Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
MASYARAKAT perlu mendapat informasi menyeluruh dan pemahaman tentang program layanan kesehatan gratis, guna menghindari persepsi negatif masyarakat terhadap pemerintah. Kesehatan menjadi salah satu isu yang seksi dalam pertarungan Pilkada di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
Hal ini ditegaskan Bupati Tanah Bumbu, Sudian Noor, di sela-sela kegiatan penyaluran bantuan produktif usaha mikro (BPUM) dan sertifikat gratis bagi pelaku usaha mikro, di Kecamatan Simpang Empatl, Tanah Bumbu beberapa waktu lalu.
"Saat ini ada polemik perbedaan persepsi di tengah masyarakat tentang program layanan kesehatan gratis yang perlu diluruskan. Masyarakat harus mendapatkan informasi menyeluruh," tuturnya.
Diakuinya isu kesehatan menjadi salah satu isu yang seksi dan mengemuka di tengah masyarakat, serta menjadi bahan kampanye Pilkada oleh para paslon. Namun masalah ini telah memunculkan persepsi negatif masyarakat terhadap pemerintahan kabupaten.
Terkait hal ini Sudian Noor menegaskan program kesehatan gratis bagi warga miskin dan peserta BPJS kelas 3 yang diisukan sudah tidak ada masih bergulir sampai sekarang.
"Program kesehatan gratis tak pernah dihentikan maupun diputus. Hanya saja namanya berubah menjadi JKN, bahkan dana pendamping juga tetap digelontorkan pemkab," tegasnya sembari mengatakan program JKN ini sesuai instruksi Presiden Joko Widodo.
Pada 2020 Pemkab Tanah Bumbu mengalokasikan dana JKN sebesar Rp18,2 miliar, ditambah dana pendamping sebesar Rp11,7 miliar, sehingga total hampir Rp30 miliar.
"Kami menyayangkan jikak ada pihak yang menyampaikan informasi keliru kepada masyarakat jika pemkab tak lagi menganggarkan program kesehatan gratis ini," bebernya.
Lebih jauh Sudian Noor mengatakan, saat ini ada sekitar 11 ribu warga Tanah Bumbu yang menunggak premi BPJS baik kelas 1 maupun kelas 2 akibat terdampak pandemi covid-19. Karena itu pihaknya akan melakukan pendataan dan mendorong agar mereka ke program BPJS gratis dengan tanggungan pemerintah kabupaten, dengan syarat bersedia ikut program Penerima Bantuan Iuran (PBI).
baca juga: KPU Klaten Sortir 988.344 Surat Suara
Pantauan Media tiga paslon peserta Pilkada Kabupaten Tanah Bumbu menjadi sektor kesehatan menjadi program unggulan untuk menggaet simpati masyarakat. Paslon 01 memasukkan masalah kesehatan dalam program unggulan yang disebut Tri Dharma Pembangunan, demikian juga dengan paslon 02. Sementara paslon 03 Zairullah Azhar-Muhammad Rusli juga menjadikan masalah kesehatan dalam empat program utama jika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu periode 2021-2024. (OL-3)
Dalam arahannya Muhidin berharap pasangan Lisa-Wartono mampu mengemban amanah dan menjalankan tugas dengan baik, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Banjarbaru.
SEKOLAH Rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan segera beroperasi. Sebanyak 225 calon siswa berhasil lolos seleksi sekolah rakyat untuk jenjang SMP dan SMA
Data Kementerian UMKM mencatat hingga pertengahan Juni 2025 total penyaluran KUR di wilayah Kalimantan sebesar Rp7,64 trilliun.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong masuknya investasi hijau (green investment) sebagai pengganti investasi sektor pertambangan.
Dalam sepekan Operasi Kepolisian Sikat 1 Intan 2025 yang dilaksakana oleh Polda Kalse, sebanyak 135 orang preman berhasil ditangkap.
Pemerintah daerah di Kalimantan Selatan diminta melakukan berbagai inovasi guna menggalang masuknya investor ke daerah.
BSKDN Kemendagri mencatat sebanyak 28 inovasi daerah telah memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam berbagai sektor pelayanan publik
Seluruh pelayanan publik di Kota Tegal, Jawa Tengah, diminta bebas dari tindak premanisme, sehingga masyarakat menjadi aman dalam mengurus segala sesuatunya.
Diharapkan nilai-nilai Paskah dapat menginspirasi jajaran Pemerintah Provinsi DKI untuk terus berinovasi dalam optimalkan pelayanan publik
WAKIL Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN-RB) Purwadi Arianto meluncurkan rebranding SP4N-LAPOR menjadi LAPOR Kalsel.
Sebagai bagian dari dari upaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) akan menggelar Abdi Nagri Nganjang ka Warga.
Kota Yogyakarta telah memiliki sistem sehingga pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved