Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Barat akhirnya menetapkan APBD Papua Barat Tahun anggaran 2021 sebesar Rp8,8 Triliun, Kamis (18/2).
Setelah melalui proses dengar pendapat antara pemerintah daerah dan komisi-komisi DPR Papua Barat untuk menempatkan kepentingan rakyat lebih dominan dalam program pembangunan daerah itu, akhirnya dokumen anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Papua Barat tahun 2021 disahkan.
DPRD Provinsi Papua Barat (DPR-PB) mensahkan dokumen pembangunan itu setelah gabungan fraksi dewan menyampaikan pendapat akhirnya, kemudian pimpinan pimpinan rapat paripurna kelima, masa sidang kesatu tahun 2021 meminta persetujun dari para wakil rakyat.
Ketika para wakil rakyat setuju untuk Raperda disahkan menjadi APBD Papua Barat tahun 2021 maka pimpinan rapat paripurna mengetuk palu sebagai tanda pengesahan dokumen negara tersebut.
Selanjutnya ditandatangani oleh pimpinan lembaga legislatif dan eksekutif kemudian dilanjutkan dengan penyerahan dokumen APBD 2021 dari Ketua Dewan Orgenes Wonggor kepada Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan dalam rapat paripurna yang berlangsung di salah satu hotel Manokwari, Kamis, (18/2) .
Dalam keputusan DPR Papua Barat menjelaskan struktur APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp 8.824.967.136.608.00 terdiri dari, pendapatan daerah
sebesar 6.830.068.181.373,00 meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp412.577.256.373,00, pendapatan Rp 6.417.490.925.000.0.
Belanja sebesar Rp 7.827.517.657.980,00 terdiri dari belanja operasi Rp3.219.940.543.621,00 kemudian belanja modal Rp 2.348.266.644.148,00 belanja
tidak terduga Rp 158.659.452.009,00 dan belanja transfer sebesar Rp2.100.651.045.202,00, sedangkan total surplus/ defisit sebesar Rp
997.449.476.607,00.
Penerimaan pembiayaan sebesar Rp 997.449.478.628.00, sementara sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp927.449.478.628,00, jumlah pengeluaran pembiyaan Rp 0. Sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan sebesar Rp 2.021.00.(OL-13)
Bukan sekadar posisi singkat di atas podium, Indonesia membutuhkan skor konsistensi, seberapa tahan sebuah daerah mempertahankan perbaikan dalam jangka panjang.
Rencana pengalihan status PAM Jaya dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
DPRD DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI menyepakati besaran nilai Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara
Setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggung jawabkan dan tidak ada pemborosan atau program belanja simbolik hasil copy-paste yang tidak menyentuh masyarakat.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Penemuan kasus baru Tuberkulosis (TBC) di daerah itu hingga Juli 2025 mencapai 550 kasus, bahkan ada pasien yang sudah menunjukkan resisten obat.
Festival ini menampilkan berbagai atraksi budaya seperti tarian tradisional, musik daerah, dan pameran kerajinan tangan, serta bazar Ekraft UMKM.
Masyarakat Papua Barat mendatangi kantor KPK dan Kejagung untuk melakukan klarifikasi dan memberikan informasi hasil investigasi terkait Gubernur Papua Barat Dominggus Madacan.
BENCANA tanah longsor dan banjir bandang Pegunungan Arfak, tepatnya di Kampung Jim, Distrik Catubouw, Papua Barat menelan belasan korban jiwa.
Jumlah keseluruhan korban dalam peristiwa itu sebanyak 24 orang, terdiri atas lima orang selamat, 16 korban meninggal dunia, sedangkan tiga korban lainnya belum berhasil ditemukan.
Brimob melakukan pencarian Iptu Tomi Samuel Marbun, anggota yang dilaporkan hilang sejak 18 Desember 2024 di kawasan Kali Rawa, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved