Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PASCAbencana banjir yang melanda Kota Tebing Tinggi, Sumatra Utara sejak Jumat (27/11) menyisakan kerugian. Mulai dari tanggul yang jebol, lahan pertanian, perikanan dan peternakan yang rusak, sekolah rusak akibat banjir luapan Sungai Padang.
Wali Kota Tebing Tinggi Umar Zunaidi Hasibuan saat menyerahkan bantuan pangan, masker dan sanitizer Minggu (29/11) di dapur umum posko banjir Kelurahan Mekar Sentosa Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi menjelaskan Pemkot Tebing Tinggi saat ini sedang melakukan tahapan kajian untuk menghitung kerugian masyarakat serta kerugian pemerintah.
"Kita sedang melakukan kajian cepat penghitungan kerugian-kerugian yang diderita oleh masyarakat, baik itu infrastruktur, perumahan, pertanian, perikanan, peternakan dan juga sekolah-sekolah ataupun fasilitas umum yang terkena bencana banjir ini. Antara lain infrastruktur jalan ada beberapa banyak yang rusak. Kemudian hal-hal lain yang menyangkut dengan drainase, ataupun bangunan gedung yang rusak itu menjadi data kita," jelas Wali Kota, Minggu (29/11).
Menurutnya kerugian akibat dampak banjir sangat besar, terutama pada infrastruktur jalan yang rusak.
"Tanggul saja berapa meter yang jebol. Itu sudah pasti mengalami kerugian yang besar. Belum lagi sektor pertanian dan perekonomian," lanjutnya.
Seringnya terjadi bencana banjir yang melanda Kota Tebing Tinggi hampir di setiap penghujung tahun, Pemkot Tebing Tinggi mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk segera menindaklanjuti rencana penanggulangan banjir tersebut.
baca juga: Banjir Tebing Tinggi, 56 Posko Didirikan
Terkait usulan tersebut, Umar Zunaidi menegaskan dan mendesak pemerintah provinsi Sumatra Utara ataupun pemerintah pusat melalui perwakilan yang ada di DPRD dan DPR-RI untuk segera menyuarakan penanggulangan banjir secara tuntas.
"Kita harapkan untuk sama-sama menyuarakan bahwa ini perlu dituntaskan atau disegerakan di Tebing Tinggi agar jangan tiap tahun kita kebanjiran. Itu yang kita mintakan," tegasnya. (OL-3)
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Suhu udara rata-rata 11 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 56-99 persen dan angin bertiup dari Selatan hingga Barat dengan kecepatan 3 hingga 7 km per jam.
Merujuk dari terakhir pemerintah, bencana banjir dan longsor akhir November 2025 lalu menyebabkan 208.693 unit rumah di Aceh rusak.
Mobil Toyota Avanza yang mereka tumpangi dihantam kereta api penumpang di perlintasan tanpa palang pintu, Jalan Abdul Hamid, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Sumatra Utara.
Sebelumnya, kecelakaan terjadi sekitar pukul 18.30 WIB di perlintasan rel tanpa palang pintu, Jalan Abdul Hamid, Kecamatan Padang Hilir.
Peristiwa tanah longsor tersebut terjadi sekitar pukul 19.45 WIB, Rabu malam. Kedua korban pada saat kejadian sedang bermain tenda-tendaan bersama dua anak lainnya.
Layanan tersebut meliputi administrasi kependudukan, perizinan usaha, layanan kesehatan, hingga layanan kepolisian dan imigrasi.
KAKEK berusia 75 tahun terjebak dalam kebakaran sebuah penginapan kelas melati di Kota Tebing Tinggi, Sumatra Utara (Sumut).
DUA bencana tanah longsor terjadi sejak dua hari terakhir di Kota Depok, Jawa Barat (Jabar).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved