MUI Sulteng Ajak Masyarakat Lawan Terorisme

MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Tengah menyampaikan belasungkawa dan prihatin atas peristiwa pembantaian satu keluarga yang diduga dilakukan kelompok teroris mengatasnamakan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Dusun Torpedo, Desa Lemba Tongoa, Kabupaten Sigi, Jumat (27/11).

"Mari bersama melawan kekerasan dan aksi teror sebagai musuh kemanusiaan, sekaligus meredam suasana agar dapat tetap menjaga kerukunan umat beragama," kata Ketua MUI Sulteng Habib Ali bin Muhammad Aljufri di Kota Palu, Sabtu (28/11).

Dia meminta masyarakat untuk menahan diri agar tidak mudah terprovokasi oleh oknum-oknum yang sengaja ingin membenturkan dan mengadu domba masyarakat. Serta tidak menyebarkan foto maupun video keluarga yang dibantai tersebut untuk menjaga perasaan anggota keluarga korban.

"Cara melakukan deradikalisasi yakni dengan meluruskan benih-benih paham yang saat ini sudah tersemai dan melekat di hati para teroris dengan melalui pendekatan budaya, pemahaman ajaran agama yang benar, serta memberikan pekerjaan dan penegakan hukum dengan prinsip semua sama di depan hukum," ujarnya.

Sekretaris MUI Suteng Sofyan Bachmid menilai tindakan tersebut di luar nalar akal sehat dan sudah sangat melampaui batas nilai kemanusiaan. Karenanya, atas dalih apa pun, aksi itu tidak dibenarkan karena bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama dan Pancasila.

"Tidak semestinya hal semacam itu dikaitkan dengan motif agama. Ada sejumlah faktor lain seperti ekonomi sampai dengan hukum yang berpotensi membuat orang mau untuk melakukan tindakan tersebut," ucapnya.

baca juga: Wakil Ketua MPR Kutuk Serangan Teroris di Sulteng

Ia meminta seluruh lapisan masyarakat agar tidak cepat menyimpulkan peristiwa itu akibat pemahaman agama yang salah.

"Ini sifatnya multidimensi. Kalau orang diperlakukan tidak adil atau hak asasinya diinjak-injak, tentu akan marah, emosi," terangnya.

Karena itu ia mengimbau masyarakat agar tidak menjadikan agama sebagai sasaran dalam kasus terorisme. Ia pun meminta supaya dalam menangani kasus itu aparat penegak hukum dapat mengedepankan fakta sesungguhnya yang menjadi pemicu tidakan tersebut.

"Jadi aparat yang mereprentasikan negara harus bertindak tegas," pungkasnya. (Ant/OL-3)