Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, telah memitigasi karakteristik tempat pemungutan suara (TPS) yang jauh dan sulit dijangkau armada transportasi. Langkah itu tidak terlepas kaitannya dengan skema pendistribusian kebutuhan logistik Pilkada mengingat kondisi cuaca saat ini cukup ekstrem.
Ketua KPU Kabupaten Cianjur Selly Nurdinah mengatakan TPS yang berada di pelosok mayoritas tersebar di wilayah Cianjur selatan. Karena itu, KPU akan memprioritaskan pendistribusian logistik terlebih dulu.
"Kita akan memprioritaskan distribusinya ke wilayah yang cukup jauh dan sulit dijangkau. Wilayah selatan tentu jadi proritas," terang Selly, Minggu (22/11).
Baca juga: Immawan-Martanti Dinilai Miliki Kapasitas untuk Pimpin Gunungkidul
Selly belum bisa merinci jumlah TPS yang termitigasi berada cukup sulit dijangkau.
Berdasarkan laporan hasil pemetaan dari panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat desa dan panitia pemilihan kecamatan (PPK) di tingkat kecamatan, terdapat beberapa TPS yang keberadaannya cukup jauh dan relatif sulit dijangkau armada pengangkut logistik.
"Kalau jumlah riil (TPS) kita belum dapat. Dari hasil mitigasi, ada beberapa TPS yang harus mendapat perlakuan khusus saat distribusi logistik. Di antaranya seperti di Kecamatan Kadupandak, Cijati, Cidaun, dan Sindangbarang," jelasnya.
Selly memastikan jumlah TPS di pelosok itu tidak mencapai ratusan. Diperkirakan hanya mencapai puluhan TPS.
"Tidak sampai ratusan. Puluhan juga mudah-mudahan tidak terlalu banyak," tuturnya.
Hari H pemungutan suara pada 9 Desember sudang tinggal sekitar 2 pekan lagi. Satu per satu kebutuhan logistik pun diterima KPU dari pihak penyedia jasa.
"Ada memang beberapa logistik yang belum kami terima, seperti tinta, segel, dan lainnya. Semuanya sedang dalam proses," kata Selly.
Karena itu, Selly optimistis semua logistik Pilkada Kabupaten Cianjur bisa terdistribusikan sebelum hari H pemungutan suara. Skema pendistribusiannya pun sudah dirancang sedemikian rupa agar tidak ada yang mengalami rusak, baik karena faktor alam maupun faktor manusia.
"Mudah-mudah distribusi (logistik) sesuai regulasi maksimal satu hari sebelum hari H sudah berada di TPS," pungkasnya.
Sekretaris BPBD Kabupaten Cianjur Mochammad Irfan Sofyan mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tanah longsor bersamaan tingginya intensitas curah hujan akhir-akhir ini. Terutama di wilayah selatan Cianjur yang notabene merupakan daerah perbukitan dengan tingkat kerentanan risiko kebencanaan relatif tinggi.
"Kami imbau bagi para pengendara, baik sepeda motor maupun mobil, lebih baik berhenti dulu saat turun hujan deras. Dikhawatirkan terjadi longsor dari tebing-tebing yang berada di sepanjang ruas jalan," kata Irfan. (OL-1)
Pengelola PKBM harus berjuang mencetak SDM yang berdaya saing. Langkah itu sejalan dengan semangat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari sektor pendidikan.
HARGA sejumlah komoditas pangan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, merangkak naik mendekati Ramadan 1447 Hijriah.
Ramp check kendaraan angkutan umum dan barang dipusatkan di kawasan Terminal Pasirhayam, Selasa (10/2). Tim juga melakukan tes urine serta memeriksa kondisi kesehatan para pengemudi.
Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu instrumen yang berkontribusi besar terhadap pembangunan daerah.
Kerja sama itu diharapkan bisa menangani masalah sampah sekaligus menghasilkan energi listrik.
KUOTA haji tahun ini di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, berkurang dratis jika dibandingkan dengan sebelumnya.
Konsentrasi partikel halus () di Tangerang Selatan kerap melampaui ambang batas aman yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana. Berdasarkan Perda 3/2013, pelaku pembuangan sampah sembarangan dapat dikenai uang paksa hingga Rp500.000.
Pengosongan TPS dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung bersama unsur kewilayahan.
Afifuddin kepada jurnalis di Jakarta, Jumat (4/4), menjelaskan PSU tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurutnya kondisi Pelaksanaan PSU di Empat TPS tersebut di guyur hujan lebat. Namun tidak memengaruhi antusiasme pemilih untuk datang ke TPS.
Satpol PP Kabupaten Bandung Barat menyegel tempat pengolahan sampah (TPS) ilegal milik perusahaan Tras Environ Mental di Desa Gudang Kahuripan, Kecamatan Lembang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved