Ombudsman Nilai Data Vaksinasi di Bali Tak Akurat

OMBUDSMAN Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Bali menilai vaksinasi untuk tenaga kesehatan (nakes) di Kota Denpasar telah berjalan dengan baik. Namun, soal data terkait vaksinasi masih simpangsiur sehingga keakuratannya diragukan.

"ORI Bali sangat berkepentingan tentang vaksinasi ini untuk menggambarkan ke publik, bagaimana kinerja petugas dan efektifitas vaksin. Secara umum cukum baik," ungkap Kepala Ombudsman Bali Umar Ibnu Alkhatab dalam keterangan pers Evaluasi dan Monitoring Vaksinasi di Bali, Senin (8/2)

Dalam monitoring tersebut, ORI Bali menghadirkan beberapa pihak diantaranya Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Rumah Sakit Bali Mandara Provinsi Bali, Dinas Kesehatan Kota Denpasar, beberapa Puskesmas Kota Denpasar sebagai pelaku lapangan dan beberapa stakeholder lainnya.

Menurut Umar, salah satu kendala utama yang dihadapi adalah soal data. Dari data yang dikumpulkan ORI Bali, terjadi perbedaan. Data riil di lapangan dengan data yang ada di aplikasi mengalami perbedaan. Diantaranya pada aplikasi PCARE BPJS yang sering terjadi kesulitan input data, adanya perubahan jadwal, stok vaksin, serta kendala lainnya.

"Ini soal data yang tidak cocok. Misalnya di lapangan mereka merasa jumlah Nakes sudah divaksin tetapi laporan di aplikasi tidak terbaca. Penyebabnya banyak, bisa belum diinput, tidak diinput, atau salah input data. Data ini bisa mempengaruhi kebijakan dan pengambilan keputusan penanganan selanjutnya," ujarnya.

Untuk itu Ombudsman Bali meminta agar seluruh stakeholder segera melakukan perbaikan dan pencocokan data.

ORI Bali menyarankan kepada Dinas Kesehatan agar melakukan koordinasi dengan  BPJS Kesehatan tentang kendala aplikasi PCARE. Berikut juga publikasi transparansi kepada masyarakat terkait sarana prasarana pendukung vaksinasi.  (OL-13)

Baca Juga: Sandiaga Minta Bali Diprioritaskan dalam Vaksinasi Covid-19