Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
JABATAN 17 kepala daerah di Jawa Tengah diserah terimakan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai Pelaksana Harian (Plh) menyusul adanya pengunduran jadwal pelantikan bupati/wali kota terpilih.
Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/0002748 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pelaksana Harian (Plh) Bupati dan Wali Kota di Provinsi Jawa Tengah, ada 17 sekretaris daerah, Rabu (17/2) ini dilantik menjadi pelaksana garian (Plh) kepala daerah.
Pelantikan Sekda menjadi Plh bupati/wali kota dilakukan karena rencana kepala daerah terpilih yang sedianya dilakukan Rabu (17/2) mundur dan direncanakan baru akan dilaksanakan pada 25 atau 26 Februari 2021 mendatang.
Daerah di Jawa Tengah yang hari ini dilakukan penunjukan Plh kepada Sekretaris Daerah masing-masing, yaitu Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Surakarta, Kota Magelang, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Rembang, Kabupaten Bora, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Boyolali, Kabupaten, Kendal, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Semarang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Pemalang.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat meninjau proses vaksinasi di RSUD Batang mengatakan pelantikan kepala daerah terpilih akan digelar pada 25 atau 26 Februari 2021 mendatang. Agar roda pemerintah dan pelayanan kepada warga tetap berjalan maka ditunjuk sekretaris daerah sebagai Plh.
"Sudah ada ketentuannya, sudah kami siapkan pelantikan pada 25 atau 26 mendatang dengan pelantikan secara virtual," kata Ganjar.
Dari 21 daerah yang melaksanakan pilkada, ungkap Ganjar, ada beberapa kepala daerah yang belum selesai. Kalau belum selesai, sehingga masih tetap menjabat namun kecuali mengikhlas masa jabatannya dimajukan. "Tapi sepertinya tidak mau melepaskan sehingga kira tunggu saja," imbuhnya. (OL-15)
Kelima isu tersebut juga menjadi akar berbagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Arus lalu lintas di depan pabrik Polytron, tepatnya dari arah Semarang menuju Demak, sudah relatif lancar, tidak tersendat seperti hari-hari sebelumnya.
SEBANYAK 3.476.830 keluarga penerima manfaat (KPM) di Jawa Tengah bakal menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat pada 2025. Total anggarannya mencapai Rp12,396 triliun
Kanwil Bea Cukai Jateng DIY resmi memberikan fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB) kepada perusahaan yang bergerak di bidang industri komponen otomotif asal Semarang, PT PASI.
LOMBA lari biasanya dilakukan di jalan atau juga banyak dalam bentuk trail run yang dilakukan di jalan tanah atau di luar jalur biasa, tapi ada juga lari yang unik dilakukan di dalam sebuah mal.
WAKIL Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq mengapresiasi pemerintah daerah yang sama-sama memiliki komitmen untuk mewujudkan visi pendidikan bermutu untuk semua.
Mahasiswa diminta tidak sekadar menunaikan tugas akademik semata, tetapi secara riil diminta mengembangkan desa tersebut sesuai keunggulan yang dimiliki.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved