Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Bawaslu kabupaten mengawasi penerapan protokol kesehatan covid 19 saat pemungutan suara pilkada serentak 9 Desember 2020. Setiap tempat pemunggutan suara (TPS) wajib menyediakan alat pelindung diri, tempat cucian tangan, penyatisasi tangan (hand sanitizer), hingga memastikan tersedianya penyediaan bilik khusus apabila ada pemilih yang terindikasi covid-19.
"Kami juga melakukan pengawasan pemenuhan standar ukuran luas TPS, mengingat penambahan TPS khusus dan menjaga jarak, penggunaan cairan penyatisasi tangan mengakibatkan mudah pudarnya tinta sebagai penanda pemilih," ujar Anggota Bawaslu NTT Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Jemris Fointuna di Kupang, Selasa (8/12).
Jemris mengatakan Bawaslu ingin memastikan ketersediaan logistik dalam bentuk alat pelindung diri (APD), kesiapan sumber daya manusia penyelenggara, saksi dan pengawas terutama memastikan seluruhnya dijamin dalam kondisi sehat, termasuk pelaksanaan rapid test dan mekanisme penggantian penyelenggara yang positif Covid-19.
Selain itu, pemenuhan hak pilih bagi masyarakat yang berstatus karantina atau pasien covid-19, antisipasi bagi pemilih yang menolak penggunaan masker, dan pengawasan pemenuhan standar ukuran luas TPS. Sementara Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Belu Mikael Nahak memastikan protokol kesehatan di TPS berjalan ketat.
"Semua kebutuhan untuk pencegahan virus korona sudah tersedia dan lengkap, tinggal didistribusikan ke TPS," katanya
Mikael menyebutkan APD yang dibutuhkan saat pemunggutan suara mulai dari masker, hand sanitizer, face shield sudah siap. Semua pemilih yang menyalurkan hak suaranya akan menjalani pemeriksaan suhu oleh petugas di pintu masuk TPS. Jika suhu pemilih mencapai 37,3 derajat celcius, diarahkan ke bilik khusus atau uang isolasi.
"Di ruang isolasi, pemilih dilayani oleh perawat dan petugas medis dengan pengawas dan saksi," katanya.
baca juga: 1.000 Petugas KPPS NTB Reaktif Covid-19
Selesai mencoblos, surat suara tersebut ke dalam kotak suara dengan tetap mendapat pengawalan dari petugas dan saksi. Menurutnya, dalam melayani pemilih dengan suhu tinggi, petugas mengenakan baju hamzat. Sedangkan tempat duduk di lokasi TPS sudah diatur berjarak satu meter. KPU juga sudah membagi waktu kedatangan pemilih ke TPS untuk mencegah kerumunan. (OL-3)
Selain Minyakita, tim juga menemukan harga cabai rawit Rp75.000/kg, bawang merah Rp40.000/kg, bawang putih Rp45.000/kg, daging sapi Rp105.000/kg, daging ayam Rp40.000/kg.
Survei terbaru yang dirilis Voxpol Center Research and Consulting menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih tergolong tinggi.
Perlindungan satwa adalah bagian tak terpisahkan dari mitigasi bencana dan keseimbangan ekosistem.
Sejak 2019, Faris terjun ke NTT untuk melakukan misi sosial dalam penanganan masalah kesehatan di daerah itu.
IA sampai pada ujung hidupnya. Tapi narasi kepergiannya tak berujung. Ia pergi dalam sunyi. Pamit dalam diam. Diam dan sunyi itu menjadi saksi terakhir ziarah hidupnya.
KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta lembaga terkait memberikan pendampingan psikososial untuk saudara dan keluarga anak korban bunuh diri di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT).
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved