Headline
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang, Jawa Timur mulai mengendus adanya politik uang dalam pilkada di daerah setempat. Namun, indikasi itu belum mengarah ke pidana.
"Politik uang, ada, membagi Rp500 ribu untuk kas tahlilan. Tapi itu tanpa ada penyampaian misi dan visi," tegas Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang, George da Silva, Jumat (27/11).
Ia menjelaskan selama September-November mencatat 19 dugaan pelanggaran pilkada. Sebanyak 6 kasus laporan masyarakat dan 13 kasus temuan di lapangan. Adapun pelanggaran protokol kesehatan selama masa kampanye sebanyak 46 kasus.
"Kami sudah menegur, dan memberikan peringatan. Pelanggaran protokol kesehatan karena tidak memakai masker dan tidak mematuhi aturan jaga jarak," ujarnya.
Sedangkan aparatur sipil negara (ASN) yang diduga tidak netral sebanyak 3 ASN. "Dua kasus staf Dispora sudah dimasukkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara," tuturnya.
Bawaslu juga telah menerima laporan masyarakat terkait ziarah wali yang dilakukan oleh simpatisan pasangan calon bupati dan wakil bupati. Terkait hal itu, Bawaslu akan mengecek dana kampanye paslon sekaligus merekomendasikan hal itu ke KPU.
Tujuannya untuk memastikan, sebab sumbangan dari perorangan atau simpatisan tidak boleh melebihi Rp75 juta dan sumbangan dari badan usaha swasta tidak boleh melebihi Rp700 juta. (R-1)
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Adapun Bagja pada hari ini memantau langsung pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo.
PSU Pilkada Kota Palopo Tahun 2024 berjalan dengan aman atau all clear karena pengawasan sudah dilakukan sejak tahap awal pergantian calon peserta.
Bawaslu telah mendorong langkah preventif meliputi patroli pengawasan, edukasi pemilih, serta pendampingan kepada jajaran pengawas
Bawaslu tak dapat lagi mengusut kasus politik uang yang terjadi saat di luar tahapan PSU Pilkada Barito Utara 2024
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved