Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
DINAS Kesehatan Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mengantisipasi adanya tenaga kesehatan (nakes) yang menolak mendapatkan vaksin Covid-19. Dinkes akan membentuk tim sweeping untuk memastikan nakes hadir saat pelaksanaan vaksinasi.
"Kami sudah membentuk tim sweeping vaksin apabila nakes yang sudah dijadwalkanya akan mengikuti vaksinasi tidak hadir petugas akan melakukan sweeping ke alamat rumahnya," Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya Uus Supangat, Sabtu (30/1).
"Pelaksanaan vaksin sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid 19 dan Nakes yang sudah mendapatkan elektonik tiket bisa secepatnya mendatangi fasilitas kesehatan dan melaksanakan vaksinasi tetapi kalau ada yang menolak ada konsekuensinya," tambahnya.
Lebih jauh, Uus mengatakan Kota Tasikmalaya mendapatkan jatah vaksin sinovac sebanyak 7.400 dosis dan akan didistribusikan ke 22 puskesmas, lima rumah sakit dan tiga klinik kesehatan. Untuk tahap pertama bagi 10 orang pejabat publik esensial dan 3.469 nakes.
Ia mengatakan, vaksinasi covid-19 sekarang akan dilakukan kepada nakes tapi masih ada 1.500 orang yang belum mendapat vaksin. Diharapkan, vaksinasi nakes bisa terselesaikan pada Februari. (OL-15)
Tidak ada korban jiwa, tapi jalan penghubung antar Kecamatan tertutup materil tanah longsor dan pohon tumbang
Hujan deras yang terjadi ini tidak menyurutkan para peserta bubar dan mereka tetap bertahan.
Pembentangan bendera tersebut, bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan.
Warga Kampung Pajagan, Kelurahan Cigantang, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat membuat lorong merah putih sepanjang 100 meter.
Penolakan ini terjadi dengan dalih orangtua bayi tidak membawa dokumen seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Identitas Anak (KIA) saat datang ke rumah sakit.
Harga beras terus merangkak naik terutama terjadi pada beras premium super semula dijual Rp13.500 perkg menjadi Rp 15 ribu hingga Rp 16 ribu per kg.
MPLS tahun akademik 2025/2026 di sekolah rakyat tersebut diikuti oleh 100 siswa jenjang SMP dan SMA. Mereka akan mengikuti MPLS selama dua minggu ke depan.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat (Jabar) menerbitkan imbauan kepada bupati dan wali kota di wilayahnya untuk membebaskan tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) perorangan
FORUM masyarakat makan bergizi gratis (FMMBG) Jawa Barat (Jabar) menemukan adanya dapur fiktif dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG)
Diterbitkannya kebijakan pencegahan anak putus sekolah ke jenjang pendidikan menengah merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah sesuai konstitusi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan, tidak membangun sekolah baru
FORUM Sekolah Swasta menggugat Pemerintah Provinsi dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke soal rimbongan belajar (rombel). Dedi Mulyadi menjawab gugatan tersebut
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved