meninggal
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman berupaya mengatasi tantangan IPM Sulawesi Selatan yang saat ini berada di angka 72,13 (data BPS 2024).
Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan berkolaborasi dengan IDAI menyelenggarakan kegiatan edukatif bertajuk “Gerakan Membaca Buku KIA, Membangun Generasi Emas.
Pemprov Sulsel luncurkan Program Pelayanan Kesehatan Bergerak untuk layani daerah terpencil seperti Selayar dan Pangkep, hadirkan dokter spesialis dan layanan mobile.
Berdasarkan data, hanya sekitar 27% irigasi di Sulsel yang dalam kondisi baik, sementara 41% mengalami kerusakan sedang hingga berat dan sisanya mengalami kerusakan ringan.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengalokasikan anggaran senilai Rp20 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Takalar.
MAJELIS Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, Sulawesi Selatan menjatuhkan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider empat bulan penjara kepada Nurdin Abdullah.
Tujuh bulan berlalu, pintu ruang kerja gubernur itu pun dibongkar oleh Bagian Rumah Tangga Biro Umum Pemprov Sulsel, Senin (6/9).
Vonis yang dijatuhkan hakim sama dengan tuntutan yang disampaikan jaksa penuntut dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ynag juga dua tahun penjara.
KPK merampungkan berkas perkara Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif Nurdin Abdullah. KPK melimpahkan perkara Nurdin ke Pengadilan Tipikor Makassar untuk segera disidangkan.
Dalam kasus ini, KPK juga telah memeriksa Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Maros Hasmin Badoa
Dalam kasus itu KPK menduga Nurdin menerima uang total Rp5,4 miliar terkait perizinan dan proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved