Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dinilai tidak dapat disalahkan atas polemik kewarganegaraan Bupati terpilih Orient P Riwu Kore. Penyelenggara pemilu tersebut telah berkerja sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
"Memang tidak mudah melacaknya (kewarganegaraan Orient) terlebih yang bersangkutan (Orient) telah memiliki KTP resmi. Di dalam undang-undang, hanya itu sarat administrasi yang membuktikan seseorang adalah warga negara Indonesia (WNI)," ujar Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti, Minggu (7/2).
Ray meyakini tidak ada niat kesengajaan yang dilakukan penyelenggara pemilu untuk meloloskan Orien, jika sejak awal terbukti warga negara asing (WNA).
Baca juga: Bupati Bungo Disuntik Vaksinasi Covid-19
Penyelenggara pemilu, terutama KPU, memverifikasi berkas pasangan calon berdasarkan data kependudukan yang ada.
"Mereka (penyelenggara pemilu) tidak dapat mengubah data apapun selain memastikan data itu benar adanya. Kewenangan mengubah data penduduk hanya ada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil)," jelasnya.
Lebih lanjut, saat ini, Dukcapil harus bekerja maksimal dalam memastikan kewarganegaraan Orient. Berdasarkan aturan yang ada, seseorang tidak dapat menjadi WNI selama yang bersangkutan memiliki kewarganegaraan negara lain.
"Sekarang ada data baru yang menyebut bahwa Orient masih tercatat sebagai warga negara Amerika Serikat (AS). Itu yang harus dilacak pihak Dukcapil," tuturnya.
Status kewarganegaraan Orient menuai polemik. Bawaslu Sabu Raijua mengungkap fakta Orient sebagai warga negara AS. Hal tersebut diketahui setelah Bawaslu mengonfirmasi langsung ke Kedutaan Besar (Kedubes) AS untuk Indonesia.
"Kami kemarin email ke Kedubes Amerika, benar saudara Orient warga negara Amerika Serikat," ujar Ketua Bawaslu Sabu Raijua Yudi Tagi Huma, Selasa (2/2). (OL-1)
Pelaksanaan Jumat Agung di Labuan Bajo tahun ini kembali diwarnai kebijakan pembatasan kendaraan bermotor melalui program Silentium Magnum
PEMERINTAH Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) menyoroti ketimpangan serius dalam sebaran kunjungan wisatawan di destinasi wisata super prioritas Labuan Bajo.
PULUHAN ekor paus pilot, Senin (9/3) lalu yang ditemukan terdampar di pesisir Pantai Mbadokai, Desa Deranitan dan Desa Fuafuni, Rote Barat Daya, Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT).
WAKIL Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, meninjau Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kecamatan Landu Leko.
SEBAGAI kabupaten terluas di Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan luas wilayah sekitar 7.000 kilometer persegi, potensi lahan di Kabupaten Sumba Timur belum tergarap maksimal.
Proyek Jalan Inpres Mauponggo-Ngera-Pu’uwada di Nagekeo senilai Rp18 miliar diserahterimakan (PHO) meski rusak. Simak fakta lapangan dan analisis ahli.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved