Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
WALI Kota Tebing Tinggi Umar Zunaidi Hasibuan menyampaikan beberapa usulannya kepada Dinas Perdagangan Provinsi Sumatra Utara sebagai bagian menggalakkan pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayahnya.
Beberapa usulannya seperti kemudahan sertifikasi halal, dukungan keikutsertaan UMKM Tebing Tinggi di marketplace, pameran UMKM virtual Kota Tebing Tinggi, dukungan untuk pameran UMKM Kota Tebing Tinggi di luar provinsi serta bantuan pengembangan UMKM di Kota Tebing Tinggi.
Dalam kunjungan tersebut, Wali kota Umar didampingi Plt. Kadis Perdagangan Gul Bakhri Siregar, Kabag Ekbang Zahidin dan Kadis Kominfo Tebing Tinggi Dedi P Siagian dan diterima langsung oleh Kepala Dinas Perdagangan Provsu Riadil Akhir Lubis.
Menurut Umar Zunaidi, UMKM yang ada di Kota Tebing Tinggi cukup potensial dengan berbagai jenis industri serta telah meraih berbagai capaian.
"Untuk itu kami mohon kiranya Pemprov melalui Dinas Perdagangan membantu pengembangan hal ini melalui berbagai program dan kegiatan. Alhamdulillah, pertemuan ini berkah untuk kami, untuk masyarakat UMKM Tebing Tinggi, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemprov Sumatra Utara," kata Umar Zunaidi.
Baca juga: Di Tengah Pandemi, UMKM Dituntut Lakukan Transformasi Digital
Sementara Kadis Perdagangan Provsu Riadil Lubis menyampaikan pihaknya akan membantu pengembangan UMKM Tebing Tinggi.
"Memang saatnya kita harus menggalakkan UMKM di kondisi ini, mulai dari bantuan sertifikasi halal, keikutsertaan pada marketplace dan kita sepakat akan membantu memberikan peralatan keperluan aktivitas UMKM di Kota Tebing Tinggi. Akan segera diberikan melalui Dinas Perdagangan Tebing Tinggi," kata Riadil Lubis.(OL-5)
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Suhu udara rata-rata 11 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 56-99 persen dan angin bertiup dari Selatan hingga Barat dengan kecepatan 3 hingga 7 km per jam.
Merujuk dari terakhir pemerintah, bencana banjir dan longsor akhir November 2025 lalu menyebabkan 208.693 unit rumah di Aceh rusak.
Mobil Toyota Avanza yang mereka tumpangi dihantam kereta api penumpang di perlintasan tanpa palang pintu, Jalan Abdul Hamid, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Sumatra Utara.
Sebelumnya, kecelakaan terjadi sekitar pukul 18.30 WIB di perlintasan rel tanpa palang pintu, Jalan Abdul Hamid, Kecamatan Padang Hilir.
Peristiwa tanah longsor tersebut terjadi sekitar pukul 19.45 WIB, Rabu malam. Kedua korban pada saat kejadian sedang bermain tenda-tendaan bersama dua anak lainnya.
Layanan tersebut meliputi administrasi kependudukan, perizinan usaha, layanan kesehatan, hingga layanan kepolisian dan imigrasi.
KAKEK berusia 75 tahun terjebak dalam kebakaran sebuah penginapan kelas melati di Kota Tebing Tinggi, Sumatra Utara (Sumut).
DUA bencana tanah longsor terjadi sejak dua hari terakhir di Kota Depok, Jawa Barat (Jabar).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved