Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Papua, akan melakukan sosialisasi pencegahan korupsi ke kampung-kampung.
Kepala Inspektorat Kabupaten Jayapura, Meyer Mianto C. Suebu mengatakan, sosialisasi yang akan dilakukan pihaknya di tahun ini adalah pengawasan terhadap alokasi dana desa di setiap kampung yang ada di Kabupaten Jayapura itu dengan rutin melakukan pemeriksaan terkait penggunaan dana desa tersebut.
"Tidak melakukan pemeriksaan normal setiap tahun," ujar Meyer Suebu ketika dikonfirmasi wartawan media online ini di ruang kerjanya, Rabu (17/2).
Inspektur Meyer mengakui sejauh ini terkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di setiap kampung seringkali pihaknya mendapatkan pengaduan dari kelompok masyarakat.
Biasanya laporan itu ditujukan kepada Bupati Jayapura, sedangkan tembusannya disampaikan kepada pihak Inspektorat dan juga pihak kepolisian termasuk kejaksaan.
"Surat-surat laporan itu biasanya kami langsung telaah sebelum ada perintah dari pak bupati, selanjutnya kami akan bentuk tim untuk melakukan pemeriksaan khusus," ujarnya.
Lanjutnya, jika dilihat secara umum pengelolaan alokasi anggaran dana desa dan dana-dana lain yang masuk ke setiap kampung yang ada di Kabupaten Jayapura itu semuanya bermasalah.
Dalam artian, ada penyelewengan yang dilakukan oleh aparat penyelenggara pemerintah di tingkat kampung. Namun, pemerintah dalam hal ini Inspektorat yang sudah tergabung dalam aparatur pengawas internal pemerintah (APIP) tidak bisa mengambil tindakan yang gegabah di dalam menindaklanjuti setiap pengaduan termasuk hasil pemeriksaan.
"Intinya kalau ada penyalahgunaan anggaran, kembalikan dan kalau sudah terpakai harus SPJ kan," tegasnya.
Meskipun ada penyelewengan yang sampai saat ini sudah terjadi, Meyer menyampaikan, pihaknya tetap mengedepankan pembinaan dengan meminta kepala atau aparat pemerintah di tingkat kampung untuk menyelesaikan temuan-temuan yang diperoleh melalui pemeriksaan dari Inspektorat. (RO/OL-09)
Aksi tersebut, memanas lantaran kepala desa tidak bertanggung jawab berkaitan dengan anggaran dana desa (DD), dana langsung tunai (DLT) tahun 2023.
penggunaan dana desa, untuk menjamin koperasi desa gagal bayar, memicu kekhawatiran sejumlah kepala desa.
Dia sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan keuangan dana desa tahun anggaran 2025.
PEMERINTAH bakal memayungi Koperasi Desa Merah Putih yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Kopdes Merah Putih itu dapat menikmati fasilitas kredit
Saat ini berbagai program pembangunan pusat dilakukan di desa, namun peran masyarakat untuk ikut berpartisipasi masih perlu dioptimalkan.
Meski dalam sepuluh tahun terakhir, prevalensi stunting terus mengalami penurunan, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan prevalensi stunting masih 21,5%.
Adapun koordinat gempa berada pada 2.52 Lintang Selatan (LS) dan 141.95 Bujur Timur (BT), dengan kedalaman 10 km.
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Provinsi Papua menyiapkan anggaran Rp1 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kondisi jalan selebar 4,5 meter yang dulu rusak kini telah teraspal mulus dan dilengkapi bahu jalan beton selebar 1 meter di kedua sisi sehingga meningkatkan faktor keamanan bagi pengguna jalan.
BWH Hotels membuka Best Western Sagita Hotel Jayapura di Papua, Indonesia. Hotel ini menawarkan pengalaman menginap modern dengan sentuhan budaya Papua.
Sebanyak 150 pelajar di Wamena, Jayawijaya, mendapatkan pelatihan Teknologi Telekomunikasi Palapa Ring Timur pada Selasa (7/5) kemarin
INDONESIA saat ini pemerintah Indonesia tengah membangun tata kelola ekosistem mangrove.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved