Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Kumpulan Berita DPR RI
JABATAN 17 kepala daerah di Jawa Tengah diserah terimakan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai Pelaksana Harian (Plh) menyusul adanya pengunduran jadwal pelantikan bupati/wali kota terpilih.
Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/0002748 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pelaksana Harian (Plh) Bupati dan Wali Kota di Provinsi Jawa Tengah, ada 17 sekretaris daerah, Rabu (17/2) ini dilantik menjadi pelaksana garian (Plh) kepala daerah.
Pelantikan Sekda menjadi Plh bupati/wali kota dilakukan karena rencana kepala daerah terpilih yang sedianya dilakukan Rabu (17/2) mundur dan direncanakan baru akan dilaksanakan pada 25 atau 26 Februari 2021 mendatang.
Daerah di Jawa Tengah yang hari ini dilakukan penunjukan Plh kepada Sekretaris Daerah masing-masing, yaitu Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Surakarta, Kota Magelang, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Rembang, Kabupaten Bora, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Boyolali, Kabupaten, Kendal, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Semarang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Pemalang.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat meninjau proses vaksinasi di RSUD Batang mengatakan pelantikan kepala daerah terpilih akan digelar pada 25 atau 26 Februari 2021 mendatang. Agar roda pemerintah dan pelayanan kepada warga tetap berjalan maka ditunjuk sekretaris daerah sebagai Plh.
"Sudah ada ketentuannya, sudah kami siapkan pelantikan pada 25 atau 26 mendatang dengan pelantikan secara virtual," kata Ganjar.
Dari 21 daerah yang melaksanakan pilkada, ungkap Ganjar, ada beberapa kepala daerah yang belum selesai. Kalau belum selesai, sehingga masih tetap menjabat namun kecuali mengikhlas masa jabatannya dimajukan. "Tapi sepertinya tidak mau melepaskan sehingga kira tunggu saja," imbuhnya. (OL-15)
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
GUBERNUR Jawa Tengah Ahmad Luthfi menghadirkan langsung pimpinan KPK untuk memberikan arahan dan pembekalan kepada para kepala daerah dan DPRD di wilayahnya.
Akan tetapi, katanya, mulai Kamis ini, kondisi atmosfer menunjukkan peningkatan pertumbuhan awan yang berpotensi memicu hujan di wilayah Cilacap dan sekitarnya.
SEJUMLAH pemudik Lebaran 2026 yang pulang ke Jawa Tengah (Jateng) mengaku merasakan hasil geliat pembangunan yang ada di provinsi ini.
KAPOLDA Jawa Tengah (Jateng), Ribut Hari Wibowo, memastikan situasi keamanan dan ketertiban selama libur Lebaran 2026 di wilayahnya hingga saat ini terpantau aman dan kondusif.
BMKG memprediksi musim kemarau 2026 di Jawa Tengah akan lebih kering (di bawah normal). Cek jadwal awal kemarau dan puncak kekeringan di wilayah Anda.
Dishub Jateng membuka posko mudik terpadu yang memantau arus mudik dan balik Lebaran 2026 melalui CCTV 24 jam di titik rawan macet.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved