Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
JABATAN 17 kepala daerah di Jawa Tengah diserah terimakan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai Pelaksana Harian (Plh) menyusul adanya pengunduran jadwal pelantikan bupati/wali kota terpilih.
Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/0002748 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pelaksana Harian (Plh) Bupati dan Wali Kota di Provinsi Jawa Tengah, ada 17 sekretaris daerah, Rabu (17/2) ini dilantik menjadi pelaksana garian (Plh) kepala daerah.
Pelantikan Sekda menjadi Plh bupati/wali kota dilakukan karena rencana kepala daerah terpilih yang sedianya dilakukan Rabu (17/2) mundur dan direncanakan baru akan dilaksanakan pada 25 atau 26 Februari 2021 mendatang.
Daerah di Jawa Tengah yang hari ini dilakukan penunjukan Plh kepada Sekretaris Daerah masing-masing, yaitu Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Surakarta, Kota Magelang, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Rembang, Kabupaten Bora, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Boyolali, Kabupaten, Kendal, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Semarang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Pemalang.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat meninjau proses vaksinasi di RSUD Batang mengatakan pelantikan kepala daerah terpilih akan digelar pada 25 atau 26 Februari 2021 mendatang. Agar roda pemerintah dan pelayanan kepada warga tetap berjalan maka ditunjuk sekretaris daerah sebagai Plh.
"Sudah ada ketentuannya, sudah kami siapkan pelantikan pada 25 atau 26 mendatang dengan pelantikan secara virtual," kata Ganjar.
Dari 21 daerah yang melaksanakan pilkada, ungkap Ganjar, ada beberapa kepala daerah yang belum selesai. Kalau belum selesai, sehingga masih tetap menjabat namun kecuali mengikhlas masa jabatannya dimajukan. "Tapi sepertinya tidak mau melepaskan sehingga kira tunggu saja," imbuhnya. (OL-15)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Capaian ini sekaligus mencatatkan Jawa Tengah sebagai daerah dengan serapan tenaga kerja tertinggi kedua di Pulau Jawa,
Kesenjangan akses medis antara kota dan desa harus segera diakhiri melalui jemput bola pelayanan.
Strategi penanganan dilakukan melalui skema peningkatan hingga rehabilitasi rutin untuk menjaga konektivitas antarwilayah.
Hingga Oktober 2025, kerusakan kawasan konservasi akibat tambang ilegal telah mencapai 409 hektare.
Tol Kanci-Pejagan, tercatat sebanyak 3.465 kendaraan melintas keluar tol sejak pukul 00.00 hingga pukul 08.00 WIB pagi tadi.
Prestasi gemilang tersebut dinilai menjadi bagian krusial dari keberhasilan kontingen Indonesia dalam mempertahankan posisi teratas pada pesta olahraga terbesar di Asia Tenggara tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved