Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Provinsi Papua menyiapkan anggaran Rp1 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun pelaksanaanya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.
Penjabat Bupati Jayapura Samuel Siriwa di Sentani, Jumat, mengatakan bahwa jenis tersebut sangat penting untuk memastikan program ini dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
"Kami telah mengalokasikan anggaran Rp1 miliar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025, tetapi implementasi nya masih menunggu juknis dari pusat agar sesuai dengan kebijakan nasional," katanya.
Menurut Samuel, tanpa panduan yang jelas makan akan ada resiko program tidak berjalan sesuai harapan, dan pihaknya menghindari kekeliruan dalam pelaksanaan kegiatan.
"Kamu tidak ingin ada kekeliruan dalam pelaksanaan, oleh karena itu juknis dari pusat menjadi acuan penting," ujarnya.
Dia menjelaskan program MBG dirancang untuk memberikan akses makanan bergizi bagi masyarakat khususnya anak-anak sekolah, juga membantu pemerintah menurunkan angka stunting.
"Kami menunggu arahan dari pusat sehingga kami dapat bergerak, termasuk mendata penerima manfaat dan mengatur mekanisme pendistribusiannya," kayanya lagi.
Dia menambahkan dengan adanya program MBG Pemkab Jayapura berharap dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama generasi muda.
"Kesehatan merupakan fondasi utama untuk membangun masyarakat yang produktif dan sejahtera, program ini wujud komitmen Presiden Prabowo menuju Indonesia maju," ujarnya lagi. (Ant/Z-9)
Anggaran Rp20 triliun yang disiapkan Danantara kepada MBG akan digunakan untuk membiayai para peternak ayam pedaging dan petelur
Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi Kepala BGN, Dadan Hindayana, yang mengembalikan Rp70 triliun anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) karena tidak terserap.
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa tidak ada standar menu nasional dalam program pemberian makanan bergizi gratis (MBG).
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) mencatat tiga kementerian/lembaga (K/L) masih memiliki tingkat penyerapan anggaran di bawah 50% hingga akhir September 2025.
Rencana pemerintah untuk memotong dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) apabila hingga akhir Oktober belum terserap bukanlah langkah yang tepat.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Chaniago menilai langkah Kemenkeu yang akan menarik anggaran program MBG dari Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan hal yang wajar.
Fadly mengatakan, pada rapat koordinasi itu BGN mengundang pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan untuk mempersiapkan pendataan calon penerima manfaat MBG
Anggota Komisi IX DPR Nurhadi menegaskan pentingnya penguatan aspek regulasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Keberhasilan program MBG sangat ditentukan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah, dunia usaha, legislatif, hingga akademisi.
Dalam waktu singkat, Indonesia berhasil membangun sistem Makan Bergizi Gratis (MBG) berskala masif hingga menarik perhatian Jepang untuk belajar langsung ke lapangan.
Menyikapi beredarnya informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa makanan dari SPPG Karyasari Sukaresmi didistribusikan menggunakan kantong plastik, pihak SPPG buka suara.
FAO mencatat 43,5% penduduk Indonesia tak mampu membeli pangan sehat. Program Makan Bergizi Gratis dinilai krusial bagi keluarga prasejahtera.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved