Aroma Politik Uang Tercium di Pilkada Kabupaten Malang

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang, Jawa Timur mulai mengendus adanya politik uang dalam pilkada di daerah setempat. Namun, indikasi itu belum mengarah ke pidana.

"Politik uang, ada, membagi Rp500 ribu untuk kas tahlilan. Tapi itu tanpa ada penyampaian misi dan visi," tegas Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang, George da Silva, Jumat (27/11).

Ia menjelaskan selama September-November mencatat 19 dugaan pelanggaran pilkada. Sebanyak 6 kasus laporan masyarakat dan 13 kasus temuan di lapangan. Adapun pelanggaran protokol kesehatan selama masa kampanye sebanyak 46 kasus.

"Kami sudah menegur, dan memberikan peringatan. Pelanggaran protokol kesehatan karena tidak memakai masker dan tidak mematuhi aturan jaga jarak," ujarnya.

Sedangkan aparatur sipil negara (ASN) yang diduga tidak netral sebanyak 3 ASN. "Dua kasus staf Dispora sudah dimasukkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara," tuturnya.

Bawaslu juga telah menerima laporan masyarakat terkait ziarah wali yang dilakukan oleh simpatisan pasangan calon bupati dan wakil bupati. Terkait hal itu, Bawaslu akan mengecek dana kampanye paslon sekaligus merekomendasikan hal itu ke KPU.

Tujuannya untuk memastikan, sebab sumbangan dari perorangan atau simpatisan tidak boleh melebihi Rp75 juta dan sumbangan dari badan usaha swasta tidak boleh melebihi Rp700 juta. (R-1)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Widhoroso