Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Kumpulan Berita DPR RI
PELAKSANA tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman akan memangkas sejumlah program strategis yang pernah dicanangkan Nurdin Abdullah saat masih menjabat dan belum bermasalah dengan hukum seperti saat ini.
Hal itu disampaikan Andi Sudirman Sulaiman, usai menggelar coffee morning pada hari pertamanya bekerja sebagai Plt gubernur, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, yang dihadiri sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP), Senin (1/3), menjawab pertanyaan jurnalis.
Menurutnya, program prioritas Gubernur Sulsel nonaktif, Nurdin Abdullah akan dievaluasi kembali, karena akan ada lagi refocusing anggaran.
"Salah satu syarat refocusing kan harus meng-cancel beberala program, dengan mengalihkan 8 persen ke wilayah lain," menurut Andi Sudirman.
Termasuk juga pembangunan Kawasan Wisata di Bira, Kabupaten Bulukumba, Sulsel yang menjadi perhatian KPK yang melibatkan Nurdin Abdullah, apakah akan dilanjutkan atau tidak? Andi Sudirman mengatakan dia akan memverifikasi dulu semuanya.
Selain itu, pada coffee morning yang digelar tersebut, adik mantan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman itu mengungkapkan membahas empat hal. Pertama membahas masalah rencana-rencana strategis terutama penangan covid-19, minta laporan harian untuk progres vaksinasi sudah sampai dimana. Kedua, masalah pemulihan ekonomi.
"Itu kita rencana intervensi program-progran tahun 2021. Kita minta BPS (Badan Pusat Statistik) secepatnya menjabarkan kontraksi pertumbuhan ekonomi dimana dan sektor mana yanh terlibat sehingga intervensinya nanti ke sana. Biar konek, link and mach antara data BPS dengan kebijakan kita," lanjut Andi Sudirman.
Yang ketiga, dia meminta data kemiskinan by name by address.
"Wilayahnya dimana, kemudian dimana terjadi peningkatan signifikan, dan dimana yang lumayan tidak bertambah. Kita intervensi nanti wilayah-wilayah yang kita sesuaikan dengan program strategis kita," lanjut Andi Sudirman.
Terakhir, membahas tentang penyelesaian sistem administrasi di internal.
baca juga: Plt Gubernur Sulsel Sebut Akan Evaluasi Semua Proyek
"Bagaimana progres dan evaluasi perkembangan pengadaan barang dan jasa. Saya minta tadi supaya ada transparansi yang kuat dengan memanfaatkan sistem digitalisasi dan minta fungsi dari assiten diperkuat, semua OPD masuk lewat asisten dan melaporkan ke sekda," tambah Andi Sudirman.
"Fungsi-fungsi tenaga ahli senua yang membidangi kan punya taget masing-masing, itu harus fokus melakukan pendampingan ke OPD," tutup Andi Sudirman. (OL-3)
BALAI Gakkum Kehutanan melaksanakan operasi penindakan perambahan atau illegal logging di kawasan hutan produksi di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.
Hujan deras menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Kota Makassar. BPBD mengevakuasi warga dan mengaktifkan sistem peringatan dini untuk mencegah dampak lebih luas.
UNTUK mempermudah akses masyarakat, Bank Indonesia Sulawesi Selatan (BI Sulsel) menyediakan 120 titik layanan penukaran uang Lebaran 2026 di 24 kabupaten/kota.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menggunakan jet pribadi milik Oesman Sapta Odang ke Takalar, Sulawesi Selatan. KPK berharap klarifikasi sukarela untuk memastikan tidak ada unsur gratifikasi.
BMKG Palembang peringatkan potensi gelombang tinggi hingga 2,5 meter di perairan Sumsel & Banyuasin pada 18-21 Februari 2026. Simak risiko pelayarannya.
Jamaah An-Nadzir di Gowa, Sulawesi Selatan, menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026, sama dengan Muhammadiyah.
MAJELIS Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, Sulawesi Selatan menjatuhkan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider empat bulan penjara kepada Nurdin Abdullah.
Tujuh bulan berlalu, pintu ruang kerja gubernur itu pun dibongkar oleh Bagian Rumah Tangga Biro Umum Pemprov Sulsel, Senin (6/9).
Vonis yang dijatuhkan hakim sama dengan tuntutan yang disampaikan jaksa penuntut dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ynag juga dua tahun penjara.
KPKÂ merampungkan berkas perkara Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif Nurdin Abdullah. KPK melimpahkan perkara Nurdin ke Pengadilan Tipikor Makassar untuk segera disidangkan.
Dalam kasus ini, KPK juga telah memeriksa Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Maros Hasmin Badoa
Dalam kasus itu KPK menduga Nurdin menerima uang total Rp5,4 miliar terkait perizinan dan proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved