Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dinilai tidak dapat disalahkan atas polemik kewarganegaraan Bupati terpilih Orient P Riwu Kore. Penyelenggara pemilu tersebut telah berkerja sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
"Memang tidak mudah melacaknya (kewarganegaraan Orient) terlebih yang bersangkutan (Orient) telah memiliki KTP resmi. Di dalam undang-undang, hanya itu sarat administrasi yang membuktikan seseorang adalah warga negara Indonesia (WNI)," ujar Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti, Minggu (7/2).
Ray meyakini tidak ada niat kesengajaan yang dilakukan penyelenggara pemilu untuk meloloskan Orien, jika sejak awal terbukti warga negara asing (WNA).
Baca juga: Bupati Bungo Disuntik Vaksinasi Covid-19
Penyelenggara pemilu, terutama KPU, memverifikasi berkas pasangan calon berdasarkan data kependudukan yang ada.
"Mereka (penyelenggara pemilu) tidak dapat mengubah data apapun selain memastikan data itu benar adanya. Kewenangan mengubah data penduduk hanya ada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil)," jelasnya.
Lebih lanjut, saat ini, Dukcapil harus bekerja maksimal dalam memastikan kewarganegaraan Orient. Berdasarkan aturan yang ada, seseorang tidak dapat menjadi WNI selama yang bersangkutan memiliki kewarganegaraan negara lain.
"Sekarang ada data baru yang menyebut bahwa Orient masih tercatat sebagai warga negara Amerika Serikat (AS). Itu yang harus dilacak pihak Dukcapil," tuturnya.
Status kewarganegaraan Orient menuai polemik. Bawaslu Sabu Raijua mengungkap fakta Orient sebagai warga negara AS. Hal tersebut diketahui setelah Bawaslu mengonfirmasi langsung ke Kedutaan Besar (Kedubes) AS untuk Indonesia.
"Kami kemarin email ke Kedubes Amerika, benar saudara Orient warga negara Amerika Serikat," ujar Ketua Bawaslu Sabu Raijua Yudi Tagi Huma, Selasa (2/2). (OL-1)
Prada Lucky, yang baru dua bulan berdinas sebagai prajurit TNI AD, merupakan anak Sersan Mayor (Serma) Kristian Namo, prajurit TNI aktif yang berdinas di Komando Distrik Militer, di NTT.
GEMPA bumi berkekuatan magnitudo 3,7 mengguncang Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (9/8) pukul 08.21 Wita, tidak berpotensi tsunami.
ORANGTUA Prada Lucky Namo, seorang prajurit TNI muda yang meninggal dunia diduga akibat penganiayaan oleh seniornya, menuntut agar pelaku dijatuhi hukuman mati.
Program ini menargetkan 10.000 fasilitas kesehatan, termasuk puskesmas, rumah sakit kabupaten dan kota, serta rumah sakit provinsi, dengan anggaran sekitar Rp1 miliar per fasilitas
KEMENTERIAN Kehutanan (Kemenhut) angkat bicara terkait polemik rencana pembangunan fasilitas pariwisata oleh PT Komodo Wildlife Ecotourism di Pulau Padar, kawasan Taman Nasional Komodo.
Berdiri di Desa Mondu, Kecamatan Kanatang, Prainatang dikenal sebagai salah satu kampung megalitik tertua di Sumba Timur.
Putusan MK soal kewenangan Bawaslu memutus pelanggaran administrasi Pilkada, pembentuk UU dapat segera merevisi UU Pilkada.
MK mengatakan selama ini terdapat perbedaan atau ketidaksinkronan peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu dengan pelanggaran administrasi pilkada.
Titi Anggraini mengatakan putusan tersebut telah menegaskan tidak lagi terdapat perbedaan antara rezim pemilu dengan rezim pilkada.
Pengalaman dari Pemilu 2024 menunjukkan betapa tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved