Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PASANGAN calon (paslon) tunggal Pilkada Boyolali, M Said Hidayat-Wahyu Irawan mengklaim menang mutlak melawan kotak kosong dalam pemungutan suara Rabu (9/12). Dalam real count internal, paslon jagoan PDIP yang didukung koalisi besar parpol parlemen dan non parlemen itu, hingga Rabu (9/12) pukul 16.30 WIB memperoleh 662.068 suara atau sekitar 95,6 persen.
"Ini jelas membanggakan. Kerja keras tim pemenangan, sementara menghasilkan 95,6 persen atau 662.068 suara. Sedang kotak kosong hanya 30.552 suara atau 4,41 persen, dari total suara sah 692.620 suara atau 97,08 persen. Suara tidak sah 20.827 suara atau 2,92 persen," ungkap Seno Kusumo, pengendali tim pemenangan Said-Irawan.
Dia paparkan, hasil penghitungan cepat itu, masih kurang 15 TPS dari total 2.227 TPS yang tersebar di 22 kecamatan di Boyolali. Paslon Said-Irawan tinggal menunggu hasil resmi penghitungan KPU Boyolali.
"Sekali lagi ini merupakan hasil kerja keras tim pemenangan dan dukungan nyata semua elemen yang menjatuhkan pilihan kepada paslon Said-Irawan untuk memimpin Boyolali lima tahun ke depan," imbuh Seno.
Ketua DPC PDIP Boyolali S. Paryanto menambahkan, PDIP dan koalisi besar parpol mengucapkan terima kasih kepada warga masyarakat yang telah berpartisipasi memberikan dukungan kepada Said-Irawan, sehingga memperoleh suara yang cukup signifikan.
Meski dalam suasana pandemi covid 19, tingkat kehadiran atau partisipasi masyarakat Boyolali mencapai 713.447 pemilih atau 89,53 persen dari total daftar pemilihan tetap (DPT) sebanyak 796.844 pemilih.
"Jumlah tingkat kehadiran pemilih di TPS yang sangat luar yakni mencapai 713.447 suara atau 89,53 persen, dan teelaksana secara baik dan oenuh disiplin prokea covid-19" ungkap dia. (R-1)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Daerah di Jawa Tengah berpotensi cuaca ekstrem, ungkap Farita Rachmawati, yakni Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Mungkid, Boyolali, Klaten
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyesalkan maraknya tawuran sarung selama Ramadan dan meminta penanganan ramah anak melalui disiplin positif.
POLDA Jateng melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) berhasil membongkar sindikat penadah sepeda motor bodong skala besar yang melibatkan jaringan antarprovinsi.
Setelah ambruknya dua banguna ambru, pihak sekolah kemudian berkoordinasi dengan atasan, termasuk Dinas Pendidikan Wilayah XII, dan kepala sekolah sebelumnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar. Dalam waktu dekat, sebanyak 308 GPM akan digelar di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah (Jateng).
Akibat kejadian itu, para korban langsung dievakuasi ke RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan untuk mendapatkan penanganan medis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved