Pembangunan Rumah tidak Layak Huni Jadi Program Strategis Jabar

PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat merencanakan pembangunan 31.500
unit rumah tidak layak huni pada 2021 ini. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya pada masa kepemimpinan
Gubernur Ridwan Kamil.

Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jawa Barat Boy Iman
Nugraha mengatakan, pihaknya menganggarkan Rp560 miliar untuk program
tersebut pada tahun ini. "Sebarannya merata di 27 kabupaten/kota," kata
Boy di Bandung, Selasa (9/2).

Menurutnya, pembangunan rutilahu pada tahun ini lebih banyak karena
merupakan program strategis dari Emil. Sehingga, lanjut Boy, pemangkasan anggaran yang dilakukan pada program lain tidak berlaku untuk pembangunan rumah sehat tersebut.

"Ini program strategis Pak Gubernur. Dalam RPJMD, selama lima tahun
membangun 100 ribu rutilahu," ujarnya.

Hingga 2020 kemarin, menurutnya sudah terbangun sekitar 30 ribu lebih
rutilahu. Penambahan jumlah pada tahun ini dilakukan untuk mencapai
target 100 ribu dalam waktu lima tahun.

"Karena situasi, target 20 ribu unit pada tahun 2018 dan 2020 tidak
terpenuhi. Sehingga sekarang ditambah," katanya.

Lebih lanjut Boy katakan, keluarga calon penerima manfaat program
rutilahu ini merupakan hasil usulan dari unsur desa/kelurahan seperti
LPM. "Usulan penerimanya keluar dari BKM atau LPM desa. Jadi melalui
desa," katanya.

Selanjutnya, calon penerima sudah melalui tahap verifikasi oleh
pemerintah kabupaten/kota. Nantinya, Boy menyebut masing-masing keluarga penerima manfaat program rutilahu akan diberi bantuan senilai Rp17,5 juta.

Uang tersebut akan dibelikan material bangunan senilai Rp16,7 juta,
sedangkan sisanya untuk upah tenaga kerja sebesar Rp500 ribu dan administrasi perangkat desa Rp300 ribu. Semua keluarga penerima manfaat program rutilahu akan menerima bantuan dalam bentuk fisik berupa material bahan bangunan.

"Anggarannya dari provinsi akan langsung ditransfer ke masing-masing LPM pengusul, nanti dibelanjakan oleh pengusul," katanya.

Dia berharap program ini mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat terutama di tengah-tengah pandemi virus korona saat ini.

Nantinya, Boy menyebut setiap pembangunan satu unit rutilahu akan
menyerap 3-4 tenaga kerja. "Kalikan saja 31.500, berarti ada 126 ribu
tenaga kerja yang terserap," katanya seraya menyebut tenaga kerja yang
dilibatkan berasal dari warga sekitar.

Selain itu, Boy mengingatkan unsur desa pengusul agar membelanjakan
material bahan bangunan dari toko sekitar juga. "Sehingga manfaat
investasi ini tidak lari keluar, tapi diserap juga oleh masyarakat
sekitar," katanya.

Dengan begitu, dia kembali menegaskan setiap anggaran yang dikeluarkan
pemerintah harus memberi dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Bahkan, dia berharap program rutilahu inipun memberi manfaat jangka
panjang bagi keluarga penerima.

"Dengan adanya rumah yang sehat, hidupnya juga akan sehat, sehingga
fisiknya jadi sehat. Dengan fisik yang sehat, produktivitas akan
meningkat, sehingga pendapatan juga akan meningkat, jadi
kesejahteraannya juga meningkat," paparnya. (N-3)