Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dinilai tidak dapat disalahkan atas polemik kewarganegaraan Bupati terpilih Orient P Riwu Kore. Penyelenggara pemilu tersebut telah berkerja sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
"Memang tidak mudah melacaknya (kewarganegaraan Orient) terlebih yang bersangkutan (Orient) telah memiliki KTP resmi. Di dalam undang-undang, hanya itu sarat administrasi yang membuktikan seseorang adalah warga negara Indonesia (WNI)," ujar Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti, Minggu (7/2).
Ray meyakini tidak ada niat kesengajaan yang dilakukan penyelenggara pemilu untuk meloloskan Orien, jika sejak awal terbukti warga negara asing (WNA).
Baca juga: Bupati Bungo Disuntik Vaksinasi Covid-19
Penyelenggara pemilu, terutama KPU, memverifikasi berkas pasangan calon berdasarkan data kependudukan yang ada.
"Mereka (penyelenggara pemilu) tidak dapat mengubah data apapun selain memastikan data itu benar adanya. Kewenangan mengubah data penduduk hanya ada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil)," jelasnya.
Lebih lanjut, saat ini, Dukcapil harus bekerja maksimal dalam memastikan kewarganegaraan Orient. Berdasarkan aturan yang ada, seseorang tidak dapat menjadi WNI selama yang bersangkutan memiliki kewarganegaraan negara lain.
"Sekarang ada data baru yang menyebut bahwa Orient masih tercatat sebagai warga negara Amerika Serikat (AS). Itu yang harus dilacak pihak Dukcapil," tuturnya.
Status kewarganegaraan Orient menuai polemik. Bawaslu Sabu Raijua mengungkap fakta Orient sebagai warga negara AS. Hal tersebut diketahui setelah Bawaslu mengonfirmasi langsung ke Kedutaan Besar (Kedubes) AS untuk Indonesia.
"Kami kemarin email ke Kedubes Amerika, benar saudara Orient warga negara Amerika Serikat," ujar Ketua Bawaslu Sabu Raijua Yudi Tagi Huma, Selasa (2/2). (OL-1)
Korban diduga hanyut saat hendak menyeberangi sungai untuk pulang ke rumah.
BENTROK antarwarga akibat konflik lahan di Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, pecah pada Jumat (6/3). Kericuhan melibatkan warga empat desa.
Bentrokan warga pecah di Adonara Timur, Flores Timur (6/3/2026). 3 warga luka tembak senjata rakitan & sejumlah rumah terbakar akibat sengketa lahan.
ABB di Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan dengan berkolaborasi bersama Happy Hearts Indonesia (HHI) melalui program “Water for All”.
GUBERNUR NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengungkap potensi dampak serius terhadap sekitar 9 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemprov NTT.
KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) mengawal proses pemulangan 13 korban dugaan TPPO asal Jabar yang ditemukan di Kabupaten Sikka.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved